Soedoet Pandang

Home » Agraria » PELAKSANAAN UUPA DI DIY

PELAKSANAAN UUPA DI DIY

TENTANG KAMI

Di era digital, kita diserbu informasi yang datang berjejal-jejal setiap waktu, sepanjang waktu. Tapi, sebagaimana yang dikhawatirkan Aldous Huxley dalam novelnya yang terkenal, "Brave New World", yang mestinya kita khawatirkan di masa kini bukanlah kemungkinan terkekangnya kebenaran, melainkan kemungkinan tidak adanya kebenaran pada seluruh informasi yang membanjir tadi. Informasi yang datang bertubi-tubi juga tak selalu membuat kita bisa memahami keadaan dengan jernih. Kadang, informasi yang datang bertubi-tubi membuat kita kehilangan sudut pandang. Dan tanpa sudut pandang, informasi hanya akan menjadi teka-teki. Ia tak membawa pengertian, malah kebingungan. Kami ingin menyumbangkan itu, memberi Anda sudut pandang atas berbagai informasi yang mengitari kita, dan atas berbagai peristiwa yang telah dan tengah berlangsung. Dengan sudut pandang, Anda jadi mempunyai banyak cara dalam mencerna sebuah informasi dan memahami sebuah peristiwa, baik yang aktual maupun historikal. Selamat menikmati SOEDOET PANDANG.

Arsip yang Lalu

Petani Soenda 1900an

 

Oleh Soewignjo

 

Benarkah UUPA belum berlaku di DIY? Anggapan ini perlu dijernihkan, karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang benar adalah, bahwa UUPA dengan segala Peraturan-peraturan pelaksanaannya sebagian sudah dilaksanakan atas tanah-tanah di DIY dan sebagian besar belum diperlukannya atas tanah-tanah di DIY.

Sebagaimana diketahui, di Daerah Istimewa Yogyakarta sebelum UUPA berlaku ada sebagian kecil tanah-tanah yang bertitel Hukum Barat/Eropa sepertinya eigendom, opstal, dan sebagainya, dan sebagian besar bertitel Hukum Adat sepertinya Hak Andarbe (erfelijk individueel bezitsrecht), Hak Anggaduh, Hak Anganggo turun-temurun (erfelijk individueel gebruiksrecht) dan sebagainya.

Tanah-tanah yang bertitel Hukum Eropa, pelaksanaannya maupun pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah RI yang dalam hal ini dikerjakan oleh Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) dengan mendasarkan Peraturan-peraturan yang berkaitan sepertinya Hukum Perdata Barat (BW) dan Staatsblad 1834 No. 27 (Overschijvings ordonantie = Undang-undang Balik Nama) dan lain-lainnya.

Sedang tanah-tanah yang bertitel Hukum Adat, pelaksanaannya maupun pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan kewenangannya (UU No. 3/1950) yang dalam hal ini dikerjakan oleh Dinas Agraria dengan aparat-aparatnya seperti Kantor-kantor Cabang Pendaftaran Tanah Milik di kabupaten-kabupaten dan Kantor Urusan Tanah Kodya Yogya.

Peraturan-peraturan pelaksanaannya sepertinya Rijksblad Kasultanan 1925 No. 23 dan Pakualaman 1925 No. 25 untuk tanah-tanah di dalam Kota Yogya dan Peraturan Daerah sepertinya No. 5, 10 dan 11/1954 dan sebagainya, untuk tanah di luar Kota Yogya.

Bagaimanakah sekarang setelah UUPA (UU No. 5/1960) yang berlaku sejak 24 September 1960 diundangkan?

  1. Untuk tanah-tanah yang pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat/Kantor Pendaftaran Tanah (Kadaster) pelaksanaan selanjutnya seperti Konversi, Pemindahan Hak dan Pembebanan Hak untuk tanggungan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan dalam UUPA dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya.
  2. Sedang untuk tanah-tanah yang pengurusannya dilakukan oleh Pemerintah Propinsi DIY/Dinas Agraria pelaksanaannya seperti Konversi, Pemindahan Hak dan Pembebanan Hak belum sepenuhnya mengikuti ketentuan-ketentuan dalam UUPA dan Peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Jadi, masih mendasarkan atas ketentuan-ketentuan dalam Rijksblad Kasultanan dan Pakualaman serta Peraturan-peraturan Daerah yang bersangkutan.

Kiranya bila UUPA beserta seluruh Peraturan-peraturan pelaksanaannya sudah dapat ditetapkan di seluruh DIY, akan hapuslah dualisme peraturan hukum dalam bidang agraria dan menuju kepada kesatuan serta kesederhanaan pelaksanaannya, khususnya dalam bidang Peralihan Hak, karena tidak terlalu banyaknya instansi-instansi yang menangani dan cukup hanya oleh Instansi Agraria dan Pejabat Pembuat Akta Tanah saja, entah sebagai notaris ataupun camat karena jabatannya. Jadi hanya 2 (dua) instansi saja. Selain itu kemungkinan biayanya juga ringan, karena tidak mendasarkan persentase, tetapi berdasarkan tabel dari Pemerintah RI.

+++

Mengenai tanah-tanah dalam Kota Yogya yang telah dibukukan secara sah dan memenuhi persyaratan teknis, kiranya tak perlu dirisaukan seperti oleh seorang pejabat teras dalam DPR Kodya yang pernah kami baca dalam Harian Kedaulatan Rakyat, karena sudah tertampung dalam Pasal 15 PP No. 10/1961 (Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah) yang bunyinya sebagai berikut:

  1. Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam sesuatu surat hak tanah yang dibuat menurut “Overschrijvings ordonantie” (Staatsblad 1834 No. 27), Peraturan Menteri Agraria No. 9 tahun 1959 dan peraturan-peraturan pendaftaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Karesidenan Surakarta dan Sumatera Timur dan telah pula diuraikan dalam surat ukur (lama) yang menurut Kepala kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, dibukukan dalam daftar buku-tanah.
  2. Kepada yang berhak diberikan sertifikat.
  3. Penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria.

Semoga dalam menyongsong berlakunya UUPA di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nantinya tak mendapatkan rintangan-rintangan maupun halangan suatu apa, sehingga UUPA berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia dan dualisme dalam penetrapan Hukum Agraria tidak ada lagi.

 

*) Dimuat dalam Harian Kedaulatan Rakyat, Kamis Legi, 15 Maret 1984, hal. 6.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: