Soedoet Pandang

Home » Agraria » TANAH DAN PASAR MODAL DI DESA

TANAH DAN PASAR MODAL DI DESA

TENTANG KAMI

Di era digital, kita diserbu informasi yang datang berjejal-jejal setiap waktu, sepanjang waktu. Tapi, sebagaimana yang dikhawatirkan Aldous Huxley dalam novelnya yang terkenal, "Brave New World", yang mestinya kita khawatirkan di masa kini bukanlah kemungkinan terkekangnya kebenaran, melainkan kemungkinan tidak adanya kebenaran pada seluruh informasi yang membanjir tadi. Informasi yang datang bertubi-tubi juga tak selalu membuat kita bisa memahami keadaan dengan jernih. Kadang, informasi yang datang bertubi-tubi membuat kita kehilangan sudut pandang. Dan tanpa sudut pandang, informasi hanya akan menjadi teka-teki. Ia tak membawa pengertian, malah kebingungan. Kami ingin menyumbangkan itu, memberi Anda sudut pandang atas berbagai informasi yang mengitari kita, dan atas berbagai peristiwa yang telah dan tengah berlangsung. Dengan sudut pandang, Anda jadi mempunyai banyak cara dalam mencerna sebuah informasi dan memahami sebuah peristiwa, baik yang aktual maupun historikal. Selamat menikmati SOEDOET PANDANG.

Arsip yang Lalu

Sayogyo

 

Oleh Sayogyo

Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB

 

Masalah penguasaan atas tanah, modal bagi pengusaha (petani dan bukan petani) terkait dengan peluang bekerja (buruh tani dan buruh lain). Karena itu, terkait dengan distribusi pendapatan. Pada 1978, menteri riset kala itu, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, melaporkan tentang masalah tanah—hasil penulisan dan diskusi sebagian besar orang kampus.

Jika peta masalah agraria adalah jawaban  atas pertanyaan “masalah antara siapa”, waktu itu, tercatat: (a) Masalah antara sesama petani dan buruh tani di desa. (b) Antara petani dan bukan petani. (c) Antara petani dan perusahaan besar (perkebunan). (d) Antara petani dan proyek pemerintah. (e) Antara proyek pemerintah sendiri: peluang untuk HPH (industri kayu) dan transmigrasi  (lalu ada “hutan kesepakatan”).

Yang belum dicatat waktu itu: (f) masalah antara petani dan satuan desa/lembaga adat dan (g) antara pengusaha besar (HGU dan HPH) dan negara. Begitu pula, belum tarpetakan masalah hak tanah di perkotaan untuk pemukiman, lokasi industri, dan sarana perhubungan maupun masuknya pengusaha dari kota ke desa untuk real estate, industrial estate, dan lokasi pariwisata.

Tindak lanjut studi kilat 1978 itu berupa pembentukan Tim Pertanahan (Keppres No. 51/1979), diketuai Menneg PAN dengan anggota 19 orang, termasuk 12 dirjen, dan seorang wakil HKTI. Tapi, sejak itu tak ada beritanya.

Pelaksana utama dalam masalah agraria adalah Dirjen Agraria, yang waktu itu giat mendorong proyek Prona. Dan, tahun 1979, lahir UU tentang Pemerintah Desa. Ketika itu, menjadi jelas secara formal, “otonomi desa” (“desa” menurut patokan baru) tak punya wewenang dalam hal urusan tanah yang menyangkut kepentingan desa atau warganya. Ada perkecualian yaitu dalam hal desa di Jawa, yang menguasai tanah “kas desa” dan “bengkok”  karena UUPA tahun 1960 (atau peraturan pelaksanaannya) tidak atau belum mengaturnya.

Di daerah lain, dalam pelaksanaan Inpres Bantuan Desa (sejak Repelita I), umum terjadi desa sampai kehilangan hak penguasaan atas sumber­daya tanah dan air yang pernah menjadi sumber dana pendukung daya otonomi “mengatur rumahtang­ga” desa. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan UU Pokok Kehutanan (1967) secara jelas membuktikan tindakan “pernyataan domain” oleh negara atas wilayah hutan alam di pulau-pulau besar kita. Pengusaha HPH diundang masuk demi devisa, dan petani peladang setempat digiring ke pemukiman baru proyek resettlement.

Sejak Repelita V ini, wewenang urusan agraria di pusat beralih ke Badan Pertanahan Nasional. Kabar tentang akan adanya BUMN untuk urusan sertifikasi tanah, ada yang menilainya sebagai “swastanisasi”. Alternatifnya adalah di satu pihak “otonomisasi” (mempertemukan Pemda kabupaten dan pemerintah desa) dan di lain pihak “partisipasi   rakyat yang meluas” lewat jalur usaha/ekonomi. Misalnya lewat koperasi (ya, KUD-lah) dan dan jalur pembinaan sosial: HKTI dan LSM.

Bagaimana mempertemukan “otonomi” kabupaten dan desa? Dalam arti formal, kamus Departemen Dalam Negeri, tak ada, tapi justru pemikiran ke arah sini untuk menunjuk pada tanggungjawab naasing-masing: sampai mana unsur “perwakilan” di dua tingkat itu (kabupaten dan desa) dapat bertemu, jika memang wakil-wakil rakyat. Dalam hal kasus Rarahan, pimpinan dan wakil rakyat desa sudah setuju memberi hak sewa pada suatu PT/untuk pengusaha. Tapi, masih ada sebagian rakyat yang merasa diperlakukan tak adil.

Bagaimana membuat pengusaha (petani dan lain-lain) di desa lebih menyadari kewajibannya dalam masalah tanah, modal bagi petani? Jawabannya: dengan persatuan! Dan, jika negara mementingkan pembinaan satuan koperasi primer bernama KUD, dalam proses pemandirian KUD tambahlah satu syarat lain: mampu ikut dalam pengambilan keputusan soal tanah. Sebaliknya, KUD menghindari tindakan menyalahi ketentuan yang berlaku. Di antara pengusaha real estate, REI pun mendapat tugas serupa!

Dalam hal fungsi HKTI dan LSM di desa, jelas tugas pembelaan sekaligus penyadaran tiap pihak yang terlibat. Komunikasi ke masyarakat luas dan peluang menggalang pengertian di luar desa bukan monopoli pemerintah/ kepala desa. Solidaritas di desa (antargolongan/lapisan) bersambung dengan solidaritas antar-desa, antar-kecamatan, menentukan solidaritas di kabupaten, jika urusan tanah sempat digarap bersama dengan baik: dalam kemajuan ekonomi sempat melakukan pemerataan dan menumbuhkan rasa keadilan.

Pasar Modal tak dapat berkembang lestari tanpa dasar moral para pihak yang terlibat. Di tanah, hal itu juga berlaku. Bahkan, kelembagaan sosial-budaya yang berkaitan lebih kompleks: organisasinya dalam membela kepentingan tiap pihak di situ tidak tergantung semata-mata dari hukum ekonomi.

 

*) Dimuat di Majalah EDITOR No. 15/III, 16 Desember 1989, dengan judul asli “Pasar Modal di Desa”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: