Soedoet Pandang

Home » Ekonomika

Category Archives: Ekonomika

Arsip Rubrik Lainnya

POPULER

SI MALIN KUNDANG KAPITALISME

Denny JA004

 

Denny J.A.

Mahasiswa Program Doktor Perbandingan Politik dan Bisnis,

Ohio State University, AS

 

 

Manifesto itu hanya setebal 20 halaman. Namun, judulnya cukup menyita perhatian, Restoring Democracy, Justice and Order in Indonesia: An Agenda for Reform. Isinya padat dan cukup komprehen­sif. Di samping memihak demokrasi, dokumen itu me­nekankan pilihan atas jalan kapitalisme bagi Indonesia. Sebuah seruan politik untuk berjuang menuju ekonomi liberal: mekanisme pasar, deregulasi, kompetisi, modal asing.

Jika manifesto liberal itu dibuat oleh seorang politisi atau teknokrat yang juga liberal, seperti Widjojo Nitisas­tro atau, yang lebih muda, Iwan Jaya Aziz, saya akan mu­dah paham. Ajakan menuju kapitalisme itu menjadi unik karena dokumen itu mengatasnamakan Megawati Soe­karnoputri. Bukankah Megawati menjadi besar karena bayangan sang ayah, Bung Karno, yang tumbuh dalam tradisi populistik dan sosialistik, yang justru anti-kapitalisme dan anti-liberalisme?

 

Denny JA resic

 

Tentu, manifesto tersebut sangat mungkin ditulis oleh orang lain, tim ahli ataupun dapur pemikir di belakang Megawati. Namun, karena se­cara resmi nama Megawati yang dicantumkan, program ekonomi poli­tik manifesto yang disebarkan ke luar negeri itu harus dianggap seba­gai platform perjuangan Megawati sendiri.

Saya terkesima membacanya. Alangkah jauh pergeseran visi politik ekonomi telah terjadi. Di samping lapisan kecil kelompok terpelajar, pendukung utama Megawati pada dasarnya tetap kelompok sosial yang dulu juga pendukung Bung Karno. Mereka umumnya adalah ke­lompok PNI ataupun gerakan akar rumput. Kelompok pendukung utama itu punya keragaman pandangan, tapi relatif homogen dalam semangatnya yang anti-kebijakan ekonomi liberal-kapitalistik.

Megawati masih berdiri pada kelompok sosial itu. Namun, kini Me­gawati (penasihatnya) menggeser visi ekonominya jauh ke seberang, bahkan melawan tradisi lama kelompoknya. Megawati kini malah menganjurkan visi ekonomi liberal-kapitalistik yang dulu jelas menja­di musuh utama kelompok tradisionalnya sendiri. Bagaimana mung­kin? Apakah Megawati hanya ingin memuaskan pendukungnya di lu­ar negeri, di dunia Barat yang liberal?

 

Former President Megawati Sukarnoputri and chairperson of the Indonesian Democratic Party speaks to her supporters during a rally in Jakarta

 

Persoalannya, itu tak hanya terjadi di Indonesia, melainkan merupa­kan fenomena yang agak mendunia. Carlos Menem di Argentina pada dekade ini juga melakukan hal serupa. Menem pun besar karena ia didukung oleh kelompok Peronisme, pendukung utama Juan Peron, pemimpin besar Argentina yang karismanya sebesar Bung Karno.

Seperti Bung Karno, Peron juga seorang yang sangat nasionalistik dalam program ekonominya dan disemangati oleh jargon anti-kapitalisme dan anti-liberalisme. Namun, Carlos Menem sebagai seorang penganut Peronisme berbalik membuat langkah yang tak diduga pendukungnya. Kebijakan ekonomi yang Menem kembangkan ada­lah ekonomi liberal-kapitalistik. Ia justru men­swastakan perusahaan negara, melakukan serangkaian deregulasi, dan mengurangi keterlibatan pemerintah untuk menuju sistem pasar dan perdagangan bebas. Ia melakukan berbagai kebijakan yang dulu ditentang oleh pendukung tradisionalnya.

Mengapa itu terjadi? Megawati dan Carlos Menem, ser­ta kita semua, kini hidup di era baru. Kita berada dalam era yang di dalamnya kapitalisme tengah menyelesaikan pertarungannya yang terakhir, baik melawan sosialisme maupun nasionalisme ekonomi. Menggunakan term Fu­kuyama, kini kita berada dalam “The end of the History” dari pertarungan ideologi dunia. Namun, pemenangnya bukanlah demokrasi seperti yang dikira Fukuyama, melainkan kapitalisme.

Ideologi ekonomi yang sosialistik dan komunistik sudah tumbang lebih dahulu. Di Eropa Timur serta eks negara Uni Soviet, transisi menuju kapitalisme semakin hari semakin dalam. Sementara Cina, negeri besar komunis yang tersisa, semakin pragmatis pula untuk semakin menerapkan elemen kapitalisme. Kini, program ekonomi yang nasion­alistik dan populistik menyusul pudar dan semakin ditinggalkan oleh pendukung lamanya. Sementara kapitalisme, dengan berbagai vari­annya, semakin berjaya. Dengan melemahnya sosialisme (komu­nisme) dan nasionalisme ekonomi, kapitalisme semakin tak memili­ki saingan sebagai ideologi dunia.

Mengapa harus kapitalisme yang menang? Keberhasilan pemba­ngunan ekonomi menjadi kunci akhir pertarungan ideologi. Sekuat apa pun sistem politik yang mengontrolnya dan secanggih apa pun fil­safat sosial yang mendasarinya, jika ideologi tidak berakhir dengan tumbuhnya perekonomian nasional, ideologi itu akan kehilangan legit­imasi. Sejarah menunjukkan prestasinya dalam mendongkrak per­tumbuhan ekonomi.

 

capitalism

 

Pertarungan selanjutnya terjadi antara berbagai variasi dalam sistem kapitalisme itu sendiri. Kapitalisme yang berkembang di dunia keti­ga umumnya, termasuk di Indonesia, berbeda dengan yang ada di Ba­rat. Di dunia ketiga, kapitalisme tidak saja diwarnai oleh besarnya pe­ran pemerintah dalam mengarahkan perekonomian nasional, tapi juga ia dikawal oleh sistem politik yang otoritarian.

Dalam jangka panjangnya, hidup kapitalisme di dunia ketiga seper­ti cerita Malin Kundang yang durhaka kepada ibunya. Agar kapital­isme itu tumbuh kuat ia harus dipangku dulu oleh “ibu” politik otori­tarianisme. Mustahil ekonomi berjalan jika politik tidak stabil. Agar politik stabil, otoritarianisme acap menjadi pilihan sementara, dengan akibat kapitalisme itu akan diwarnai juga oleh kolusi, korupsi, dan nepotisme.

Namun, setelah besar dan kuat, agar efisien, ka­pitalisme itu butuh sistem politik lain yang membuat publik dapat mengontrol kompetisi yang bebas, terbuka, dan seimbang. Seperti terja­di di Korea Selatan dan Taiwan, kapitalis­me itu akhirnya membunuh ibu kandungnya sen­diri, politik otoritarianisme (berikut kolusi, korup­si, dan nepotismenya) dan mengambil pasangan politiknya yang lain, yaitu politik demokrasi.

Agaknya, kisah si Malin Kundang kapitalisme itu akan terjadi pula di Tanah Air, cepat atau lambat.

 

*) Dimuat di Majalah Forum Keadilan, No. 9/VI, 11 Agustus 1997

TEORI KRISIS EKONOMI MARX

sjahrir2

 

Oleh Sjahrir

Ketua Umum Partai Sosialis Indonesia

 

Setelah dikemukakan hal-hal yang merupakan soal-soal aktuil dalam alam pikiran Marxistis dewasa ini, perlu lagi sekarang melengkapinya dengan persoalan tentang ajaran krisis ekonomi Marx.

Menurut ajaran krisis ekonomi Marx, maka dalam dunia kapitalis selamanya akan terjadi bahwa apa yang dibuat dan dijual di pasar oleh kaum pengusaha kapitalis akan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat, dalam arti orang banyak. Si pengusaha yang kapitalis selalu hanya akan memilih untuk membuat barang-barang yang dikiranya akan memberikan untung yang sebesar-besarnya bagi dirinya. Umpamanya, barang-barang yang akan memberikan untung 50%, akan lebih dulu diusahakan daripada barang-barang yang hanya menjanjikan untung 25%. Hitungan dan perkiraan itu didasarkan atas harga barang-barang di pasar pada saat ia hendak memilih apa yang akan dibuatnya itu. Kalau umpamanya di waktu itu tampaknya membuat minyak wangi lebih menjanjikan untung daripada membuat spiritus biasa, maka akan dipilihnya untuk membuat minyak wangi itu. Spiritus perlu bagi campuran obat-obatan dan untuk berbagai hal yang bersangkutan dengan keperluan umum, sedangkan minyak wangi adalah suatu barang yang hanya diperlukan oleh sebahagian kecil rakyat yang mampu membeli barang lux. Pilihan sikap tadi menambah pembuatan barang lux, akan tetapi sebenarnya tidak menambah pembuatan barang yang diperlukan oleh orang banyak. Pedoman untung bagi kapitalis inilah yang merupakan penjelasan tentang kepastian adanya krisis dalam sistem ekonomi yang berjiwa pencari untung bagi orang-seorang itu. Di mana kapitalisme selalu akan menyebabkan tidak adanya keseimbangan antara barang yang ditawarkan dengan daya beli.

Kalau si kapitalis pembuat barang pada suatu ketika sudah terlalu banyak membuat satu macam barang, yang pada ketika mereka memilih barang apa yang hendak dibuatnya itu menjanjikan untung yang terbesar, sehingga tawaran akan barang itu pada suatu ketika  akan melebihi keperluan golongan yang semula bersedia membayar harga yang tinggi untuk barang itu, maka harga barang itu kemudian terpaksa diturunkan supaya golongan-golongan yang kurang mampu pun dapat membeli barang yang berlebihan itu. Kerap kali terjadi bahwa barang itu sudah dibuat begitu banyaknya sehingga tiada lagi orang yang mau membelinya, sekalipun harganya sudah diturunkan di bawah ongkos pembuatannya. Barang itu tidak tidak dapat lagi dijual. Hal ini disebut over-produksi. Over-produksi dalam satu cabang penghasilan kerap kali mempengaruhi perkembangan dalam cabang-cabang lain daripada lapangan penghasilan, terutama yang bersangkutan dengan pembuatan barang-barang yang ternyata telah dibuat terlalu banyak. Maka jika over-produksi dalam satu cabang itu menyebabkan kerugian bagi pengusaha  hingga mereka terpaksa memberhentikan usahanya atau menjadi bangkrut, maka di lain-lain cabang produksi yang biasanya menjual barangnya kepada perusahaan yang mula-mula menderita kesulitan itu. Selanjutnya akan terasa pula kemunduran, yaitu timbul over-produksi yang disebabkan oleh karena mundurnya permintaan, atau penjualan, maka merekapun akan mengalami resesi dan akhirnya krisis.

 

karl-marx

 

Kalau hal-hal seperti ini berlaku di cabang-cabang besar dan penting dalam alam produksi, maka akan timbullah kemunduran umum dalam kehidupan ekonomi. Harga-harga barang umumnya akan turun dan bangkrutnya perusahaan menjadi suatu hal yang lumrah. Berpuluh-puluh ribu atau bahkan berjuta-juta kaum buruh menjadi penganggur.  Karena pendapatan orang pada umumnya berkurang, maka daya beli masyarakatpun sangatlah merosot. Hal mana akan lebih lagi memperdalam krisis atau kemerosotan alam produksi umumnya itu. Proletarisasi berlaku dengan lebih cepat dan kemelaratan umum meluas serta mendalam. Pada suatu ketika, meskipun masyarakat sudah bertambah miskin lagi oleh karena krisis itu, akan terasa pula kembali kekurangan pada barang. Maka yang masih mampu, yaitu yang kuat modalnya dan tidak hancur atau tumbang oleh karena krisis, akan mulai dapat bekerja kembali dengan mendapat untung. Ia akan memerlukan kaum buruh lebih banyak pula, dan dengan begitu bermula kembali proses naik dari dasar krisis, atau disebut juga konjunktur rendah. Dalam pada itu, tentu saja daya  beli tidak akan dapat mencapai tingkatan sebelum krisis, oleh karena kemiskinan telah lebih meluas oleh krisis itu. Berdasar pada kenyataan itu, dikatakan bahwa puncak-puncak konjunktur tinggi, yaitu di antara krisis-krisis yang berlaku, akan merupakan kemunduran, sehingga pada suatu ketika antara dasar krisis dan konjunktur tinggi sesudahnya seolah-olah tiada lagi tampak perbedaan, yaitu akan terdapatlah depresi atau krisis yang terus menerus dengan tiada lagi kemungkinan konjunktur tinggi. Saat itu dinamakan saat krisis umum kapitalisme. Krisis itu mendahului keruntuhan sistem kapitalisme, dan menyatakan untuk seluruh dunia dan kemanusiaan keharusan untuk penggantiannya dengan sistem kolektif atau kerjasama umum dalam penghasilan. Yaitu bergantinya penghasilan berdasar milik orang-seorang dengan penghasilan yang berdasar pada milik kolektif, yaitu sosialisme.

Cara memandang seperti ini masih banyak terdapat terutama di negeri-negeri kominform dan juga di luarnya di antara kaum marxist-ortodox. Dalam karangan Stalin yang terakhir sebelum ia meninggal, masih dapat dikenali dasar-dasar ajaran teori Marx-Engels yang disebutkan di atas. Di dalamnya terdapat pokok-pokok pikiran tentang krisis umum kapitalisme ini, yang dianggapnya akan berlaku dalam bentuk persaingan yang lebih sengit dan hebat dalam keadaan resesi dan krisis ekonomi di antara golongan-golongan kapitalis itu sendiri, sehingga hal itu akan dapat menimbulkan peperangan imperialisme baru di kalangan mereka.

Perlu agaknya dikemukakan di sini, bahwa dalam teori Stalin tentang perkembangan di dunia di waktu yang terakhir ini, tidak saja berkembangnya kecondongan dunia kapitalis untuk bersama-sama memerangi dan menghancurkan dunia Soviet, akan tetapi ia juga menekankan pula pada kemungkinan pencideraan dan pertentangan di antara kaum kapitalis itu sendiri, hingga akan dapat merupakan peperangan imperialis di antara negara-negara imperialis dan kapitalis itu. Pada dasar pandangan ini memanglah tampak kepercayaan tentang akan datangnya atau telah bermulanya krisis umum kapitalisme seperti yang diramalkan Marx. Hal ini menunjukkan bahwa pada banyak kaum Marxis ataupun bagi banyak pengikut perjuangan sosialis dan komunis, mungkin juga tidak mengetahui benar tentang ajaran-ajaran Marx-Engels. Pandangan tentang krisis umum kapitalisme ini menjadi sebahagian daripada iman mereka sosialisme atau komunisme. Artinya, ajaran krisis itu bagi mereka seolah-olah sama dengan kepercayaan akan hari kiamat dunia dan wederopstanding (menurut orang Nasrani). Ia sungguh terletak pada lapangan kepercayaan semata-mata. Ia sebenarnya dirasakan sebagai hari pembalasan dan pertanggung-jawaban yang terakhir, serta pula dirasakan sebagai hari kemenangan dan hari yang dijanjikan dan hari permulaan sorga di dunia.

 

*) Dicuplik dari buku Sjahrir, Sosialisme dan Marxisme: Suatu Kritik terhadap Marxisme (Djakarta: Djambatan, 1967)

KOPERASI DAN USAHA MENUNJANG KEGIATAN PRIBUMI

prabowo003

 

Oleh Sumitro Djojohadikusumo

Menteri Perdagangan Republik Indonesia

 

“Suatu perekonomian nasional yang berdasarkan koperasi, inilah ideal kita. Tetapi bagaimana realita?” Demikian antara lain ucapan Bapak Koperasi, Dr. Hatta, pada pidato beliau menyambut Hari Koperasi Pertama tahun 1951. Ucapan ini masih relevan untuk kita kemukakan sekarang, tidak hanya yang menyangkut hal yang pertama bahwa bentuk koperasi adalah ideal bagi kita, akan tetapi terutama menyang­kut yang kedua, jakni “bagaimana realita?”.

Dalam kesempatan menyambut hari ulang tahun Pak Hatta ini, kami ingin secara pendek mengemukakan salah satu masalah pokok perekonomian kita, yakni peranan usahawan ekonomi lemah yang biasa kita sebut dengan istilah “pribumi” dan bagaimana koperasi sebagai suatu lembaga bisa dipergunakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan masalah tersebut.

 

Masalah yang Kita Hadapi

Sebagaimana diketahui, masalah yang fundamental dari perekonomian masyarakat kita dewasa ini dan dalam masa-masa mendatang menyangkut tiga hal, yakni

  • masalah neraca pembayaran internasional, atau kebutuhan akan devisa yang makin meningkat dengan kemampuan kita untuk menghasilkan devisa yang kurang cepat meningkatnya;
  • masalah kepadatan penduduk dengan berbagai implikasinya seperti masalah pengangguran, masalah urbanisasi dan sebagainya; dan
  • masalah partisipasi nasional.

Sesuai dengan maksud uraian di sini, kami hanya membatasi diri pada hal yang terakhir saja. Masalah partisipasi nasional menyangkut pemberian kesempatan kepada usahawan yang tergolong ekonomi lemah, untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan serta masalah perataan daripada pendapatan masyarakat yang lebih meluas.

Masalah partisipasi nasional ini merupakan salah satu masalah pokok dalam perekonomian kita, karena berhasil ti­daknya kita memecahkannya akan sangat menentukan bisa tidaknya perekonomian kita terus berkembang, dan karena masalah ini menjangkut bidang-bidang lain yang mempengaruhi kestabilan masyarakat pada umumnya, suatu prasyarat untuk lancarnya proses pembangunan ekonomi.

Bahwa masalah ini sangat penting dan sangat peka dalam masyarakat, kiranya semua orang telah menyadarinya. Berbagai contoh dalam proses pembangunan negara-negara tetangga merupakan contoh nyata bahwa pembangunan ekonomi, betapapun baik hasilnya, tanpa disertai usaha pemecahan masalah ini hanya menimbulkan berbagai ketegangan yang senantiasa bisa meledak dan merusak basil yang telah dicapai. Peristiwa bulan Mei tahun 1969 di Malaysia, masalah Pakistan, Filipina dan berbagai negara lain merupakan suatu pelajaran bahwa hasil pembangunan bisa mudah dirusakkan oleh berbagai rupa ketegangan sosial atau paling sedikit proses pembangunan bisa terganggu olehnya.

Dalam perekonomian kita, pada dasarnya masalah perlunya perataan partisipasi nasional ini timbul karena golongan yang tergolong ekonomi lemah, yang dalam masyarakat kita hampir selalu bisa diidentifisir dengan golongan pribumi, tidak bisa menerima kedudukan yang diperankan dalam perekonomian kita, yakni hanya merupakan penerima yang pasif dari proses perekonomian maupun pertumbuhan yang terjadi. Golongan ini ingin ikut serta secara aktif, bahkan lebih lanjut ikut menentukan jalannya perekonomian. Golongan ini tidak bisa menerima keadaan sebagal “passive -recipient” dari pertumbuhan, akan tetapi mereka menginginkan peranan sebagai “active par­ticipant”, bahkan sebagai “implementing agent” daripada pro­ses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Masalah ini sering menjadi lebih pelik karena berbagai masalah yang berkaitan dengannya, masalah sosial, politis dan terutama masalah rasial.

Dan karena peliknya masalah ini maka jalan keluar dari masalah tersebut juga memerlukan pemikiran yang matang serta kebijaksanaan yang penuh ketelitian tetapi tegas.

 

Koperasi Salah Satu Jalan Keluar

Masalah perekonomian Indonesia tanpa adanya masalah partisipasi golongan ekonomi lemah ini sudah sangat berat, apalagi ditambah dengan hal ini. Tetapi pemikiran yang cermat dengan pandangan yang luas serta kerjasama dari masyarakat yang rapi akan bisa mengurangi masalah ini, sehingga kestabilan masyarakat tetap terjamin dan pembangunan ekonomi bisa berlangsung untuk perbaikan tingkat hidup dari seluruh anggota masyarakat.

Suatu hal yang jelas harus mendasari kebijaksanaan dalam bidang ini adalah bahwa strategi pembangunan perekonomian kita tetap harus merupakan pegangan dalam hal ini. Kita memerlukan pertumbuhan ekonomi yang berjalan bersamaan dengan perbaikan partisipasi dan distribusi dalam masyarakat. Telah menjadi tekad bersama bahwa Pemerintah akan memberikan pengarahan kepada kegiatan usaha pribumi. Pengarahan di sini mempunyai arti yang lebih luas daripada perlindung­an. Perlindungan merupakan konsep yang statis sedangkan pengarahan mempunyai arti dinamis. Dalam hal perlindungan sendiri telah merupakan tekad Pemerintah bahwa hal ini diberikan dengan berbagai cara, tanpa menciptakan klas baru yang terlindung terus-menerus. Aspek terpenting daripadanya adalah bahwa perlindungan ini tidak akan diberikan dengan sistem lisensi seperti dalam waktu dahulu pernah dilakukan dan tidak membawa hasil.

Cara yang paling baik dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini adalah memberikan sarana yang diperlukan bagi golongan ekonomi lemah ini untuk memperbaiki kedudukannya dan memberikan pengarahan agar nantinya bisa berdiri sendiri, berusaha dan bersaing dalam pasar bebas. Dengan demikian, pengarahan yang diberikan juga menuntut persyaratan yang berat dari mereka yang mendapat perlakuan ini. Dalam hal isu yang paling penting adalah kesungguhan dan ketekunan mereka berusaha.

Adapun bantuan ataupun pengarahan yang diberikan bisa dalam berbagai cara, baik dengan berbagai ketentuan umum maupun dengan cara yang lebih langsung oleh Pemerintah untuk ikut melakukan penggarapan operasional dalam kelembagaan, baik dalam sektor produksi barang-barang, jasa-jasa maupun ketataniagaan. Kebijaksanaan dalam perkreditan, dalam perpajakan, dalam penyuluhan-penyuluhan produksi dan dalam perdagangan bisa secara sadar diarahkan untuk memperbaiki kedudukan golongan ekonomi lemah ini tanpa melanggar ketentuan yang merupakan strategi dasar kita.

Dalam hal kebijaksanaan operasional lewat kelembagaan, koperasi bisa merupakan alat yang efektif untuk pelaksanaan kebijaksanaan pengarahan ini. Pergerakan koperasi yang telah secara resmi kita mulai permulaan tahun lima puluhan telah berakar dalam kehidupan masyarakat kita jauh sebelum itu. Koperasi sebagai salah satu prasarana kelembagaan telah mengalami kemunduran yang serupa dengan prasarana fisik dan prasarana administrasi kita dalam tahun-tahun sebelum ini. Dewasa ini, setelah perekonomian kita bisa bangkit lagi, setelah stabilisasi lebih mantap tertanam dan setelah pembangunan ekonomi kita laksanakan, maka pembangunan prasarana kelembagaan koperasi ini juga sedikit demi sedikit terlaksana. Dan kegiatan ini masih bisa dan harus kita tingkatkan.

Dalam hubungannya dengan masalah nasional yang dikemukakan di atas, maka koperasi merupakan saluran untuk pemupukan dan pengarahan usahawan golongan ekonomi lemah, agar mereka benar-benar ikut aktif dalam proses pembangunan, agar mereka benar-benar menjadi implementing agent of growth.

Sehubungan dengan koperasi sebagai saluran pemupukan peranan golongan ekonomi lemah ini perlu disebutkan bahwa penciptaan dana jaminan kredit untuk golongan usahawan kecil dan menengah merupakan usaha konkret yang dimulai oleh Departemen Koperasi dan Transmigrasi ke arah tujuan tersebut.

Kesukaran usahawan kecil untuk mendapatkan kredit karena tidak mampunya mereka memenuhi persyaratan jaminan, bisa ditolong dengan cara ini. Demikian pula usaha penyuluhan dalam bentuk management consultancy yang khusus untuk usaha-usaha kecil dan menengah akan sangat membantu pertumbuhan koperasi, karena kebanyakan koperasi berada dalam kategori usaha yang demikian. Demikian pula kebijaksanaan mengenai perpajakan, distribusi barang-barang dalam negeri, impor, ekspor dan berbagai kegiatan dalam perdagangan bisa diarahkan untuk menunjang pertumbuhan koperasi dan akhirnya untuk menunjang kegiatan usahawan pribumi pada umumnya.

Dengan jalan ini kestabilan masyarakat akan lebih bisa dijamin dan proses pembangunan bisa berjalan dengan baik. Demikian pula sasaran pertumbuhan ekonomi dan distribusi serta partisipasi nasional bisa lebih didekati.

Akhirnya, lewat tulisan pendek ini kami mengucapkan “Selamat sejahtera bagi Pak Hatta”. Mudah-mudahan jalan yang sekarang ditempuh sehubungan dengan masalah di atas bisa benar-benar mencapai apa yang selama ini merupakan salah satu pusat perhatian beliau serta merupakan idam-idaman kita bersama, yakni terciptanya golongan usahawan yang tangguh dalam masyarakat kita untuk berlangsungnya pembangunan menuju kepada kemakmuran bersama.

 

*) Dicuplik dari buku Bung Hatta: Mengabdi pada Tjita-tjita Perdjoangan Bangsa (Djakarta: Panitia Peringatan Ulang Tahun Bung Hatta ke-70, 1972)

BEGAWAN YANG GEMAR MENGKRITIK

prabowo003

 

Perjalanan kariernya sangat panjang dalam dunia akademik dan pemerintahan. Pada usia muda ia meraih gelar doktor. Umur 33 dipercaya jadi menteri. Selain menjadi guru besar UI, ia pernah menduduki pelbagai jabatan kunci di bidang ekonomi dan pemerintahan. Tapi ia pun aktif di berbagai forum internasional memperjuangan nasib republik ini.

 

Gayanya yang ceplas-ceplos dan blak-blakan menjadi ciri khas. Sebagai “begawan” ekonomi, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo memang selalu kritis. Setelah menjadi besan Presiden Soeharto pun ia tetap melancarkan kritik tajam terhadap jalannya roda pembangunan. Baginya, perkawinan anak laki-lakinya Letjen Prabowo Subianto dengan Siti Hediyati (putri Soeharto) pada Mei 1983 hanyalah historical accident.

Salah satu kritiknya yang tajam ialah pernyataannya tentang kebocoran 30% dana pembangunan yang dilansir di Kongres Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) ke-12 di Surabaya, November 1993. ISEI sendiri didirikan Sumitro tahun 1955.

Bila Sumitro – yang pada 1985 menjadi anggota seven eminent persons dengan tugas menyusun rekomendasi kepada GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) – sudah kelewat keras mengkritik, biasanya menantunya datang kepadanya untuk menyampaikan pesan Presiden Soeharto.

“Ada apa, Tiek? Ada pesan dari Bapak?” sambut Sumitro.

“Ya, Bapak bilang, ‘Tiek, mertuamu sudah priyayi sepuh kok masih radikal saja!” ujar Siti Hediyati alias Titiek Prabowo.

“Ya, saya memang sudah terlalu tua untuk mengubah diri!” jawab Sumitro enteng.

Masih soal sinyalemen kebocoran itu, ketika bertemu Sumitro, Soeharto langsung berkata, “Kok, Pak Mitro suaranya begitu?”

Sumitro menjelaskan, sejak mahasiswa ia biasa bicara apa adanya, melihat suatu masalah lalu mencari problemnya kemudian mencari pemecahannya. “Dalam hal ini problemnya apa? Banyak. Pemborosan. Orang bilang ekonomi biaya tinggi. Bagaimana ini, lalu saya cari fakta, dan faktanya memang begitu. Kalau Bapak ingin fakta, tanya pada Biro Pusat Statistik,” ucap Sumitro, penerima Bintang Mahaputra Adipradana II.

 

sumitro_djojohadikusumo

 

Dengan nada agak sinis Sumitro menambahkan, “Saya tidak punya antena ke angkasa luar, Pak. Ini hitung-hitungan berdasarkan analisis ilmiah.”

“Alhasil, ini bukan pat gulipat, angka 30% bukan datang dari langit, atau dari paranormal Permadi!” tegas Sumitro, yang pada 1953 oleh Sekjen PBB diangkat sebagai anggota lima ahli dunia (group of five top experts).

Presiden memahami penjelasan itu namun ia menekankan, “Tapi, mbok ya jangan disiarkan, Pak Mitro.”

Ketika krisis ekonomi semakin memukul Indonesia, akhir 1997, Sumitro kembali membuat pernyataan tajam. Dalam tubuh ekonomi nasional melekat berbagai macam penyakit, seperti distorsi dalam bentuk monopoli, oligopoli, kartel, proteksi yang berlebihan, dan subsidi untuk barang-barang tertentu.

Sumitro melukiskan, “Kalau kita hanya bicara ekonomi moneter, obatnya cukup Aspirin. Tapi kalau institutional disease, sudah perlu antibiotika. Dan saya yakin bisa diatasi dengan antibiotika, tidak perlu sampai diamputasi, karena masih ada kesempatan untuk segera bertindak. Namun, paket untuk mengatasi disease itu harus dilakukan tanpa pandang bulu dan tak boleh ada intervensi.” (Kompas, 11/1/1998).

 

Dicuekin Bu Tien

Menanggapi soal adanya kolusi antara oknum pejabat dengan oknum konglomerat, Sumitro menegaskan, “Saya tidak setuju ada kolusi dengan alasan apa pun. Hal itu harus diberantas!”

Dalam hal ini ia punya pengalaman menarik. Ada pengusaha yang berusaha “menyogok” dengan mengirim bunga kepada istrinya. Di balik bunga itu terselip perhiasan emas dan berlian! Sumitro memanggil sekretarisnya, Babes Sumampouw, “Babes, apa-apaan ini. Kirim kembali, pulangkan!”

Pengusaha itu datang mengeluh, “Pak Mitro, mengapa begitu?” Sumitro pun menjawab, “Hati-hati kamu, ya, lain kali. Kamu masih untung saya menteri. Sembrono kamu, kasih perhiasan kepada istri saya. Enggak ada orang lain yang berhak memberi perhiasan kepada istri saya. Itu ‘kan menghina seorang suami.”

Pengalaman lain, usai menyelesaikan tender impor cengkeh, Sumitro dikejutkan oleh laporan Ali Moertopo bahwa Ibu Tien Soeharto marah-marah kepadanya. Ibu Tien berharap Sukamdani yang mendapat tender, tapi kenyataannya yang menang Probosutedjo dan Liem Sioe Liong.

Sejak peristiwa itu, lebih dari setahun Ibu Tien tak mau menegur Sumitro. Kalau mereka berjumpa, Ibu Negara itu melengos, membuang muka. Biarpun begitu, terhadap Dora Sigar, istri Sumitro, sikap Ibu Tien tetap baik dan mau mengajak bicara.

Meski lima kali menjabat menteri di masa Orde Lama dan Orde Baru, toh ia tetap rendah hati. Seperti yang terjadi ketika ia menghadiri suatu resepsi pernikahan.

Monggo … monggo, Pak, terus lajeng kemawon (Silakan, Pak, terus saja ke depan),” pinta anggota panitia, mempersilakan Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo yang berada dalam antrean para tamu untuk menyalami mempelai.

Sampun … matur nuwun (terima kasih),” tolak Pak Cum, panggilan akrabnya. Sementara itu para tetamu VIP dan mereka yang merasa VIP, saling menyalip maju dan sibuk berfoto ria bersama pengantin.

Sikap rendah hati barangkali bawaan sejak lahir. Tetapi sebagai orang tua ia dikenal keras dan disiplin dalam mendidik keempat anaknya. Buktinya, putri tertua, Ny. Biantiningsih yang istri mantan Gubernur BI J. Soedrajat Djiwandono, sampai memiliki dua gelar kesarjanaan. Begitu juga Ny. Marjani Ekowati, putri kedua yang menikah dengan orang Prancis. Letjen Prabowo Subianto berhasil meniti karier cemerlang sebagai Danjen Kopassus dan Pangkostrad. Lalu si bungsu Hashim Sujono menjadi pengusaha sukses.

Namun di usia senjanya, berbagai cobaan menerpa. Karier Prabowo di militer tamat, Soedradjat Djiwandono sang menantu lengser sebagai Gubernur BI. Tapi keluarga Sumitro tetap tegar. “I’ve been through worst. Ini bukan yang pertama kali!” katanya lantang. “Ujian buat saya dalam kehidupan jauh lebih dari itu, habis dari menteri lalu tiba-tiba jatuh jadi buronan, ha-ha-ha!” tutur penyandang gelar doctor honoris causa dari Erasmus University Rotterdam ini.

 

Doktor di Usia Muda

Anak pertama keluarga R.M. Margono Djojohadikusumo dan Siti Katoemi Wirodihardjo ini mempunyai riwayat hidup yang cukup mengesankan, seperti tertuang dalam buku Jejak Perlawanan Begawan Pejuang, terbitan Pustaka Sinar Harapan, 1999.

Setamat Hogere Burger School (HBS), pria kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, 29 Mei 1917, ini berangkat ke Belanda akhir Mei 1935. Sempat dua bulan “mampir” di Barcelona, Sumitro akhirnya ke Rotterdam untuk belajar. Dalam tempo dua tahun tiga bulan, gelar Bachelor of Arts (BA) diraihnya. Ini rekor waktu tercepat di Netherlands School of Economics. Ia lalu melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne, Paris (1937 – 1938).

Antara 1938 – 1939 di Prancis, Sumitro bergabung dengan kelompok sosialis dan berkenalan dengan tokoh dunia seperti Andre Malraux, Jawaharlal Nehru, Henri Bergson, dan Henri Cartier-Bresson. Sempat ikut latihan militer di Catalonia, tapi gagal masuk Brigade Internasional karena belum 21 tahun umurnya.

Dari Paris, Sumitro kembali ke Rotterdam, melanjutkan studi ekonomi. Ia memasuki periode penulisan disertasi saat Nazi Jerman menyerang Belanda, 5 Mei 1940. Pimpinan Nederlandse Economische Hogeschool menunjuk Prof. Dr. G.L. Gonggrijp sebagai promotornya. Disertasinya mengenai “Kredit Rakyat (Jawa) di Masa Depresi” diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi Nederlands Economische Hogeschool.

Gelar Master of Arts (MA) diraih tahun 1940. Usianya baru menjelang 26 tahun saat ia menyandang gelar doktor ilmu ekonomi.

 

Belajar jadi “Penyelundup”

Pada masa proklamasi kemerdekaan RI, Sumitro tergolek sakit di pembaringan hampir setahun lamanya. Ia menjalani operasi tumor usus besar tanpa antibiotika. Beruntung ia selamat dari ancaman maut.

Pagi, 18 Agustus 1945, Kota Rotterdam dikejutkan oleh berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, di Radio Hilversum. Berita itu memberikan kekuatan sugestif bagi kesembuhannya.

Saat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa bersidang di Church House, London, 17 Januari 1946, ia dan Mr. Zairin Zain ikut hadir. Seusai sidang, Sumitro dan Zairin terbang ke Jakarta. Tiba di rumah orang tuanya, Sumitro disambut suasana duka: dua adiknya, Subianto (21) dan Sujono (16) gugur dalam pertempuran melawan Jepang di Tangerang.

Kenyataan ini memperkuat tekadnya untuk melawan Belanda dalam mempertahankan proklamasi kemerdekaan RI. Bersama Perdana Menteri Sutan Sjahrir, Sumitro dan Zairin pada 14 Maret 1946 menyusun argumentasi baru untuk menghadapi diplomasi Belanda.

Dunia internasional menolak Agresi Militer Belanda, 21 Juli 1947. India dan Australia, 30 Juli 1947, membawa persoalan Indonesia ke Sidang Dewan Keamanan di Lake Success, AS. Sutan Sjahrir, H. Agus Salim, Charles Tambu, Sudjatmoko, dan Sumitro Djojohadikusumo ikut hadir.

Sumitro terpaksa meninggalkan Dora, yang baru enam bulan dinikahinya, pada 7 Januari 1947. Ia berjumpa pertama dengan Dora Sigar di Rotterdam tahun 1945. Ketika itu Dora belajar di Ilmu Perawatan Pascabedah di Utrecht.

Tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan Agresi Militer Kedua. Satu hari kemudian Sumitro bergegas menemui Robert A. Lovett, pejabat sementara Menteri Luar Negeri AS di Washington D.C. sambil membawa sebuah memorandum.

Ketika Sidang Dewan berlangsung, Sumitro meninggalkan New York untuk menghadiri Konferensi Asia yang membahas masalah Indonesia di New Delhi, 18 Januari 1949. Ia bergabung dengan delegasi Indonesia yang dipimpin Mr. A.A. Maramis.

Masa transisi – mulai dari takluknya Jepang, proklamasi kemerdekaan, hingga usaha-usaha Belanda untuk menjajah kembali – berdampak bagi perekonomian Indonesia.

Saat itu masih beredar mata uang Jepang, gulden Belanda, dan uang NICA. Berangsur-angsur dilakukan penggantian dengan Oeang Republik Indonesia (ORI). Oleh karena kekurangan bahan kimia untuk membuat ORI, Sumitro mencarinya ke Singapura dan “menyelundupkannya” ke Jawa. Ia belajar jadi “penyelundup” untuk kepentingan revolusi. Ini tugas dari Sjahrir dan Bung Hatta.

Pada 12 April 1947, Presiden Soekarno membentuk Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pimpinan Muhammad Hatta. Anggota panitia pemikir berjumlah 98 orang. Sumitro bertugas memikirkan hal-ihwal keuangan dipimpin Mr. Sjafruddin Prawiranegara.

Usianya masih sangat muda (33) ketika Sumitro diangkat jadi Menteri Perdagangan dan Perindustrian, sekitar Mei atau Juni 1950. Pada 20 Maret 1951 Kabinet Natsir roboh.

Ketua Senat FE-UI Suhadi Mangkusuwondo bersama mahasiswa FE-UI meminta Sumitro menjadi dekan. Waktu itu usianya 34 tahun. Belum lama menjabat dekan, Dr. Sumitro Djojohadikusumo diangkat menjadi guru besar ilmu ekonomi di FE-UI. Pada 3 April 1952, Sumitro kembali diangkat menjadi Menteri Keuangan Kabinet Wilopo. Sejak 3 Juli 1953, Kabinet Wilopo demisioner. Tanggal 30 Juli 1953 Sumitro kembali menjadi Dekan FE-UI.

Semenjak menjadi Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo-Prawoto (3 April 1952 – 30 Juli 1953), Sumitro merasakan adanya ketimpangan daerah. Terjadi pergolakan dalam dirinya sebagai politikus dan akademisi!

Tanggal 30 Juli 1953 – 24 Juli 1955 adalah masa Kabinet Ali Sastroamidjojo I. Kemudian terbentuk Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 24 Maret 1956) dan Sumitro kembali dipercaya sebagai Menteri Keuangan.

 

Bergabung dengan “Pemberontak”

Sepanjang tahun 1957, koran komunis dan pers nasional seperti Harian Rakyat dan Bintang Timur melansir pemberitaan buruk tentang Sumitro. Ia dituduh melakukan korupsi besar-besaran.

Pada 23 Maret 1957 Sumitro dipanggil Corps Polisi Militer (CPM) Bandung. Tapi pemeriksa menyatakan, tidak ada alasan untuk menahan Sumitro. Panggilan kedua oleh CPM terjadi pada tanggal 6 – 7 Mei 1957. Kemudian 8 Mei 1957 ia dipanggil lagi.

Sumitro semakin tertekan oleh serangan koran prokomunis dan merasa hendak ditangkap. Atas prinsip “pengabdian dan perlawanan” ia memilih melawan rezim Soekarno yang dianggap terlalu dekat dengan golongan komunis dan mengabaikan pembangunan daerah. Mei 1957 ia ke Sumatra, bertemu Letkol Barlian dan Mayor Nawawi di Palembang. Ia sempat menyamar sebagai Letnan Dua Rasyidin. Pada 13 Mei 1957 ia tiba di Padang, bertemu Panglima Divisi Banteng, Letkol Achmad Husein. Malamnya Sumitro menuju ke Pekanbaru, menemui Kapten Yusuf Baron.

Ultimatum kepada pemerintah pusat akhirnya dikeluarkan pada 10 Februari 1958. Tanggal 15 Februari 1958, Achmad Husein melalui Radio Bukittinggi mengumumkan proklamasi pemerintahan tandingan, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Dari Jakarta, Sjahrir menugaskan Djoeir Moehamad dan Djohan Sjahruzah menghubungi dewan-dewan militer di daerah. Sekaligus menghubungi Sumitro Djojohadikusumo. Mereka “mengejar” Sumitro hingga ke Padang. Tapi Sumitro keburu ke Pekanbaru, kemudian ke Bengkalis, sempat menyamar jadi kelasi kapal menuju Singapura. Lalu ke Saigon juga dengan menyamar sebagai kelasi kapal sebelum ke Manila dan melakukan kontak dengan Perjuangan Semesta (Permesta). Menyamar menjadi cargo supervisor atas nama pemilik kopra, Sumitro masuk ke Bitung. Ia ke Sumatra menggelar pertemuan dan memperluas hubungan dengan pemimpin militer di Sumatra, juga Sumual di Sulawesi.

Subadio, utusan Sjahrir, bertemu Sumitro di Singapura. Sumitro berperan menangani bidang logistik bersama Kolonel Simbolon dan Husein bagi PRRI. Ia sempat mengecek pengadaan senjata. Sebagian senjata dibeli di Phuket (Thailand) dan Taiwan. Dua kali ia masuk Taiwan, dan kembali ke Minahasa dengan pesawat bermuatan amunisi.

Konsep semula, menurut Sumitro, hanya untuk memperbaiki Jakarta. Tidak ada bayangan membuat suatu pemerintahan tandingan. Tuntutan mereka hanyalah ingin otonomi dan pengembangan daerah.

Sumitro mempercayai gagasan persatuan Indonesia. Namun, tatkala PRRI hendak mendirikan Republik Persatuan Indonesia (RPI), dan Pulau Jawa tidak termasuk di dalamnya, ia menolak tegas, “Kalau demikian, saya tidak bisa ikut, sebab negara kita satu.” Ketidaksepakatan ini mendorong Sumitro mengungsi ke luar negeri, lantaran belum memungkinkan pulang ke Jakarta.

Selama 10 tahun di pelarian, Sumitro menggunakan banyak nama samaran. Para mahasiswa di Jepang mengenalnya sebagai Sungkono. Di Jerman dipanggil Sunarto. Di luar Frankfurt pakai nama Abdul Karim. Di Hongkong orang mengenalnya Sou Ming Tau (bahasa Kanton) dan Soo Ming Doo (bahasa Mandarin). Warga Malaysia mengenalnya Abu Bakar. Ia dipanggil Henry Kusumo atau Henry Tau di Bangkok.

Demi keamanan, Sumitro bersama keluarganya tak mau tinggal di suatu negara lebih dari dua tahun. Mulai dari Singapura, Hongkong, Kuala Lumpur, Zurich-Swiss, London, kemudian pindah ke Bangkok.

Untuk menghidupi keluarganya di pelarian, ia terpaksa menjadi saudagar mebel dan real estate di Malaysia. Juga mendirikan Economic Consultans for Asia and the Far East (Ecosafe) di Hongkong, dan cabangnya di Kuala Lumpur. Ia memakai nama Kusumo.

Maret 1967, Soeharto menjabat presiden RI. Suatu kali Ali Moertopo menemui Sumitro di Bangkok, dan bertanya, “Apakah Pak Mitro bersedia kembali?”

Sumitro bilang, “You just remain yourself, and I just remain myself.” Menlu Adam Malik, yang berkunjung ke Bangkok, mempertebal keyakinan Sumitro untuk pulang ke Tanah Air.

Sesudah resmi menjadi presiden, Soeharto menerima Sumitro di Cendana, 29 Mei 1968. Ia meminta kesediaan Sumitro membenahi ekonomi yang ambruk. Inflasi 600% lebih.

Sumitro akhirnya dilantik sebagai Menteri Perdagangan pada 27 Maret 1968. Tanggal 6 Juni 1968 susunan menteri Kabinet Pembangunan I diumumkan. Selanjutnya ia diangkat menjadi Menteri Negara Riset Nasional (Menristek) pada Kabinet Pembangunan II.

Sekeluar dari kabinet tahun 1978, Sumitro menjadi konsultan. Juga menulis buku. Sejak 1982 ia mengurusi Induk Koperasi Pegawai Negeri (IKPN). Sempat menjadi komisaris Bank Niaga, Bank Universal, dan Bank Kesejahteraan, pada 18 September 1992 – Desember 1992 Sumitro ditunjuk sebagai preskom Astra. (A. Hery Suyono | Sumber Majalah Intisari, Juli 2000)

KREDIT DAN EKONOMI RAKYAT

prabowo003

Sumitro Djojohadikusumo

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Bahwasanya keadaan hutang-piutang dan jenis kredit merupakan segi yang amat penting bagi perekonomian daerah (lingkungan desa-desa di luar kota besar) kiranya tak asing lagi bagi umum. Banyaknya jenis dan bentuk perkreditan adalah begitu rupa, sehingga sukar sekali untuk memisahkan apa yang panting dan menjadi pokok dan apa yang menjadi segi sekunder. Barang siapa yang hendak bekerja untuk perbaikan perekonomian rakyat, tak dapat tidak harus memperoleh gambaran yang jelas tentang susunan dan perhubungan kredit yang terdapat di mana-mana pada perekonomian daerah.

Maka itu kita akan selidiki di bawah ini dengan lebih dalam beberapa jenis kredit serta perhubungan hutang-piutang yang terpenting, yang wajib sangat diperhatikan dari sudut pengaruhnya terhadap segi penghidupan sehari-hari rakyat banyak.

Kredit yang berbentuk sederhana ialah berupa pinjaman padi, baik untuk bibit tanaman maupun untuk kebutuhan hidup dalam musim paceklik. Pemba­yaran kembali dilaksanakan dalam bentuk padi juga pada waktu sesudah panen. Biasanya jumlah yang dibayar kembali mencapai tingkatan dua kali atau satu setengah kali dari pada jumlah yang dipinjam semula. Adapun pinjaman diberi pula secara pinjaman uang, sedangkan pelunasan pinjaman ini terjadi sesudah panen (juga berupa uang) tetapi ditambah dengan sekian jumlah padi yang telah ditetapkan terlebih dahulu,

Bentuk perkreditan lain terdapat dengan pemberian uang yang perlunas­annya dijalankan dengan usaha berkerja untuk kepentingan si pemberi kredit.

Orang yang meminjam bekerja selama waktu yang dipandang patut atau yang ditetapkan. Jika si peminjam mempunyai sebidang tanah, maka kebanyak­an kali hal-hal berikut akan terjadi. Orang yang meminjam membayar kembali pokok hutang beserta bunga dengan salah satu dari dua jalan berikut:

(a). sebagian dari tanah atau semuanya yang dimiliki orang yang berhutang, disewakan untuk jangka waktu tertentu kepada orang yang memberi kredit. Jika jangka waktu tertentu yang ditetapkan telah lampau, maka hutangnya dipandang sebagai lunas.

(b). sering kali juga perkreditan berupa pinjaman uang ini dijalankan atas dasar panjer dari tanah-tanah yang dimiliki oleh orang yang memerlukan uang. Jadi tanah yang dimiliki olehnya diserahkan sebagai tanggungan kepada orang yang mempunyai uang dan yang memberi kredit. Orang yang ber­hutang (yang memiliki tanah semulanya) memperoleh tanahnya kembali jika ia berhasil untuk membayar kembali jumlah uang yang dipinjam dahulu. Biasanya orang yang memberi kredit mempunyai hak untuk mem­peroleh setidak-tidaknya jumlah padi dari satu panen. Baik dalam (a) maupun (b), orang yang memberi kredit termasuk golongan yang agak mewah dan mempunyai harta benda atau penghasilan tersendiri. Acap kali ia sebenar­nya tidak memerlukan tanahnya yang disewa atau diserahkan sebagai tanggungan untuk pendapatan nafkah bagi keluarganya sendiri.

Dalam hal ini dia meneruskan persewaan tanah itu kepada pihak lain. Ataupun dia dan orang yang sudi mengerjakan tanah yang diperoleh atas dasar persewaan atau panjer tadi. Yang sangat menarik perhatian ialah bahwa tidak jarang, malahan menjadi kebiasaan di beberapa daerah, orang yang menerima kredit atau pinjaman—jadi yang memiliki tanahnya—mengerjakan tanahnya lagi atas dasar “bawon” atau “bagi dua” untuk orang yang memberi kredit. Di sinilah kita menjumpai kejadian bahwa sebagai akibat perhubungan hutang-­piutang dan bentuk kredit yang bersangkutan, orang yang memilik tanah menjadi buruh pada tanahnya sendiri. Tiada jarang pula bahwa orang yang bersangkutan makin lama makin terikat oleh keadaan hutang, dia terpaksa terus menerus mempertambah atau melanjutkan hutang, karena tak mampu untuk melunasi hutang semula.

Dalam poin (a), yaitu persewaan tanah, dia terpaksa untuk selalu memperpanjangkan jangka waktu yang ditetapkan untuk persewaan tanah. Dalam hal (b), dimana tanah sebagai tanggungan, jarang dia berhasil untuk memperoleh pendapatan yang cukup guna pelunasan hutang.

Seperti tadi telah dikemukakan, golongan-golongan yang memberi pinjam­an sudah tentu termasuk golongan yang agak mewah. Biasanya mereka berdiam di kota menengah atau besar, dan di luar masyarakat desa sendiri. Golongan tersebut memandang usaha pemberian kredit ini sebagai penanam uang (geld­belegging) yang menarik, karena pendapatan sering kali mencapai tingkatan sangat tinggi. Golongan ini tidak saja meliputi anasir bangsa asing, melainkan sebagian yang berarti merupakan bangsa Indonesia sendiri. Anasir asing dalam pada ini selalu pergunakan boneka-boneka bangsa kita. Tetapi banyak dari golongan Indonesia sendiri yang agak mewah menjalankan praktek-praktek seperti dilukiskan tadi. Sudah barang tentu bahwa kejadian-kejadian demikian merupakan tekanan beban yang maha berat terhadap penghasil-penghasil kecil di daerah pertanian, baik pertanian makanan maupun bahan-bahan lain.

Sangat menyolok mata, bahwa tidak lagi menjadi kepentingan golongan yang memberi kredit untuk memperoleh kembali pinjaman yang diberikan, semulanya. Yang menjadi kepentingan pertama baginya ialah untuk memetik dan menerima faedah penghasilan yang diterima dengan jalan mengikat pemilik tanah dengan hutang. Jadi yang dipentingkan tidak memperoleh kembali pokok hutang lama, melainkan bunga-bunganya berupa tanaman yang jatuh kepada golongan yang memberi kredit sebagai akibat hutang-piutang tadi. Semua tadi membawa golongan yang menerima pinjaman untuk memperpanjang keadaan hutang, sehingga penghidupan dan perekonomian selalu tergantung dari golongan yang memberi kredit.

Dalam praktek segala sesuatu yang dilukiskan di atas, membawa golongan produsen ke arah keadaan, pada mana mereka de facto telah kehilangan tanah­nya. Secara nominal mereka masih memiliki tanahnya, akan tetapi dalam prak­tek mereka sudah menyerahkan kekuasaannya atas tanah yang bersangkutan. Dengan begitu mereka kehilangan pula pendapatan dari tanah tersebut, atau setidak-tidaknya sebagian dari pendapatan itu. Bahaya ini menjadi kenyataan misalnya dalam tahun 1931 sampai dengan 1938 semasa depressi yang meraja­lela di seluruh Indonesia.

Juga di tahun belakangan sesudah 1945 terdapat kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan, disebabkan karena timbul lagi secara leluasa perhubungan hutang-piutang seperti yang diuraikan tadi.

Masih ada satu jenis pemberian kredit, yang bertalian dengan usaha yang diselenggarakan oleh para pedagang. Suatu sumber perkreditan yang berarti bagi para produsen kecil disediakan dan dijalankan oleh para pedagang besar di pusat-pusat perniagaan dan kaki-tangan mereka, yaitu golongan tengkulak. Golongan ini terpusat di kota-kota besar, di pusat-pusat perniagaan; para eks­porteur/pedagang besar dan tengkulaknya merupakan golongan pembeli dari hasil produksi para petani. Hasil pembelian ini dijual di lain tempat dan/atau diekspor ke luar negeri. Dengan jalan perskot (uang muka—ed.) para pedagang/tengkulak berusaha untuk mengikat penghasilan para produsen; pada detik waktu hasil pertanian tersebut dijual pada pedagang/tengkulak, diperhitungkan sekian jumlah bunga, karena perskot diberikan beberapa waktu yang lampau.

Terjadilah kebiasaan yang lazim dinamakan “ijon”, yaitu perskot yang di­berikan atas pananaman hasil bumi pada waktu penanaman itu masih hijau, jadi sebelum panen. Jika ada permintaan besar terhadap beberapa basil bumi tertentu, maka perskot-perskot yang dijalankan meningkat sampai jumlah uang yang sangat besar. Dalam keadaan demikian, timbul persaingan antara para pedagang/tengkulak untuk memperoleh basil bumi yang bersangkutan. Per­saingan tersebut antara para pedagang/tengkulak (golongan yang memberi kre­dit) menimbulkan suatu aliran untuk memperbesar hutang-hutang para produsen kecil (yang menerima pinjaman) akhirnya produsen kecil terikat sekali untuk menjual atau menyerahkan hasil usaha mereka kepada golongan yang memberi kredit; jika tidak, mereka segera akan dituntut untuk melunasi seluruh jumlah utang berserta bunga yang dipungut. Sering kali panen masih belum mencukupi untuk melunasi hutang. Dalam hal ini para produsen dengan jalan perhubungan hutang-piutang tetap tinggal terikat kepada si pemberi kredit (para pedagang/tengkulak). Bunga yang dipungut dari jenis kredit ini hanya merupakan salah satu dari beberapa fakta yang melemahkan kedudukan para produsen. Di sam­ping bunga yang dipungut, perbandingan kekuatan dalam proses jual-beli sudah menjadi lemah bagi para produsen sebagai akibat perhubungan kredit tadi. Maka itu biasanya basil bumi dijual oleh produsen dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasar. Perbedaan antara harga penjualan dan harga pasar sebenamya harus diperhitungkan dan ditambah kepada bunga yang ditetapkan semulanya. Segala sesuatu menyebabkan bahwa para produsen tidak menerima hasil yang sebenarnya dapat diperoleh, jika tidak ada ikatan hutang. Jenis kredit ini lazim terkenal sebagai kredit pembelian (afizernerskrediet) dan sering menjadi pangkal permulaan yang membawa para produsen ke arah persewaan tanah atau keadaan panjer, pada mana tanah diserahkan sebagai tanggung­an; segala sesuatu telah diuraikan di dalam pasal-pasal di atas.

Para pedagang dan/atau tengkulak tersebar di beberapa tempat di daerah-­daerah di luar kota besar. Golongan mereka sering kali tidak saja menjalankan usaha tengkulak untuk mengumpulkan dan memperoleh hasil bumi dari para produsen. Seringkali usaha pengumpulan hasil bumi digandengkan dengan suatu perusahaan atau toko untuk menjual barang-barang pemakai atau barang-barang industri (baik yang di-importir maupun yang dibikin di sini).

Barang pemakai ini merupakan barang-barang keperluan hidup seperti barang-barang tekstil ataupun alat-alat produksi seperti pacul, arit dan sebagai­nya. Dari sudut ini golongan yang dimaksudkan merupakan suatu perantaraan yang berarti dalam rangkai penjualan barang-barang industri. Mereka terima kredit penjualan (leveraneterskredit) dari para importeur. Kredit, penjualan yang diterima ini diteruskan lagi kepada para produsen yang hidup dalam masya­rakat desa. Seringkali barang-barang pemakai dan barang-barang alat pertanian dijual kepada para produsen dengan kredit atas tanggungan panen hasil bumi.

Melihat satu dengan yang lain, maka terjadi bahwa kredit pembelian ber­gandengan dengan kredit penjualan (enemerskrediet dengan leveranciers­krediet), sehingga tidak mudah dipisah satu dari yang lain.

Semua ini menyebabkan bahwa memanglah tekanan beban ekonomis ter­hadap kedudukan dan perbandingan kekuatan para produsen menjadi sangat berat.

Ada dua kesimpulan penting yang dapat ditarik dari uraian di atas. Pertama, “Agrarische Wetgeving” dari tahun 1870 biasanya dimajukan, seolah-olah ber­faedah sekali untuk melindungi kepentingan produsen kecil bangsa Indonesia yang mempunyai tanah. Dengan tidak mengurangi harga nilai undang-undang tersebut, dapat kita majukan sekarang bahwa praktek menunjukkan Agrarische Wet (Undang-undang Agraria—ed.) tersebut tak dapat mencegah go­longan produsen de facto kehilangan tanahnya,

Kedua, sering didengar bahwa pada umumnya di Indonesia kecuali di beberapa daerah sebenarnya tiada golongan tuan tanah secara besar-besaran.

Teranglah kesan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kesan tersebut hanya mempunyai arti yang nominal saja. Golongan tuan tanah besar-besaran nominal tidak banyak, tetapi de facto banyak produsen kecil pemilik tanah kehilangan kekuasaan sesungguhnya atas tanah yang dimiliki; juatru sebagai akibat perhubungan hutang-piutang dan bentuk serta jenis kredit yang terdapat.

Pelajaran bagi kita ialah, tiap usaha di daerah-daerah untuk memperbaiki kedudukan masyarakat desa selalu harus tertuju ke arah memperbesar perban­dingan kekuatan golongan produsen kecil terhadap golongan-golongan lain dari masyarakat Indonesia, baik bangsa asing maupun bangsa kita sendiri.

Antara beberapa jalan yang sangat penting ialah jalan usaha koperasi, sebagai usaha gabungan para produsen kecil dengan maksud memperkuat anggota-anggota yang termasuknya; dengan begitu memperbesar perbandingan kekuatan mereka terhadap golongan-golongan ekonomi lain. Sebagai langkah pertama dan tindakan praktis untuk memperbesar perbandingan kekuatan itu, harus diusahakan segi perkreditan; langkah pertama harus tertuju ke arah usaha membebaskan para produsen dari perhubungan ikatan hutang dan genggaman kredit. Sudut perkreditan harus diberi perhatian semasak-masaknya karena usaha di lapangan ini bagi gerakan koperasi menjadi syarat agar supaya sudut-sudut lain (misalnya sudut penjualan atau pembelian bersama) mengandung faedah sebaik-baiknya. Di sini kami tidak bermaksud untuk menguraikan dengan panjang lebar seluk-beluk usaha koperasi. Barangkali ada kesempatan untuk membentang koperasi dan soal-soal sekitarnya dalam sebuah karangan tersendiri di kemudian hari. Pada waktu ini kami hanya hendak menunjukkan hubungan antara sudut kredit dan keadaan di lapangan perekonomian rakyat.

Pula bahwa bagi kita yang hendak mewujudkan cita-cita memperbaiki nasib golongan terbesar dalam masyarakat, telah menjadi kewajiban untuk memperhatikan hubungan perkreditan dengan perekonomian rakyat dengan sedalam­-dalamnya. Hubungan tersebut hendaknya diperhitungkan dalam tiap usaha kita di kemudian hari.

Sebenarnya hingga sekarang adalah lapangan dan kewajiban Bank Rakyat Indonesia untuk menyampaikan kredit-kredit dengan mudah dan bunga ringan kepada golongan yang berkepentingan, yaitu para produsen kecil. Tetapi, pun sebelum peperangan Bank Rakyat Indonesia yang pada waktu itu bemama Alge­mene Volkscrediet Bank dengan organisasi yang luas dan teratur, ternyata tidak cukup mampu untuk membantu dan melayani para produsen kecil dengan cepat dan rapi. Hal ini menjadi kenyataan misalnya pada tahun-tahun depressi sesudah krisis dunia tahun 1929/1930. Dalam enam tahun sesudahnya, kebiasaan ijon merajalela secara besar-besaran serta pula ikatan hutang dalam berbagai bentuk yang telah kami uraikan tadi. Para petani jatuh dalam keadaan hutang dengan akibat kehilangan kekuasaan tanahnya dengan jalan persewaan untuk selama­lamanya dan/atau panjer tanah sebagai tanggungan. Masalah dipecahkan oleh usaha pembebasan dari hutang (schuldbevrijding) dengan mempergunakan gerakan koperasi atas dasar kerjasama dengan Algemene Volkskrediet Bank. Untuk itu disediakan fonds-fonds tersendiri yang menjalankan peranan sebagai tanggungan untuk usaha pembebasan dari hutang.

Kemudian pada waktu permulaan Republik Indonesia dalam tahun 1945/1946, pada masa sesudah Jepang menyerah sebenamya para petani telah berhasil di banyak daerah untuk melepaskan diri dari genggaman ijon dan lain-lain ikatan kredit. Mereka dapat melunasi hutang dengan uang Jepang yang diterima dalam tahun zaman pendudukan Jepang. Yang sangat menyedihkan ialah bahwa dalam satu dua tahun belakangan ini genggaman ijon dan perhubungan hutang pihutang dengan segala akibat-akibat yang buruk timbul lagi secara luas di­mana-mana.

Karena gerakan koperasi baru dihidupkan kembali lagi dengan giat hanya semenjak tujuh/delapan bulan yang lalu atas dasar suatu program yang tertentu (semenjak permulaan Kabinet Natsir), sebenamya kewajiban untuk membantu para produsen dalam keadaan jelek ini ialah terletak pada Bank Rakyat Indo­nesia. Kenyataan menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia masih belum berhasil dan tidak mampu untuk melaksanakan secara cepat dan rapi usaha perkreditan yang sangat penting dipandang dari sudut perekonomian rakyat dan dari sudut kepentingan produsen kecil.

Kalayak ramai biasanya menyalahkan Bank Rakyat Indonesia bahwa badan ini tidak menepati kewajibannya dengan sungguh-sungguh dalam usaha me­layani dan membantu golongan produsen kecil masyarakat Indonesia. Dengan tidak menolak beberapa suara bahwa organisasi Bank Rakyat Indonesia pada waktu ini masih jauh dari teratur dan harus disempurnakan dengan giat, tetapi menurut pendapat kami kesalahannya terletak di lapangan lain. Ini masih belum cukup dipahamkan, tidak saja di antara kalayak ramai melainkan juga di antara kalangan pemerintah. Usaha untuk mengatur kedudukan Bank Indonesia yang diberikan tugas kewajiban melayani perkreditan di antara masyarakat Indonesia—golongan menengah dan golongan tani selama kredit pertanian masih belum diambil over seluruhnya oleh gerakan koperasi kredit masih jauh dari memuas­kan. Keadaan ini tak lain dan tak bukan karena sangat kekurangan penghargaan dan perhatian diberikan oleh pemerintah dalam waktu yang lampau. Keadaan itu masih berlangsung pada waktu ini juga. Kesalahan terletak dalam kenyataan bahwa ada kelalaian dari pihak pemerintah sendiri. Kelalaian ini tidak saja tertuju terhadap Bank Rakyat Indonesia, maka juga terhadap Bank Negara Indo­nesia, badan nasional lain yang dijadikan saluran pembelanjaan terhadap go­longan-golongan nasional dalam masyarakat Indonesia.

Sudah barang tentu bahwa guna mewujudkan cita-cita pemerintah untuk membangun ekonomi nasional, baik di lapangan para produsen kecil maupun di lapangan perdagangan menengah atau perdagangan besar, perlu sekali masya­rakat harus mempunyai badan-badan saluran yang diberi tugas berserta kekuatan pula untuk membelanjai usaha-usaha memperkembang kekuatan ekonomi nasional. Inilah sebenarnya yang dijadikan tujuan dalam memajukan soal-soal memperkuat kedudukan bank-bank nasional yang ada pada kita, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara untuk Perniagaan dan belakang hari didirikan Bank Industri Negara. Bank-bank tersebut masing-masing mempunyai lapangan dan tugas tersendiri: BRI untuk memperhatikan pembelanjaan di lapangan middenstand-kredieten serta kredit untuk lapangan tani selama kredit pertanian masih belum seluruhnya dapat dilayani oleh gerakan koperasi; Bank Negara untuk Perniagaan guna pembelanjaan dan memperkembang usaha-usaha badan­-badan nasional di lapangan perniagaan luar negeri; Bank Industri Negara sebagai alat pembelanjaan untuk memperhatikan lapangan perindustrian.

Dalam pada itu adalah sangat menyolok mata bahwa sebenarnya bank-bank yang disebutkan tadi hingga sekarang masih belum diberi kekuatan dan kedudukan yang sepadan dengan cita-cita masyarakat Indonesia.

Wajib diperingatkan di sini bahwa sebagai akibat dua aksi militer Belanda, mudah dimengerti bahwa modal baik dari Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Negara Indonesia menjadi kocar-kacir. Dalam pada ini yang kami pandang sebagai kelalaian amat besar dari pihak pemerintah ialah kenyataan bahwa semenjak penyerahan kedaulatan, sebenarnya baik Bank Negara maupun Bank Rakyat masih belum pernah diberi modal tersendiri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di lapangan ekonomi nasional.

Apa yang terjadi? Yang diberikan oleh Pemerintah RIS dan kemudian oleh Pemerintah RI (Kabinet Natsir) bukanlah modal, melainkan hanya suatu kelonggaran kredit kepada BRI dan BNI oleh Javasche Bank atas tanggungan pemerintah. Jadi bukanlah modal yang sebenarnya diberikan kepada BRI dan BNI, melainkan suatu perhubungan kredit dengan Javasche Bank. Dengan begitu baik Bank Negara maupun Bank Rakyat dijadikan satu debiteur semata-mata dari Javasche Bank, dengan tiada mempunyai modal, tersendiri. Dan untuk pekerjaan sehari-hari tergantung sekali daripada perhubungan kredit ini dengan Javasche Bank. Selain dari itu, tentu saja Javasche Bank memungut bunga dari pinjaman yang disampaikan kepada Bank Rakyat dan Bank Negara Indonesia. Dengan sendirinya untuk menutup ongkos-ongkos perusahaan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat, kedua bank masing-masing terpaksa meneruskan bunga ini kepada para peminjam mereka.

Jadi clientele dari bank-bank nasional dengan begitu harus membayar bunga yang jauh lebih tinggi daripada bunga yang mungkin diminta oleh bank-bank partikelir kepunyaan asing. Jadi kelalaian dan kurang penghargaan peme­rintah sendiri terhadap bank-bank nasional kita membawa akibat bahwa se­betulnya yang jadi korban dalam hal terakhir ialah golongan lemah bangsa Indonesia, baik pedagang maupun golongan produsen kecil.

Karena mereka, dipungut bunga dua kali; bunga yang dipungut oleh Javas­che Bank dan yang diteruskan oleh Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia, selanjutnya bunga yang diperhitungkan oleh BRI dan BNI sendiri. Tidak begitu tepat bilamana kesalahan kita lemparkan semata-mata terhadap Javasche Bank. Karena sampai tingkatan tertentu masih dapat dimengerti bahwa Javasche Bank hanya mempergunakan pedoman zakelijk-kommersiil. Tidak benar pula untuk melemparkan kesalahan terhadap BRI atau BNI, bahwa mereka tidak menjalankan kewajibannya dengan tepat. Kesalahan terbesar ialah terletak pada pemerintah yang mencampuradukan soal modal dengan soal perhubungan kredit. Mungkin sekali ini disebabkan karena kekurangan pengertian dari pihak pemerintah yang harus memperhatikan soal ini tentang akibat di lapangan per­ekonomian rakyat dari tindakan-tindakan keuangan dan tindakan-tindakan pembelanjaan badan nasional kita, seperti Bank Rakyat dan Bank Negara. Segala sesuatu membawa masyarekat kita terhadap keadaan yang aneh dan ganjil sekali; serta memberatkan beban yang pada akhirnya dipikul oleh rakyat banyak di Indonesia. Dipandang dari sudut ekonomi perusahaan maupun sosial ekonomi keadaan sedemikian sama sekali salah; satu bank harus mempunyai jumlah modal bank tersendiri; karena bank-bank tersebut di atas kepunyaan pemerintah (walaupun badan hukum tersendiri) juga harus diberi modal dari budget peme­rintah. Janganlah nasib mereka digantungkan dengan Javasche Bank atas dasar semata-mata suatu perhubungan kredit. Tentu saja pada dasarnya Bank Rakyat maupun Bank Negara harus ada hubungan dengan Javasche Bank sebagai bank sentral; akan tetapi hubungan itu harus bersandar atas hubungan biasa, yaitu antara bank-bank dengan bank sentral sebagai banker’s bank. Tidak seperti sekarang bersandar atas perhubungan kredit dengan Javasche Bank pada mana kedudukan BRI dan BNI dijadikan semata-mata sebagai badan berhutang.

Teranglah kiranya di sini bahwa satu kelalaian di kalangan atas untuk mengatur dengan tepat soal modal yang mengenai bank-bank nasional kita, langsung membawa akibat bahwa keadaan di lapangan perekonomian rakyat pada waktu ini sudah sangat menyedihkan. Karena kedudukan dan kekuatan Bank Rakyat Indonesia tidak diatur dengan jitu dan hanya atas dasar perhu­bungan kredit dengan Javasche Bank, maka juga tiada keleluasan baginya untuk bertindak dengan cepat dan rapi guna membantu para petani kita dalam kebu­tuhan mereka akan kredit. Karena itulah timbul lagi secara besar-besaran ke­adaan ijon dan ikatan hutang di banyak daerah di Indonesia ini. Lagi pula di samping tidak dapat melayani karena terlalu terikat, usaha BRI hanya dapat dilakukan dengan bunga yang sebetulnya lebih tinggi daripada yang seperlunya.

Hal ini disebabkan karena BRI harus membayar bunga tertentu kepada Javasche Bank (karena BRI dalam keadaan hutang terhadap Javasche Bank) dan tentu saja BRI terpaksa meneruskan bunga ini terhadap para petani atau golongan lain yang minta pinjaman tadi. Segala sesuatu di samping bunga BRI sendiri. Pada dasarnya keadaan dan kedudukan Bank Negara Indonesia adalah sama. Bank Negara belum dapat dan tak mungkin dapat melayani golongan pedagang importeur dan exporteur bangsa Indonesia dengan jitu, karena masih belum diberikan kekuatan secukup-cukupnya. Di samping terikat dalam usaha mem­bantu golongan bangsa Indonesia di lapangan perniagaan, mereka juga harus membayar bunga kepada Javasche Bank dan tentu saja bunga ini harus diterus­kan kepada golongan yang menerima kredit dari Bank Negara. Dalam waktu belakangan terdengar di antara khalayak ramai beberapa suara-suara yang tak menyenangkan bagi Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena kesalahan mengerti dan tidak paham akan keadaan sebenarnya. Pokok sebab ialah karena kelalaian pemerintah sendiri dalam hal ini. Kewajiban pertama dan pemerintah sekarang ialah untuk merubah keadaan ini secara radikal. Agar supaya baik Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Ne­gara Indonesia dapat melaksanakan tugas kewajiban sebagai badan pembelanjaan nasional dan untuk melancarkan pekerjaan masing-masing, mereka segera harus diberi modal tersendiri yang terpisah dari perhubungan kredit dengan bank sentral. Segala ini tidak saja perlu sekali untuk Bank Negara dan Bank Rakyat masing-masing, melainkan terutama untuk mencegah kejadian­-kejadian yang buruk sekali bagi golongan para produsen kita; jadi untuk men­cegah akibat-akibat buruk yang sekarang telah terasa di mana-mana di lapangan perekonomian rakyat. Mudah-mudahan anjuran kami ini akan diperhatikan se­perlunya oleh kalangan pemerintah.

Ditulis tanggal 11 Mei 1951 dan dimuat dalam buku Sumitro Djojohadikusumo, Bunga Rampai Ekonomi (Djakarta: Indira, 1951)