Soedoet Pandang

Home » Agraria

Category Archives: Agraria

Arsip Rubrik Lainnya

POPULER

MASYARAKAT DESA PRAKAPITALIS

Boeke

 

Oleh J.H. Boeke

 

Ketika penulis Belanda Augusta De Wit mengakhiri pelayarannya mengelilingi kepulauan Hindia, ia mendapatkan kenyataan yang mengejutkan, yaitu bahwa ia telah menemukan berbagai jenis alat-alat yang dikenal oleh bangsa Eropa waktu masih kanak-kanak. Sering di dalam perjalanan ia merasa tidak melintasi ruang tapi waktu, seakan mil adalah abad dan seolah perbedaan antara kulit putih dan kulit berwarna dapat dijelaskan dengan perbedaan tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat oriental dalam banyak wajah mewakili tahapan prakapitalistis pembangunan sosial pada abad kedua pertengahan Barat. Namun perbedaan yang hakiki adalah bahwa di negara-negara oriental tersebut sistem sosial prakapitalis bentrok dengan kapitalis Barat secara nyata.

 

Karena pekerjaan ekonomi pada dirinya dianggap rendah—sebagai kejahatan yang terpaksa harus dilakukan, untuk menjaga kekuatan tubuh—maka orang pun harus menghormati orang-orang yang tidak mau bekerja: pengemis, fakir, orang suci…

 

Oleh karena itu, apabila kita mencoba melihat masyarakat desa oriental sebagai suatu lingkungan di mana kehidupan bagian penduduk terbesar bermula dan berakhir, dan memahami masyakakat ini dalam hubungannya dengan lingkungan mereka; pertama-tama mungkin harus dibantu dengan mendapatkan pemahaman tentang ciri-ciri masyarakat prakapitalis. Sebagai rujukan dapat dipakai apa yang dikemukakan oleh seorang ekonom dan sosiolog Werner Sombart dalam bukunya, Modern Capitalism. Buku tersebut menggambarkan kondisi masyarakat Barat zaman pertengahan sebagai berikut:

 

Para bangsawan memimpin kehidupan feodal tanpa melakukan pekerjaan ekonomis apapun, mereka adalah pemimpin perang dan pemburu. Orang-orang awam berproduksi. Orang-orang awam adalah rakyat dengan sedikit perbedaan kedudukan sosial maupun memiliki semangat kelompok yang kuat. Mereka emosional, dengan kemampuan intelektual yang kurang berkembang, tidak disiplin dan kurang memiliki rasa ketepatan. Mereka cenderung beranggapan bahwa kerja adalah kejahatan yang terpaksa harus dilakukan, sedapat mungkin dijauhi dan dibatasi. Kerja mereka tidak teratur dan umumnya lambat. Cara-cara kerja mereka tradisional. Walaupun bukan tujuan tetapi nyatanya adatlah yang menentukan corak produksi. Segala yang mereka kerjakan, baik hasil individu maupun masyarakat, dikuasai oleh tradisi. Individu mula-mula merasa dirinya sebagai anggota kelompok dan dengan demikian berusaha mengetengahkan dirinya sebagai berharga, dan berupaya semaksimal mungkin untuk dikagumi oleh para anggota masyarakat. Hidup diatur secara organis, tunduk serta menyesuaikan diri dengan penguasa alam yang maha kuasa. Landasan eksistensi prakapitalis adalah hemat, ingat, dan istirahat.

 

Sketsa ini memiliki kemiripan dengan desa oriental, misalnya tentang keterbatasan cakupan kebutuhan individu yang karena penyerapan individu oleh masyarakat, mengakibatkan penundukan kegiatan ekonomi di bawah kegiatan sosial: candi lebih penting daripada rumah; prestige lebih diperhitungkan daripada kekayaan; kekuasaan lebih penting daripada keuntungan. Semua kegiatan ekonomis dapat ditelaah menurut ukuran-ukuran etis atau keagamaan. Karena pekerjaan ekonomi pada dirinya dianggap rendah—sebagai kejahatan yang terpaksa harus dilakukan, untuk menjaga kekuatan tubuh—maka orang pun harus menghormati orang-orang yang tidak mau bekerja: pengemis, fakir, orang suci; setiap orang harus membantu untuk memungkinkan mereka hidup. Di sebuah desa di India yang berpenduduk kurang dari 1.800 orang, terdapat 244 orang (lebih dari 13%) yang hidup dari belas kasihan orang lain. Di Punjab pada tahun 1930 jumlah pengemis sekitar 600 ribu orang—2,5% jumlah penduduk. Kelas sosial ini 4 kali jumlah seluruh pegawai negeri di propinsi itu; dan barangkali orang-orang lebih banyak mengeluarkan uang untuk memelihara gelandangan daripada untuk administrasi pedesaan.

 

Indie

Kehidupan orang desa menatap ke belakang bukan ke depan. Sebuah desa di Bali dapat kembali ke tanah yang telah ditinggalnya selama 200 tahun, karena keluarga-keluarga yang berasal dari situ masih dapat dikenal.

 

Sementara itu kerja harus menyesuaikan diri dengan keluarga serta susunan keluarga, bukan sebaliknya. Orang yang pekerjaannya bertani atau beternak dapat hidup mandiri karena dengan jalan ini orang dapat memperoleh makanan. Setiap keluarga tani merupakan unit swasembada: produksi untuk pertukaran jarang, dan tidak wajar. Seseorang yang tidak cukup memiliki tanah atau ternak untuk memenuhi kebutuhannya serta keluarganya harus mengabdi pada suatu keluarga tani sehingga dengan demikian dapat memperoleh hak untuk bagian penghasilan tahunannya.

Karena terbatasnya luas tanah yang tersedia dan pertumbuhan penduduk maka desa menghadapi masalah keseimbangan produksi dengan konsumsi. Salah satu cara untuk mengatasinya adalah dengan membentuk anak desa yang masih mengikuti tradisi induk.

Desa merupakan masyarakat alami dan bukan buatan, tidak dibutuhkan batasan yang jelas untuk konstitusi serta kewenangan badan pemerintahannya. Hanya para pemilik tanah yang dianggap anggota masyarakat pedesaan. Dalam musyawarah bukan pendapat perorangan tetapi tradisi yang memutuskan, kesepakatan condong pada orang yang paling mengetahui tentang tradisi ini. Kehidupan orang desa menatap ke belakang bukan ke depan. Sebuah desa di Bali dapat kembali ke tanah yang telah ditinggalnya selama 200 tahun, karena keluarga-keluarga yang berasal dari situ masih dapat dikenal. Seorang petani Punjab mampu mengurutkan 22 orang nenek moyang yang menghubungkannya dengan pendiri desa. Petani Cina dan Jepang hampir setiap hari berkomunikasi dengan nenek moyangnya.

 

Produksi untuk pasar di luar tidak pada tempatnya karena mengganggu imbangan antara produksi dengan konsumsi dan mengancam swasembada. Di sisi lain seandainya memiliki kekuatan untuk itu, masyarakat desa akan menghindarinya dengan cara tidak mengizinkan pedagang untuk menetap atau setidak-tidaknya mengucilkan mereka.

 

Karena pertanian swasembada dilakukan secara umum maka dalam urusan-urusan ekonomi, masyarakat prakapitalistis jauh kurang terpadu dibandingkan dengan masyarakat kapitalistis. Pembagian kerja masyarakat, produksi untuk pertukaran, saling ketergantungan ekonomi—semua ciri masyarakat modern hampir tidak ada dalam masyarakat desa. Namun kurangnya perpaduan ekonomi ini diimbangi oleh perpaduan sosial yang erat.

Bila dalam masyarakat kapitalistis setiap individu menjaga kebebasan spiritualnya sendiri, dalam masyarakat prakapitalistis setiap orang merasa menjadi bagian dari keseluruhan, menerima tradisi dan moral kelompok. Mereka hidup dengan aktifitas komunal yang penuh dengan kerjasama dan tolong-menolong. Dilihat sepintas hal ini memberikan kesan adanya semangat sosial, uluran tangan, kepatuhan, dan bahkan kebesaran jiwa: tampak bahwa setiap orang siap menyumbang untuk tugas bersama. Tapi di balik itu dalam kenyataannya tidaklah ramah, melihat fakta, dan melakukan perhitungan dengan “njlimet“. Bila dalam jangka panjang seseorang tidak menerima imbalan yang sebanding dengan pertolongan atau sumbangan “cuma-cuma” yang diberikannya, apabila orang lain kurang memenuhi kewajiban-kewajibannya maka hal ini dianggap tercela dan masyarakat desa pun menganggap hal ini tidak pada tempatnya.

Mereka yang tidak memenuhi tugas-tugas sosialnya, menempatkan dirinya sendiri di luar masyarakat maka menanggung resiko tidak mendapat pertolongan sekalipun mereka membutuhkannya.

Ada landasan komunal yang memegang para anggota desa dan mengikat mereka ke tanah. Yang pertama memiliki watak keagamaan: terdapat sebuah keramat desa; harus dibuat kurban desa, harus dilangsungkan upacara-upacara desa, sesaji desa yang diselenggarakan pada setiap tahap penggarapan tanah dan musim panen. Kedua, pembudidayaan tanaman tertentu hanya melayani produsen serta keluarganya. Produksi untuk pasar di luar tidak pada tempatnya karena mengganggu imbangan antara produksi dengan konsumsi dan mengancam swasembada. Di sisi lain seandainya memiliki kekuatan untuk itu, masyarakat desa akan menghindarinya dengan cara tidak mengizinkan pedagang untuk menetap atau setidak-tidaknya mengucilkan mereka. Ketiga, unsur psikologis-spiritual berupa ikatan kolektif masyarakat desa dengan masa lampau yang suci.

 

indie 02

Menyamakan kemakmuran dengan kekayaan adalah sikap Barat, tidak dianut oleh mereka yang patuh pada prinsip-prinsip hidup Timur. Penanaman modal dihindarkan oleh kolektif maupun individu.

 

Dalam masyarakat seperti ini peran wanita sangat penting. Lalu lintas yang ada di desa hampir semuanya di tangan wanita. Laki-laki sangat kurang tahu tentang urusan-urusan uang dan mudah dibujuk. Tetapi seandainya beras simpanan mulai menipis, suami yang ditanya akan makan dari mana, akan menjawab: “terserah istri saya”. Sebab suami petani hampir tiap hari membajak dan mencangkul, mengawasi pengairan sawahnya serta memikul beban. Sedangkan istrinya menuai, menjaga ternak, menyiapkan makan, mengurus pakaian serta membawa hasil kebun—buah-buahan dan sayur—ke pasar desa. Wanitalah yang menenun, memintal, membakar tembikar, mengumpulkan hasil hutan serta mengemudikan perekonomian rumah tangga. Tanpa bantuan wanita tak seorangpun di desa dapat hidup mandiri. Istri dan tanah merupakan hal yang hakiki.

Keempat, orientasi nonekonomis. Pamrihnya, kesediaan untuk berkorban, tanggapan serta pertimbangan nilai, tidak diilhami oleh maksud-maksud ekonomi, tetapi oleh maksud-maksud sosial dan keagamaan. Lebih senang melakukan pembuatan dan perawatan candi, pondok, alat-alat musik, dan sebagainya, daripada jalan-jalan raya dan jembatan. Menyamakan kemakmuran dengan kekayaan adalah sikap Barat, tidak dianut oleh mereka yang patuh pada prinsip-prinsip hidup Timur. Penanaman modal dihindarkan oleh kolektif maupun individu. Setiap tahun rakyat akan bekerja membuat jembatan darurat melintasi sungai yang selalu akan tersapu banjir pada musim hujan; jalan-jalan pun tidak terawat.

Terdapat perbedaan sikap yang mencolok terhadap barang milik yang bersifat produktif dengan yang bersifat konsumtif, Kecerdikan, ketekunan, ketrampilan, dan kesabaran dicurahkan untuk membuat hiasan-hiasan, senjata, pakaian untuk upacara-upacara, rumah, dsb. Betapa telaten memelihara sapi karapan, kuda, ayam aduan, dan perkutut. Tetapi terhadap modal sebagai faktor produksi dan pengganti tenaga kerja sikap orang desa tidak bersahabat. Rumah tangga desa sering mengalami kelebihan tenaga kerja; tenaga kerja dinilai rendah di desa; lantas mengapa harus memperburuk kemalangan ini dan mengguncangkan keseimbangan dengan mendatangkan modal?

 

*) Dicuplik dari buku J.H. Boeke, Prakapitalisme di Asia (Jakarta: Sinar Harapan, 1983)

PIALA DUNIA ‘82 DAN LANDREFORM

gusdur muda

Oleh Abdurrahman Wahid


baik perebutan Piala Dunia 1982, maupun perebutan tanah lahan pertanian sepanjang masa, selalu dimenangkan oleh ‘tim negatif’.

 

Sungguh mati, kawan satu ini membuat bingung orang. Ia mengajukan teka-teki aneh: apakah persamaan antara perebutan Piala Dunia sepakbola untuk tahun 1982 ini dan landreform?

Siapa tidak garuk-garuk kepala mencari hubungan antara dua hal yang begitu berbeda itu.

Menurut jenius kampungan ini (dan semua jenius memang kampungan), ada satu watak pertandingan-pertandingan ‘Mundial 1982’ di Spanyol sekarang. Yakni menangnya pola ‘bermain bola negatif’.

 

World Cup 1982 Logo

 

Contohnya: Bagaimana mungkin kesebelasan Jerman Barat, yang harus main sabun untuk bisa lolos ke putaran kedua, setelah kalah dari kesebelasan tingkat sedang Aljazair, dan hanya mampu mencapai semifinal karena perbedaan selisih gol, kenapa kesebelasan macam itu bisa memiliki peluang sangat besar untuk jadi juara?

Italia juga bermain negatif, dan itu dilakukannya dengan Cattenaccio. Ia cenderung mencari kelemahan lawan, lantas mempertaruhkan serangan balik sebagai kelebihan.

Demikianlah, siapa pun yang jadi juara ‘Mundial 1982’ tidak akan mampu mengangkat keharuman sepakbola sebagai seni. Piala Dunia menurun kualitasnya, menjadi industri pertukangan. Yang berlaku adalah sikap negatif: menahan gedoran lawan sambil mengintai kelemahan lawan.

 

Piala Dunia 1982

 

Nah, siapa bilang itu tidak sama dengan keadaan landreforrn? Pihak tuan-tanah yang memiliki lahan pertanian luas (apakah itu perorangan, ‘keluarga besar’ maupun perusahaan raksasa multi-nasional), tidak pernah ‘menyerang’ dengan sikap positif, mengajukan gagasan-gagasan berharga untuk menjamin keadilan penguasaan tanah sebagai unit produksi. Yang diambil adalah sikap negatif: tunggu saja gedoran kekuatan politik yang menghendaki penataan kembali pola pemilikan dan penguasaan tanah. Nanti toh akan ada kelemahannya.

Kalau landreform dilakukan secara sentralistis, banyak ‘kemenangan’ dicapai tuan-tanah melalui lubang-lubang peraturan dan cara kerja yang dianut birokrasi pemerintahan yang melaksanakan landreform itu sendiri. Kalau didesentralisasikan, dengan jalan diserahkan kepada lembaga tingkat desa seperti LMD, ‘wakil-wakil rakyat’ di tingkat desa itu akan dibeli dan diteror.

Bukankah lalu mudah sekali dikandaskan cita-cita mulia membagi kembali tanah pertanian, dan dicapai kemenangan di pihak tuan-tanah? Begitulah yang dikatakan kawan sang jenius kampungan: baik perebutan Piala Dunia 1982, maupun perebutan tanah lahan pertanian sepanjang masa, selalu dimenangkan oleh ‘tim negatif’.

Lalu, apa gunanya dibuka kotakpos baru ‘khusus untuk urusan agraria’? Entahlah, yang jelas tidak banyak yang dapat diperbuat para pejabat di bidang agraria, kalaupun masih ingin berbuat sesuatu bagi kepentingan masyarakat. Perangkat peraturan tentang tanah belum memungkinkan, karena UU Pokok Agraria dan UU Pokok Bagi Hasil belum ‘diberi gigi’ institusional dan hukum.

 

*) Dimuat di Majalah TEMPO, No. 20/XII, 17 Juli 1982

KONFLIK TANAH

hotman siahaan

Oleh Hotman M. Siahaan

Sosiolog di Universitas Airlangga, Surabaya

 

Sakdumuk bathuk, sanyari bumi. Barangkali eksistensi semangat kultural atas tanah sedemikian ini harus pupus dalam ingatan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang merasa pernah memilikinya. Barangkali pupusnya semangat kultural itu juga menghapus sejarah panjang perjuangan hak atas tanah, yang terpateri dari abad ke abad di dalam kehidupan masyarakat, ketika fungsi pemersatu solidaritas itu telah bergeser ke arah fungsinya yang individual, mengukuhkan hak penguasaan pribadi.

 

Tapi, apapun rekayasa atas tanah di abad-abad yang lalu, sakdumuk bathuk sanyari bumi adalah kekuatan kultural maha dahsyat, pamungkas atas pengambil-alihan semena-mena hak atas tanah.

 

Konflik tanah adalah sejarah panjang dalam masyarakat. Bahkan ketika masa Tanam Paksa diberlakukan Van den Bosch di abad XVIII, konflik atas tanah telah menjadi picu era marginalisasi masyarakat, terutama ketika hak-hak komunitas harus dihapuskan dan diganti dengan penegasan hak pribadi demi kepentingan produktivitas tanah.

Tapi, apapun rekayasa atas tanah di abad-abad yang lalu, sakdumuk bathuk sanyari bumi adalah kekuatan kultural maha dahsyat, pamungkas atas pengambil-alihan semena-mena hak atas tanah. Kekuatan kultural semacam itu membahana, karena dia ditopang oleh kehadiran makna tanah di dalam masyarakat, pemilikannya yang komunal, fungsinya yang bersifat sosial, kultural bahkan religius.

 

agraria - stop perampasan tanah

Kekuatan kultural atas tanah dalam konsep komunal itu telah menjadi semacam asuransi sosial di dalam tatanan sosiologi subsistensi. Ketika seseorang yang berada di lapisan bawah dari piramida stratifikasi sosial tetap merasa aman dalam hidupnya karena adanya jaminan kekuatan kultural serta asuransi sosial dari komunitas, bahwa seorang kaya wajib melongok ke kiri dan ke kanan ketika dia mendapat rezekinya atas tanah.

 

Hak ulayat atas tanah dalam posisinya yang sedemikian itulah yang membentuk penguasaan tradisional atas tanah. Maka tersusunlah stratifikasi sosial yang dimulai dengan mereka pemilik tanah Yasan di puncak piramida pemilikan dan penguasaan, disusul di bawahnya dengan golongan Kuli Kendeng, berturut-turut di bawahnya lagi Kuli Kendo, Kuli Gundul, Magersari, dan Mandok Empok atau Indung Tiasar. Lapisan terakhir ini adalah mereka yang menjadi proletariat desa, tetapi yang mendapat perlindungan penuh dari para patron mereka di dalam hubungan kultural utang budi, sehingga hubungan tersebut Iebih pada hubungan yang nglaras daripada hubungan yang eksploitatif.

Kekuatan kultural atas tanah dalam konsep komunal itu telah menjadi semacam asuransi sosial di dalam tatanan sosiologi subsistensi. Ketika seseorang yang berada di lapisan bawah dari piramida stratifikasi sosial tetap merasa aman dalam hidupnya karena adanya jaminan kekuatan kultural serta asuransi sosial dari komunitas, bahwa seorang kaya wajib melongok ke kiri dan ke kanan ketika dia mendapat rezekinya atas tanah.

Tradisi itu terbentang sedemikian rupa, sehingga Clifford Geertz dengan sedikit agak nyeleneh mengatakan “itulah etika bagi rata kemelaratan,” Shared Poverty. Etika semacam itu lalu menciptakan sebuah dinamika sosial yang unik di atas dalam kehidupan masyarakat di pedesaan Jawa di abad yang lampau. Sebuah dinamika yang statis, semacam gerak jalan di tempat. Involusi, katanya. Konsep itu dianggap cukup mampu untuk menjelaskan, betapa kuatnya keyakinan masyarakat atas fungsi sosial tanah, bahwa meski mereka dinamis di dalam statika, tetapi fungsi kultural itu menjadi penyeimbang. Kekuatan yang mampu menciptakan keselarasan di dalam kehidupan masyarakat.

Tapi itulah riwayat masa lalu. Ketika tekanan-tekanan penduduk semakin menyengat dan cerobong-cerobong pabrik dalam era industrialisasi semakin membubung tinggi, tanah telah bergeser bak pendulum dari fungsinya yang bersifat sosial ke arah fungsinya sebagai komoditi. Dan rekayasa atas gerak pendulum sedemikian itu telah memupuskan segala kesadaran kultural tanah itu, terutama ketika industrialisasi telah identik dengan perluasan wilayah kota, pusat-pusat pertumbuhan, dan pergeseran fungsi tanah dari penghasil produksi subsisten ke arah penghasil komoditi komersial. Riwayat konflik atas tanah kini menjadi multidimensional.

 

Kampung-kampung kumuh di perkotaan menjadi ajang pertarungan antara kesadaran atas hak ulayat atas tanah dengan kepentingan para investor yang menginginkan tanah-tanah permukiman kumuh itu. Sialnya, pertumbuhan kota-kota kita yang unik itu mengakibatkan bahwa tempat-tempat kumuh, slums area dan sejenisnya, yang seringkali disebut dengan Shanty Towns adalah lokasi-lokasi yang paling strategis karena tempatnya selalu di pusat-pusat kota.

 

Barangkali masih etika bagi rata kemelaratan namanya, tapi dalam konteks yang sama sekali berbeda. Kalau di masa lampau etika itu adalah semacam asuransi sosial sehingga orang menjadi miskin bersama, kini barangkali etika itu telah bergeser posisinya ke arah konteks marginalisasi, terutama dari seluruh lapisan piramida sektor agraris tradisional itu.

Di mana-mana terjadi suksesi tanah-tanah subur menjadi kompleks real estate. Kampung-kampung kumuh di perkotaan menjadi ajang pertarungan antara kesadaran atas hak ulayat atas tanah dengan kepentingan para investor yang menginginkan tanah-tanah permukiman kumuh itu. Sialnya, pertumbuhan kota-kota kita yang unik itu mengakibatkan bahwa tempat-tempat kumuh, slums area dan sejenisnya, yang seringkali disebut dengan Shanty Towns adalah lokasi-lokasi yang paling strategis karena tempatnya selalu di pusat-pusat kota. Maka terjadilah proses peminggiran di dalam upaya demi peremajaan kota, demi metropolitanisasi kota.

Gejala yang sama juga muncul dalam konflik pengalihan tanah dari fungsinya yang tradisional subsisten, ke arah pengelolaan modern komersial. Pengalihan tanah-tanah tambak tradisional ke arah tambak-tambak modern, misalnya, adalah bukti bagaimana telah dihasilkannya distansi sosial yang semakin melebar antara mereka yang memiliki dengan mereka yang tidak memiliki tanah. Konflik kultural telah beralih menjadi semacam konflik kecemburuan sosial. Ketika panen di tambak-tambak udang di Jawa Timur, misalnya, bukan lagi cerita baru ketika penduduk desa, golongan yang disebut kaum Mburi, merasa berhak memperoleh asuransi sosial dari tanah yang di dalam kesadaran kultural mereka turun temurun adalah hak komunitas itu. Sedangkan bagi para pengusaha tambak yang mayoritas absentee itu, tidak merasa memiliki kewajiban kultural untuk mempertahankan tradisi pembagian rezeki ke kiri dan ke kanan. Berbagai konflik di saat panen udang di tambak-tambak modern, antara penduduk desa sekitar dengan pemilik tambak absentee itu, bukanlah sebuah cerita baru lagi dalam tahun-tahun terakhir ini, yang memperpanjang dan menyempurnakan indikator konflik tanah masa kini.

 

agraria - konflik tanah

 

Kini riwayat konflik atas tanah adalah konflik berkepanjangan yang belum mendapatkan penyelesaian yang tuntas. Konsep-konsep penyelesaian konflik itu sendiri masih bermakna memihak. Ketika istilah ganti rugi menjadi konsep utama pengalihan hak atas tanah, adakah itu bermakna keuntungan? Kerugian yang diganti bermakna keuntungan kah itu?

Barangkali, banyak hal yang harus dipahami di dalam riwayat konflik tanah masa kini. Keengganan banyak orang untuk membicarakan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 itu misalnya, menjadi semacam bukti betapa rawannya soal tanah ini untuk dipermasalahkan secara sebenar-benarnya.

Cerita panjang tentang penggusuran, ganti rugi yang tidak memadai, telah menjadi cerita yang dari hari ke hari semakin banyak menghiasi halaman-halaman surat kabar, majalah-majalah. Cerita yang klasik tetapi terlalu aktual, yang telah terjadi berabad-abad yang lalu. Konflik dasarnya jelas berakar dari hak ulayat atas tanah. Ketika sistem Yasan masa lalu telah terganti posisinya menjadi Magersari karena migrasi desa kota, muncullah istilah baru dalam konteks penguasaan atas tanah. Pemukim liar. Sesungguhnya, dilihat dari rekayasa hak atas tanah, mereka tidak bisa menghindar dari kekalahan hak hukum atas tanah yang mereka diami itu. Satu-satunya kekuatan mereka hanyalah kesadaran atas hak ulayat dari kesadaran tatanan agraris berabad-abad, bahwa tempat yang mereka diami bahkan turun meturun itu telah dianggap sebagai tanah ulayat mereka. Atas dasar kesadaran kultural itulah mereka meminta harga ganti rugi yang layak.

Tapi apakah konsep harga yang layak itu? Cerita dan makna ganti rugi itu sendiri telah cukup berbicara, sejauh mana sesungguhnya penyelesaian konflik tanah telah mendapat tempat yang seadil-adilnya. Cerita itu akan semakin panjang di masa-masa mendatang ini, apalagi di atas segala bentuk pengalihan hak atas tanah itu konsep pembangunan telah menjadi acuan dasarnya. Barangkali itulah sebuah soal yang tidak mudah untuk diselesaikan di dalam realitas sosial pengalihan hak atas tanah ini.

Di Surabaya, sejumlah masyarakat yang menamakan dirinya Urip Society, adalah contoh aktual yang sedang menghadapi dilema semacam itu. Atas nama kepentingan umum dan peremajaan kota, demi metropolitanisasi kota, sekian belas ribu warga Oerip Sumoharjo kini bersiap menghadapi sebuah kemungkinan baru, ganti rugi dengan segala maknanya sebagaimana telah terbukti selama ini. Cerita Oerip Sumoharjo di Surabaya itu adalah cerita yang sama yang bisa kita temui di mana-mana.

Dengan makna yang sama pula, ketidakmampuan untuk menembus jaringan kesadaran akan rasa keadilan dan kesehatan untuk memahami makna tanah dalam konteks kultural di atas kesadaran makna tanah sebagai komoditi yang semakin mahal di bawah cengkeraman kepadatan penduduk.

Sampai kapan dan bagaimana riwayat konflik tanah ini akan berakhir?

 

*) Dimuat dalam Majalah Jakarta-Jakarta No. 222, 29 September-5 Oktober 1990

TANAH DAN PASAR MODAL DI DESA

Sayogyo

 

Oleh Sayogyo

Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB

 

Masalah penguasaan atas tanah, modal bagi pengusaha (petani dan bukan petani) terkait dengan peluang bekerja (buruh tani dan buruh lain). Karena itu, terkait dengan distribusi pendapatan. Pada 1978, menteri riset kala itu, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, melaporkan tentang masalah tanah—hasil penulisan dan diskusi sebagian besar orang kampus.

Jika peta masalah agraria adalah jawaban  atas pertanyaan “masalah antara siapa”, waktu itu, tercatat: (a) Masalah antara sesama petani dan buruh tani di desa. (b) Antara petani dan bukan petani. (c) Antara petani dan perusahaan besar (perkebunan). (d) Antara petani dan proyek pemerintah. (e) Antara proyek pemerintah sendiri: peluang untuk HPH (industri kayu) dan transmigrasi  (lalu ada “hutan kesepakatan”).

Yang belum dicatat waktu itu: (f) masalah antara petani dan satuan desa/lembaga adat dan (g) antara pengusaha besar (HGU dan HPH) dan negara. Begitu pula, belum tarpetakan masalah hak tanah di perkotaan untuk pemukiman, lokasi industri, dan sarana perhubungan maupun masuknya pengusaha dari kota ke desa untuk real estate, industrial estate, dan lokasi pariwisata.

Tindak lanjut studi kilat 1978 itu berupa pembentukan Tim Pertanahan (Keppres No. 51/1979), diketuai Menneg PAN dengan anggota 19 orang, termasuk 12 dirjen, dan seorang wakil HKTI. Tapi, sejak itu tak ada beritanya.

Pelaksana utama dalam masalah agraria adalah Dirjen Agraria, yang waktu itu giat mendorong proyek Prona. Dan, tahun 1979, lahir UU tentang Pemerintah Desa. Ketika itu, menjadi jelas secara formal, “otonomi desa” (“desa” menurut patokan baru) tak punya wewenang dalam hal urusan tanah yang menyangkut kepentingan desa atau warganya. Ada perkecualian yaitu dalam hal desa di Jawa, yang menguasai tanah “kas desa” dan “bengkok”  karena UUPA tahun 1960 (atau peraturan pelaksanaannya) tidak atau belum mengaturnya.

Di daerah lain, dalam pelaksanaan Inpres Bantuan Desa (sejak Repelita I), umum terjadi desa sampai kehilangan hak penguasaan atas sumber­daya tanah dan air yang pernah menjadi sumber dana pendukung daya otonomi “mengatur rumahtang­ga” desa. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan UU Pokok Kehutanan (1967) secara jelas membuktikan tindakan “pernyataan domain” oleh negara atas wilayah hutan alam di pulau-pulau besar kita. Pengusaha HPH diundang masuk demi devisa, dan petani peladang setempat digiring ke pemukiman baru proyek resettlement.

Sejak Repelita V ini, wewenang urusan agraria di pusat beralih ke Badan Pertanahan Nasional. Kabar tentang akan adanya BUMN untuk urusan sertifikasi tanah, ada yang menilainya sebagai “swastanisasi”. Alternatifnya adalah di satu pihak “otonomisasi” (mempertemukan Pemda kabupaten dan pemerintah desa) dan di lain pihak “partisipasi   rakyat yang meluas” lewat jalur usaha/ekonomi. Misalnya lewat koperasi (ya, KUD-lah) dan dan jalur pembinaan sosial: HKTI dan LSM.

Bagaimana mempertemukan “otonomi” kabupaten dan desa? Dalam arti formal, kamus Departemen Dalam Negeri, tak ada, tapi justru pemikiran ke arah sini untuk menunjuk pada tanggungjawab naasing-masing: sampai mana unsur “perwakilan” di dua tingkat itu (kabupaten dan desa) dapat bertemu, jika memang wakil-wakil rakyat. Dalam hal kasus Rarahan, pimpinan dan wakil rakyat desa sudah setuju memberi hak sewa pada suatu PT/untuk pengusaha. Tapi, masih ada sebagian rakyat yang merasa diperlakukan tak adil.

Bagaimana membuat pengusaha (petani dan lain-lain) di desa lebih menyadari kewajibannya dalam masalah tanah, modal bagi petani? Jawabannya: dengan persatuan! Dan, jika negara mementingkan pembinaan satuan koperasi primer bernama KUD, dalam proses pemandirian KUD tambahlah satu syarat lain: mampu ikut dalam pengambilan keputusan soal tanah. Sebaliknya, KUD menghindari tindakan menyalahi ketentuan yang berlaku. Di antara pengusaha real estate, REI pun mendapat tugas serupa!

Dalam hal fungsi HKTI dan LSM di desa, jelas tugas pembelaan sekaligus penyadaran tiap pihak yang terlibat. Komunikasi ke masyarakat luas dan peluang menggalang pengertian di luar desa bukan monopoli pemerintah/ kepala desa. Solidaritas di desa (antargolongan/lapisan) bersambung dengan solidaritas antar-desa, antar-kecamatan, menentukan solidaritas di kabupaten, jika urusan tanah sempat digarap bersama dengan baik: dalam kemajuan ekonomi sempat melakukan pemerataan dan menumbuhkan rasa keadilan.

Pasar Modal tak dapat berkembang lestari tanpa dasar moral para pihak yang terlibat. Di tanah, hal itu juga berlaku. Bahkan, kelembagaan sosial-budaya yang berkaitan lebih kompleks: organisasinya dalam membela kepentingan tiap pihak di situ tidak tergantung semata-mata dari hukum ekonomi.

 

*) Dimuat di Majalah EDITOR No. 15/III, 16 Desember 1989, dengan judul asli “Pasar Modal di Desa”

PELAKSANAAN UUPA DI DIY

Petani Soenda 1900an

 

Oleh Soewignjo

 

Benarkah UUPA belum berlaku di DIY? Anggapan ini perlu dijernihkan, karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang benar adalah, bahwa UUPA dengan segala Peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagian sudah dilaksanakan atas tanah-tanah di DIY dan sebagian besar belum diperlukannya atas tanah-tanah di DIY.

Sebagaimana diketahui, di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum UUPA berlaku ada sebagian kecil tanah-tanah yang bertitel Hukum Barat/Eropa sepertinya eigendom, opstal, dan sebagainya, dan sebagian besar bertitel Hukum Adat sepertinya Hak Andarbe (erfelijk individueel bezitsrecht), Hak Anggaduh, Hak Anganggo turun-temurun (erfelijk individueel gebruiksrecht) dan sebagainya.

Tanah-tanah yang bertitel Hukum Eropa, pelaksanaannya maupun pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah RI yang dalam hal ini dikerjakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) dengan mendasarkan Peraturan-peraturan yang berkaitan sepertinya Hukum Perdata Barat (BW) dan Staatsblad 1834 No. 27 (Overschijvings ordonantie = Undang-undang Balik Nama) dan lain-lainnya.

Sedang tanah-tanah yang bertitel Hukum Adat, pelaksanaannya maupun pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kewenangannya (UU No. 3/1950) yang dalam hal ini dikerjakan oleh Dinas Agraria dengan aparat-aparatnya seperti Kantor-kantor Cabang Pendaftaran Tanah Milik di kabupaten-kabupaten dan Kantor Urusan Tanah Kodya Yogya.

Peraturan-peraturan pelaksanaannya sepertinya Rijksblad Kasultanan 1925 No. 23 dan Pakualaman 1925 No. 25 untuk tanah-tanah di dalam Kota Yogya dan Peraturan Daerah sepertinya No. 5, 10 dan 11/1954 dan sebagainya, untuk tanah di luar Kota Yogya.

Bagaimanakah sekarang setelah UUPA (UU No. 5/1960) yang berlaku sejak 24 September 1960 diundangkan?

  1. Untuk tanah-tanah yang pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) pelaksanaan selanjutnya seperti Konversi, Pemindahan Hak dan Pembebanan Hak untuk tanggungan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPA dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya.
  2. Sedang untuk tanah-tanah yang pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DIY/Dinas Agraria pelaksanaannya seperti Konversi, Pemindahan Hak dan Pembebanan Hak belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UUPA dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Jadi, masih mendasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Rijksblad Kasultanan dan Pakualaman serta Peraturan-peraturan Daerah yang bersangkutan.

Kiranya bila UUPA beserta seluruh Peraturan-peraturan pelaksanaannya sudah dapat ditetapkan di seluruh DIY, akan hapuslah dualisme peraturan hukum dalam bidang agraria dan menuju kepada kesatuan serta kesederhanaan pelaksanaannya, khususnya dalam bidang Peralihan Hak, karena tidak terlalu banyaknya instansi-instansi yang menangani dan cukup hanya oleh Instansi Agraria dan Pejabat Pembuat Akta Tanah saja, entah sebagai notaris ataupun camat karena jabatannya. Jadi hanya 2 (dua) instansi saja. Selain itu kemungkinan biayanya juga ringan, karena tidak mendasarkan persentase, tetapi berdasarkan tabel dari Pemerintah RI.

+++

Mengenai tanah-tanah dalam Kota Yogya yang telah dibukukan secara sah dan memenuhi persyaratan teknis, kiranya tak perlu dirisaukan seperti oleh seorang pejabat teras dalam DPR Kodya yang pernah kami baca dalam Harian Kedaulatan Rakyat, karena sudah tertampung dalam Pasal 15 PP No. 10/1961 (Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah) yang bunyinya sebagai berikut:

  1. Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah yang dibuat menurut “Overschrijvings ordonantie” (Staatsblad 1834 No. 27), Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan peraturan-peraturan pendaftaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Karesidenan Surakarta dan Sumatera Timur dan telah pula diuraikan dalam surat ukur (lama) yang menurut Kepala kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, dibukukan dalam daftar buku-tanah.
  2. Kepada yang berhak diberikan sertifikat.
  3. Penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Semoga dalam menyongsong berlakunya UUPA di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nantinya tak mendapatkan rintangan-rintangan maupun halangan suatu apa, sehingga UUPA berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan dualisme dalam penetrapan Hukum Agraria tidak ada lagi.

 

*) Dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Legi, 15 Maret 1984, hal. 6.