Soedoet Pandang

Home » Agraria » KONFLIK TANAH

KONFLIK TANAH

TENTANG KAMI

Di era digital, kita diserbu informasi yang datang berjejal-jejal setiap waktu, sepanjang waktu. Tapi, sebagaimana yang dikhawatirkan Aldous Huxley dalam novelnya yang terkenal, "Brave New World", yang mestinya kita khawatirkan di masa kini bukanlah kemungkinan terkekangnya kebenaran, melainkan kemungkinan tidak adanya kebenaran pada seluruh informasi yang membanjir tadi. Informasi yang datang bertubi-tubi juga tak selalu membuat kita bisa memahami keadaan dengan jernih. Kadang, informasi yang datang bertubi-tubi membuat kita kehilangan sudut pandang. Dan tanpa sudut pandang, informasi hanya akan menjadi teka-teki. Ia tak membawa pengertian, malah kebingungan. Kami ingin menyumbangkan itu, memberi Anda sudut pandang atas berbagai informasi yang mengitari kita, dan atas berbagai peristiwa yang telah dan tengah berlangsung. Dengan sudut pandang, Anda jadi mempunyai banyak cara dalam mencerna sebuah informasi dan memahami sebuah peristiwa, baik yang aktual maupun historikal. Selamat menikmati SOEDOET PANDANG.

Arsip yang Lalu

hotman siahaan

Oleh Hotman M. Siahaan

Sosiolog di Universitas Airlangga, Surabaya

 

Sakdumuk bathuk, sanyari bumi. Barangkali eksistensi semangat kultural atas tanah sedemikian ini harus pupus dalam ingatan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang merasa pernah memilikinya. Barangkali pupusnya semangat kultural itu juga menghapus sejarah panjang perjuangan hak atas tanah, yang terpateri dari abad ke abad di dalam kehidupan masyarakat, ketika fungsi pemersatu solidaritas itu telah bergeser ke arah fungsinya yang individual, mengukuhkan hak penguasaan pribadi.

 

Tapi, apapun rekayasa atas tanah di abad-abad yang lalu, sakdumuk bathuk sanyari bumi adalah kekuatan kultural maha dahsyat, pamungkas atas pengambil-alihan semena-mena hak atas tanah.

 

Konflik tanah adalah sejarah panjang dalam masyarakat. Bahkan ketika masa Tanam Paksa diberlakukan Van den Bosch di abad XVIII, konflik atas tanah telah menjadi picu era marginalisasi masyarakat, terutama ketika hak-hak komunitas harus dihapuskan dan diganti dengan penegasan hak pribadi demi kepentingan produktivitas tanah.

Tapi, apapun rekayasa atas tanah di abad-abad yang lalu, sakdumuk bathuk sanyari bumi adalah kekuatan kultural maha dahsyat, pamungkas atas pengambil-alihan semena-mena hak atas tanah. Kekuatan kultural semacam itu membahana, karena dia ditopang oleh kehadiran makna tanah di dalam masyarakat, pemilikannya yang komunal, fungsinya yang bersifat sosial, kultural bahkan religius.

 

agraria - stop perampasan tanah

Kekuatan kultural atas tanah dalam konsep komunal itu telah menjadi semacam asuransi sosial di dalam tatanan sosiologi subsistensi. Ketika seseorang yang berada di lapisan bawah dari piramida stratifikasi sosial tetap merasa aman dalam hidupnya karena adanya jaminan kekuatan kultural serta asuransi sosial dari komunitas, bahwa seorang kaya wajib melongok ke kiri dan ke kanan ketika dia mendapat rezekinya atas tanah.

 

Hak ulayat atas tanah dalam posisinya yang sedemikian itulah yang membentuk penguasaan tradisional atas tanah. Maka tersusunlah stratifikasi sosial yang dimulai dengan mereka pemilik tanah Yasan di puncak piramida pemilikan dan penguasaan, disusul di bawahnya dengan golongan Kuli Kendeng, berturut-turut di bawahnya lagi Kuli Kendo, Kuli Gundul, Magersari, dan Mandok Empok atau Indung Tiasar. Lapisan terakhir ini adalah mereka yang menjadi proletariat desa, tetapi yang mendapat perlindungan penuh dari para patron mereka di dalam hubungan kultural utang budi, sehingga hubungan tersebut Iebih pada hubungan yang nglaras daripada hubungan yang eksploitatif.

Kekuatan kultural atas tanah dalam konsep komunal itu telah menjadi semacam asuransi sosial di dalam tatanan sosiologi subsistensi. Ketika seseorang yang berada di lapisan bawah dari piramida stratifikasi sosial tetap merasa aman dalam hidupnya karena adanya jaminan kekuatan kultural serta asuransi sosial dari komunitas, bahwa seorang kaya wajib melongok ke kiri dan ke kanan ketika dia mendapat rezekinya atas tanah.

Tradisi itu terbentang sedemikian rupa, sehingga Clifford Geertz dengan sedikit agak nyeleneh mengatakan “itulah etika bagi rata kemelaratan,” Shared Poverty. Etika semacam itu lalu menciptakan sebuah dinamika sosial yang unik di atas dalam kehidupan masyarakat di pedesaan Jawa di abad yang lampau. Sebuah dinamika yang statis, semacam gerak jalan di tempat. Involusi, katanya. Konsep itu dianggap cukup mampu untuk menjelaskan, betapa kuatnya keyakinan masyarakat atas fungsi sosial tanah, bahwa meski mereka dinamis di dalam statika, tetapi fungsi kultural itu menjadi penyeimbang. Kekuatan yang mampu menciptakan keselarasan di dalam kehidupan masyarakat.

Tapi itulah riwayat masa lalu. Ketika tekanan-tekanan penduduk semakin menyengat dan cerobong-cerobong pabrik dalam era industrialisasi semakin membubung tinggi, tanah telah bergeser bak pendulum dari fungsinya yang bersifat sosial ke arah fungsinya sebagai komoditi. Dan rekayasa atas gerak pendulum sedemikian itu telah memupuskan segala kesadaran kultural tanah itu, terutama ketika industrialisasi telah identik dengan perluasan wilayah kota, pusat-pusat pertumbuhan, dan pergeseran fungsi tanah dari penghasil produksi subsisten ke arah penghasil komoditi komersial. Riwayat konflik atas tanah kini menjadi multidimensional.

 

Kampung-kampung kumuh di perkotaan menjadi ajang pertarungan antara kesadaran atas hak ulayat atas tanah dengan kepentingan para investor yang menginginkan tanah-tanah permukiman kumuh itu. Sialnya, pertumbuhan kota-kota kita yang unik itu mengakibatkan bahwa tempat-tempat kumuh, slums area dan sejenisnya, yang seringkali disebut dengan Shanty Towns adalah lokasi-lokasi yang paling strategis karena tempatnya selalu di pusat-pusat kota.

 

Barangkali masih etika bagi rata kemelaratan namanya, tapi dalam konteks yang sama sekali berbeda. Kalau di masa lampau etika itu adalah semacam asuransi sosial sehingga orang menjadi miskin bersama, kini barangkali etika itu telah bergeser posisinya ke arah konteks marginalisasi, terutama dari seluruh lapisan piramida sektor agraris tradisional itu.

Di mana-mana terjadi suksesi tanah-tanah subur menjadi kompleks real estate. Kampung-kampung kumuh di perkotaan menjadi ajang pertarungan antara kesadaran atas hak ulayat atas tanah dengan kepentingan para investor yang menginginkan tanah-tanah permukiman kumuh itu. Sialnya, pertumbuhan kota-kota kita yang unik itu mengakibatkan bahwa tempat-tempat kumuh, slums area dan sejenisnya, yang seringkali disebut dengan Shanty Towns adalah lokasi-lokasi yang paling strategis karena tempatnya selalu di pusat-pusat kota. Maka terjadilah proses peminggiran di dalam upaya demi peremajaan kota, demi metropolitanisasi kota.

Gejala yang sama juga muncul dalam konflik pengalihan tanah dari fungsinya yang tradisional subsisten, ke arah pengelolaan modern komersial. Pengalihan tanah-tanah tambak tradisional ke arah tambak-tambak modern, misalnya, adalah bukti bagaimana telah dihasilkannya distansi sosial yang semakin melebar antara mereka yang memiliki dengan mereka yang tidak memiliki tanah. Konflik kultural telah beralih menjadi semacam konflik kecemburuan sosial. Ketika panen di tambak-tambak udang di Jawa Timur, misalnya, bukan lagi cerita baru ketika penduduk desa, golongan yang disebut kaum Mburi, merasa berhak memperoleh asuransi sosial dari tanah yang di dalam kesadaran kultural mereka turun temurun adalah hak komunitas itu. Sedangkan bagi para pengusaha tambak yang mayoritas absentee itu, tidak merasa memiliki kewajiban kultural untuk mempertahankan tradisi pembagian rezeki ke kiri dan ke kanan. Berbagai konflik di saat panen udang di tambak-tambak modern, antara penduduk desa sekitar dengan pemilik tambak absentee itu, bukanlah sebuah cerita baru lagi dalam tahun-tahun terakhir ini, yang memperpanjang dan menyempurnakan indikator konflik tanah masa kini.

 

agraria - konflik tanah

 

Kini riwayat konflik atas tanah adalah konflik berkepanjangan yang belum mendapatkan penyelesaian yang tuntas. Konsep-konsep penyelesaian konflik itu sendiri masih bermakna memihak. Ketika istilah ganti rugi menjadi konsep utama pengalihan hak atas tanah, adakah itu bermakna keuntungan? Kerugian yang diganti bermakna keuntungan kah itu?

Barangkali, banyak hal yang harus dipahami di dalam riwayat konflik tanah masa kini. Keengganan banyak orang untuk membicarakan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 itu misalnya, menjadi semacam bukti betapa rawannya soal tanah ini untuk dipermasalahkan secara sebenar-benarnya.

Cerita panjang tentang penggusuran, ganti rugi yang tidak memadai, telah menjadi cerita yang dari hari ke hari semakin banyak menghiasi halaman-halaman surat kabar, majalah-majalah. Cerita yang klasik tetapi terlalu aktual, yang telah terjadi berabad-abad yang lalu. Konflik dasarnya jelas berakar dari hak ulayat atas tanah. Ketika sistem Yasan masa lalu telah terganti posisinya menjadi Magersari karena migrasi desa kota, muncullah istilah baru dalam konteks penguasaan atas tanah. Pemukim liar. Sesungguhnya, dilihat dari rekayasa hak atas tanah, mereka tidak bisa menghindar dari kekalahan hak hukum atas tanah yang mereka diami itu. Satu-satunya kekuatan mereka hanyalah kesadaran atas hak ulayat dari kesadaran tatanan agraris berabad-abad, bahwa tempat yang mereka diami bahkan turun meturun itu telah dianggap sebagai tanah ulayat mereka. Atas dasar kesadaran kultural itulah mereka meminta harga ganti rugi yang layak.

Tapi apakah konsep harga yang layak itu? Cerita dan makna ganti rugi itu sendiri telah cukup berbicara, sejauh mana sesungguhnya penyelesaian konflik tanah telah mendapat tempat yang seadil-adilnya. Cerita itu akan semakin panjang di masa-masa mendatang ini, apalagi di atas segala bentuk pengalihan hak atas tanah itu konsep pembangunan telah menjadi acuan dasarnya. Barangkali itulah sebuah soal yang tidak mudah untuk diselesaikan di dalam realitas sosial pengalihan hak atas tanah ini.

Di Surabaya, sejumlah masyarakat yang menamakan dirinya Urip Society, adalah contoh aktual yang sedang menghadapi dilema semacam itu. Atas nama kepentingan umum dan peremajaan kota, demi metropolitanisasi kota, sekian belas ribu warga Oerip Sumoharjo kini bersiap menghadapi sebuah kemungkinan baru, ganti rugi dengan segala maknanya sebagaimana telah terbukti selama ini. Cerita Oerip Sumoharjo di Surabaya itu adalah cerita yang sama yang bisa kita temui di mana-mana.

Dengan makna yang sama pula, ketidakmampuan untuk menembus jaringan kesadaran akan rasa keadilan dan kesehatan untuk memahami makna tanah dalam konteks kultural di atas kesadaran makna tanah sebagai komoditi yang semakin mahal di bawah cengkeraman kepadatan penduduk.

Sampai kapan dan bagaimana riwayat konflik tanah ini akan berakhir?

 

*) Dimuat dalam Majalah Jakarta-Jakarta No. 222, 29 September-5 Oktober 1990

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: