Soedoet Pandang

Home » Ekonomika » KREDIT DAN EKONOMI RAKYAT

KREDIT DAN EKONOMI RAKYAT

TENTANG KAMI

Di era digital, kita diserbu informasi yang datang berjejal-jejal setiap waktu, sepanjang waktu. Tapi, sebagaimana yang dikhawatirkan Aldous Huxley dalam novelnya yang terkenal, "Brave New World", yang mestinya kita khawatirkan di masa kini bukanlah kemungkinan terkekangnya kebenaran, melainkan kemungkinan tidak adanya kebenaran pada seluruh informasi yang membanjir tadi. Informasi yang datang bertubi-tubi juga tak selalu membuat kita bisa memahami keadaan dengan jernih. Kadang, informasi yang datang bertubi-tubi membuat kita kehilangan sudut pandang. Dan tanpa sudut pandang, informasi hanya akan menjadi teka-teki. Ia tak membawa pengertian, malah kebingungan. Kami ingin menyumbangkan itu, memberi Anda sudut pandang atas berbagai informasi yang mengitari kita, dan atas berbagai peristiwa yang telah dan tengah berlangsung. Dengan sudut pandang, Anda jadi mempunyai banyak cara dalam mencerna sebuah informasi dan memahami sebuah peristiwa, baik yang aktual maupun historikal. Selamat menikmati SOEDOET PANDANG.

Arsip yang Lalu

prabowo003

Sumitro Djojohadikusumo

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Bahwasanya keadaan hutang-piutang dan jenis kredit merupakan segi yang amat penting bagi perekonomian daerah (lingkungan desa-desa di luar kota besar) kiranya tak asing lagi bagi umum. Banyaknya jenis dan bentuk perkreditan adalah begitu rupa, sehingga sukar sekali untuk memisahkan apa yang panting dan menjadi pokok dan apa yang menjadi segi sekunder. Barang siapa yang hendak bekerja untuk perbaikan perekonomian rakyat, tak dapat tidak harus memperoleh gambaran yang jelas tentang susunan dan perhubungan kredit yang terdapat di mana-mana pada perekonomian daerah.

Maka itu kita akan selidiki di bawah ini dengan lebih dalam beberapa jenis kredit serta perhubungan hutang-piutang yang terpenting, yang wajib sangat diperhatikan dari sudut pengaruhnya terhadap segi penghidupan sehari-hari rakyat banyak.

Kredit yang berbentuk sederhana ialah berupa pinjaman padi, baik untuk bibit tanaman maupun untuk kebutuhan hidup dalam musim paceklik. Pemba­yaran kembali dilaksanakan dalam bentuk padi juga pada waktu sesudah panen. Biasanya jumlah yang dibayar kembali mencapai tingkatan dua kali atau satu setengah kali dari pada jumlah yang dipinjam semula. Adapun pinjaman diberi pula secara pinjaman uang, sedangkan pelunasan pinjaman ini terjadi sesudah panen (juga berupa uang) tetapi ditambah dengan sekian jumlah padi yang telah ditetapkan terlebih dahulu,

Bentuk perkreditan lain terdapat dengan pemberian uang yang perlunas­annya dijalankan dengan usaha berkerja untuk kepentingan si pemberi kredit.

Orang yang meminjam bekerja selama waktu yang dipandang patut atau yang ditetapkan. Jika si peminjam mempunyai sebidang tanah, maka kebanyak­an kali hal-hal berikut akan terjadi. Orang yang meminjam membayar kembali pokok hutang beserta bunga dengan salah satu dari dua jalan berikut:

(a). sebagian dari tanah atau semuanya yang dimiliki orang yang berhutang, disewakan untuk jangka waktu tertentu kepada orang yang memberi kredit. Jika jangka waktu tertentu yang ditetapkan telah lampau, maka hutangnya dipandang sebagai lunas.

(b). sering kali juga perkreditan berupa pinjaman uang ini dijalankan atas dasar panjer dari tanah-tanah yang dimiliki oleh orang yang memerlukan uang. Jadi tanah yang dimiliki olehnya diserahkan sebagai tanggungan kepada orang yang mempunyai uang dan yang memberi kredit. Orang yang ber­hutang (yang memiliki tanah semulanya) memperoleh tanahnya kembali jika ia berhasil untuk membayar kembali jumlah uang yang dipinjam dahulu. Biasanya orang yang memberi kredit mempunyai hak untuk mem­peroleh setidak-tidaknya jumlah padi dari satu panen. Baik dalam (a) maupun (b), orang yang memberi kredit termasuk golongan yang agak mewah dan mempunyai harta benda atau penghasilan tersendiri. Acap kali ia sebenar­nya tidak memerlukan tanahnya yang disewa atau diserahkan sebagai tanggungan untuk pendapatan nafkah bagi keluarganya sendiri.

Dalam hal ini dia meneruskan persewaan tanah itu kepada pihak lain. Ataupun dia dan orang yang sudi mengerjakan tanah yang diperoleh atas dasar persewaan atau panjer tadi. Yang sangat menarik perhatian ialah bahwa tidak jarang, malahan menjadi kebiasaan di beberapa daerah, orang yang menerima kredit atau pinjaman—jadi yang memiliki tanahnya—mengerjakan tanahnya lagi atas dasar “bawon” atau “bagi dua” untuk orang yang memberi kredit. Di sinilah kita menjumpai kejadian bahwa sebagai akibat perhubungan hutang-­piutang dan bentuk kredit yang bersangkutan, orang yang memilik tanah menjadi buruh pada tanahnya sendiri. Tiada jarang pula bahwa orang yang bersangkutan makin lama makin terikat oleh keadaan hutang, dia terpaksa terus menerus mempertambah atau melanjutkan hutang, karena tak mampu untuk melunasi hutang semula.

Dalam poin (a), yaitu persewaan tanah, dia terpaksa untuk selalu memperpanjangkan jangka waktu yang ditetapkan untuk persewaan tanah. Dalam hal (b), dimana tanah sebagai tanggungan, jarang dia berhasil untuk memperoleh pendapatan yang cukup guna pelunasan hutang.

Seperti tadi telah dikemukakan, golongan-golongan yang memberi pinjam­an sudah tentu termasuk golongan yang agak mewah. Biasanya mereka berdiam di kota menengah atau besar, dan di luar masyarakat desa sendiri. Golongan tersebut memandang usaha pemberian kredit ini sebagai penanam uang (geld­belegging) yang menarik, karena pendapatan sering kali mencapai tingkatan sangat tinggi. Golongan ini tidak saja meliputi anasir bangsa asing, melainkan sebagian yang berarti merupakan bangsa Indonesia sendiri. Anasir asing dalam pada ini selalu pergunakan boneka-boneka bangsa kita. Tetapi banyak dari golongan Indonesia sendiri yang agak mewah menjalankan praktek-praktek seperti dilukiskan tadi. Sudah barang tentu bahwa kejadian-kejadian demikian merupakan tekanan beban yang maha berat terhadap penghasil-penghasil kecil di daerah pertanian, baik pertanian makanan maupun bahan-bahan lain.

Sangat menyolok mata, bahwa tidak lagi menjadi kepentingan golongan yang memberi kredit untuk memperoleh kembali pinjaman yang diberikan, semulanya. Yang menjadi kepentingan pertama baginya ialah untuk memetik dan menerima faedah penghasilan yang diterima dengan jalan mengikat pemilik tanah dengan hutang. Jadi yang dipentingkan tidak memperoleh kembali pokok hutang lama, melainkan bunga-bunganya berupa tanaman yang jatuh kepada golongan yang memberi kredit sebagai akibat hutang-piutang tadi. Semua tadi membawa golongan yang menerima pinjaman untuk memperpanjang keadaan hutang, sehingga penghidupan dan perekonomian selalu tergantung dari golongan yang memberi kredit.

Dalam praktek segala sesuatu yang dilukiskan di atas, membawa golongan produsen ke arah keadaan, pada mana mereka de facto telah kehilangan tanah­nya. Secara nominal mereka masih memiliki tanahnya, akan tetapi dalam prak­tek mereka sudah menyerahkan kekuasaannya atas tanah yang bersangkutan. Dengan begitu mereka kehilangan pula pendapatan dari tanah tersebut, atau setidak-tidaknya sebagian dari pendapatan itu. Bahaya ini menjadi kenyataan misalnya dalam tahun 1931 sampai dengan 1938 semasa depressi yang meraja­lela di seluruh Indonesia.

Juga di tahun belakangan sesudah 1945 terdapat kejadian-kejadian yang sangat menyedihkan, disebabkan karena timbul lagi secara leluasa perhubungan hutang-piutang seperti yang diuraikan tadi.

Masih ada satu jenis pemberian kredit, yang bertalian dengan usaha yang diselenggarakan oleh para pedagang. Suatu sumber perkreditan yang berarti bagi para produsen kecil disediakan dan dijalankan oleh para pedagang besar di pusat-pusat perniagaan dan kaki-tangan mereka, yaitu golongan tengkulak. Golongan ini terpusat di kota-kota besar, di pusat-pusat perniagaan; para eks­porteur/pedagang besar dan tengkulaknya merupakan golongan pembeli dari hasil produksi para petani. Hasil pembelian ini dijual di lain tempat dan/atau diekspor ke luar negeri. Dengan jalan perskot (uang muka—ed.) para pedagang/tengkulak berusaha untuk mengikat penghasilan para produsen; pada detik waktu hasil pertanian tersebut dijual pada pedagang/tengkulak, diperhitungkan sekian jumlah bunga, karena perskot diberikan beberapa waktu yang lampau.

Terjadilah kebiasaan yang lazim dinamakan “ijon”, yaitu perskot yang di­berikan atas pananaman hasil bumi pada waktu penanaman itu masih hijau, jadi sebelum panen. Jika ada permintaan besar terhadap beberapa basil bumi tertentu, maka perskot-perskot yang dijalankan meningkat sampai jumlah uang yang sangat besar. Dalam keadaan demikian, timbul persaingan antara para pedagang/tengkulak untuk memperoleh basil bumi yang bersangkutan. Per­saingan tersebut antara para pedagang/tengkulak (golongan yang memberi kre­dit) menimbulkan suatu aliran untuk memperbesar hutang-hutang para produsen kecil (yang menerima pinjaman) akhirnya produsen kecil terikat sekali untuk menjual atau menyerahkan hasil usaha mereka kepada golongan yang memberi kredit; jika tidak, mereka segera akan dituntut untuk melunasi seluruh jumlah utang berserta bunga yang dipungut. Sering kali panen masih belum mencukupi untuk melunasi hutang. Dalam hal ini para produsen dengan jalan perhubungan hutang-piutang tetap tinggal terikat kepada si pemberi kredit (para pedagang/tengkulak). Bunga yang dipungut dari jenis kredit ini hanya merupakan salah satu dari beberapa fakta yang melemahkan kedudukan para produsen. Di sam­ping bunga yang dipungut, perbandingan kekuatan dalam proses jual-beli sudah menjadi lemah bagi para produsen sebagai akibat perhubungan kredit tadi. Maka itu biasanya basil bumi dijual oleh produsen dengan harga yang jauh lebih rendah daripada harga pasar. Perbedaan antara harga penjualan dan harga pasar sebenamya harus diperhitungkan dan ditambah kepada bunga yang ditetapkan semulanya. Segala sesuatu menyebabkan bahwa para produsen tidak menerima hasil yang sebenarnya dapat diperoleh, jika tidak ada ikatan hutang. Jenis kredit ini lazim terkenal sebagai kredit pembelian (afizernerskrediet) dan sering menjadi pangkal permulaan yang membawa para produsen ke arah persewaan tanah atau keadaan panjer, pada mana tanah diserahkan sebagai tanggung­an; segala sesuatu telah diuraikan di dalam pasal-pasal di atas.

Para pedagang dan/atau tengkulak tersebar di beberapa tempat di daerah-­daerah di luar kota besar. Golongan mereka sering kali tidak saja menjalankan usaha tengkulak untuk mengumpulkan dan memperoleh hasil bumi dari para produsen. Seringkali usaha pengumpulan hasil bumi digandengkan dengan suatu perusahaan atau toko untuk menjual barang-barang pemakai atau barang-barang industri (baik yang di-importir maupun yang dibikin di sini).

Barang pemakai ini merupakan barang-barang keperluan hidup seperti barang-barang tekstil ataupun alat-alat produksi seperti pacul, arit dan sebagai­nya. Dari sudut ini golongan yang dimaksudkan merupakan suatu perantaraan yang berarti dalam rangkai penjualan barang-barang industri. Mereka terima kredit penjualan (leveraneterskredit) dari para importeur. Kredit, penjualan yang diterima ini diteruskan lagi kepada para produsen yang hidup dalam masya­rakat desa. Seringkali barang-barang pemakai dan barang-barang alat pertanian dijual kepada para produsen dengan kredit atas tanggungan panen hasil bumi.

Melihat satu dengan yang lain, maka terjadi bahwa kredit pembelian ber­gandengan dengan kredit penjualan (enemerskrediet dengan leveranciers­krediet), sehingga tidak mudah dipisah satu dari yang lain.

Semua ini menyebabkan bahwa memanglah tekanan beban ekonomis ter­hadap kedudukan dan perbandingan kekuatan para produsen menjadi sangat berat.

Ada dua kesimpulan penting yang dapat ditarik dari uraian di atas. Pertama, “Agrarische Wetgeving” dari tahun 1870 biasanya dimajukan, seolah-olah ber­faedah sekali untuk melindungi kepentingan produsen kecil bangsa Indonesia yang mempunyai tanah. Dengan tidak mengurangi harga nilai undang-undang tersebut, dapat kita majukan sekarang bahwa praktek menunjukkan Agrarische Wet (Undang-undang Agraria—ed.) tersebut tak dapat mencegah go­longan produsen de facto kehilangan tanahnya,

Kedua, sering didengar bahwa pada umumnya di Indonesia kecuali di beberapa daerah sebenarnya tiada golongan tuan tanah secara besar-besaran.

Teranglah kesan ini tidak sesuai dengan kenyataan. Kesan tersebut hanya mempunyai arti yang nominal saja. Golongan tuan tanah besar-besaran nominal tidak banyak, tetapi de facto banyak produsen kecil pemilik tanah kehilangan kekuasaan sesungguhnya atas tanah yang dimiliki; juatru sebagai akibat perhubungan hutang-piutang dan bentuk serta jenis kredit yang terdapat.

Pelajaran bagi kita ialah, tiap usaha di daerah-daerah untuk memperbaiki kedudukan masyarakat desa selalu harus tertuju ke arah memperbesar perban­dingan kekuatan golongan produsen kecil terhadap golongan-golongan lain dari masyarakat Indonesia, baik bangsa asing maupun bangsa kita sendiri.

Antara beberapa jalan yang sangat penting ialah jalan usaha koperasi, sebagai usaha gabungan para produsen kecil dengan maksud memperkuat anggota-anggota yang termasuknya; dengan begitu memperbesar perbandingan kekuatan mereka terhadap golongan-golongan ekonomi lain. Sebagai langkah pertama dan tindakan praktis untuk memperbesar perbandingan kekuatan itu, harus diusahakan segi perkreditan; langkah pertama harus tertuju ke arah usaha membebaskan para produsen dari perhubungan ikatan hutang dan genggaman kredit. Sudut perkreditan harus diberi perhatian semasak-masaknya karena usaha di lapangan ini bagi gerakan koperasi menjadi syarat agar supaya sudut-sudut lain (misalnya sudut penjualan atau pembelian bersama) mengandung faedah sebaik-baiknya. Di sini kami tidak bermaksud untuk menguraikan dengan panjang lebar seluk-beluk usaha koperasi. Barangkali ada kesempatan untuk membentang koperasi dan soal-soal sekitarnya dalam sebuah karangan tersendiri di kemudian hari. Pada waktu ini kami hanya hendak menunjukkan hubungan antara sudut kredit dan keadaan di lapangan perekonomian rakyat.

Pula bahwa bagi kita yang hendak mewujudkan cita-cita memperbaiki nasib golongan terbesar dalam masyarakat, telah menjadi kewajiban untuk memperhatikan hubungan perkreditan dengan perekonomian rakyat dengan sedalam­-dalamnya. Hubungan tersebut hendaknya diperhitungkan dalam tiap usaha kita di kemudian hari.

Sebenarnya hingga sekarang adalah lapangan dan kewajiban Bank Rakyat Indonesia untuk menyampaikan kredit-kredit dengan mudah dan bunga ringan kepada golongan yang berkepentingan, yaitu para produsen kecil. Tetapi, pun sebelum peperangan Bank Rakyat Indonesia yang pada waktu itu bemama Alge­mene Volkscrediet Bank dengan organisasi yang luas dan teratur, ternyata tidak cukup mampu untuk membantu dan melayani para produsen kecil dengan cepat dan rapi. Hal ini menjadi kenyataan misalnya pada tahun-tahun depressi sesudah krisis dunia tahun 1929/1930. Dalam enam tahun sesudahnya, kebiasaan ijon merajalela secara besar-besaran serta pula ikatan hutang dalam berbagai bentuk yang telah kami uraikan tadi. Para petani jatuh dalam keadaan hutang dengan akibat kehilangan kekuasaan tanahnya dengan jalan persewaan untuk selama­lamanya dan/atau panjer tanah sebagai tanggungan. Masalah dipecahkan oleh usaha pembebasan dari hutang (schuldbevrijding) dengan mempergunakan gerakan koperasi atas dasar kerjasama dengan Algemene Volkskrediet Bank. Untuk itu disediakan fonds-fonds tersendiri yang menjalankan peranan sebagai tanggungan untuk usaha pembebasan dari hutang.

Kemudian pada waktu permulaan Republik Indonesia dalam tahun 1945/1946, pada masa sesudah Jepang menyerah sebenamya para petani telah berhasil di banyak daerah untuk melepaskan diri dari genggaman ijon dan lain-lain ikatan kredit. Mereka dapat melunasi hutang dengan uang Jepang yang diterima dalam tahun zaman pendudukan Jepang. Yang sangat menyedihkan ialah bahwa dalam satu dua tahun belakangan ini genggaman ijon dan perhubungan hutang pihutang dengan segala akibat-akibat yang buruk timbul lagi secara luas di­mana-mana.

Karena gerakan koperasi baru dihidupkan kembali lagi dengan giat hanya semenjak tujuh/delapan bulan yang lalu atas dasar suatu program yang tertentu (semenjak permulaan Kabinet Natsir), sebenamya kewajiban untuk membantu para produsen dalam keadaan jelek ini ialah terletak pada Bank Rakyat Indo­nesia. Kenyataan menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia masih belum berhasil dan tidak mampu untuk melaksanakan secara cepat dan rapi usaha perkreditan yang sangat penting dipandang dari sudut perekonomian rakyat dan dari sudut kepentingan produsen kecil.

Kalayak ramai biasanya menyalahkan Bank Rakyat Indonesia bahwa badan ini tidak menepati kewajibannya dengan sungguh-sungguh dalam usaha me­layani dan membantu golongan produsen kecil masyarakat Indonesia. Dengan tidak menolak beberapa suara bahwa organisasi Bank Rakyat Indonesia pada waktu ini masih jauh dari teratur dan harus disempurnakan dengan giat, tetapi menurut pendapat kami kesalahannya terletak di lapangan lain. Ini masih belum cukup dipahamkan, tidak saja di antara kalayak ramai melainkan juga di antara kalangan pemerintah. Usaha untuk mengatur kedudukan Bank Indonesia yang diberikan tugas kewajiban melayani perkreditan di antara masyarakat Indonesia—golongan menengah dan golongan tani selama kredit pertanian masih belum diambil over seluruhnya oleh gerakan koperasi kredit masih jauh dari memuas­kan. Keadaan ini tak lain dan tak bukan karena sangat kekurangan penghargaan dan perhatian diberikan oleh pemerintah dalam waktu yang lampau. Keadaan itu masih berlangsung pada waktu ini juga. Kesalahan terletak dalam kenyataan bahwa ada kelalaian dari pihak pemerintah sendiri. Kelalaian ini tidak saja tertuju terhadap Bank Rakyat Indonesia, maka juga terhadap Bank Negara Indo­nesia, badan nasional lain yang dijadikan saluran pembelanjaan terhadap go­longan-golongan nasional dalam masyarakat Indonesia.

Sudah barang tentu bahwa guna mewujudkan cita-cita pemerintah untuk membangun ekonomi nasional, baik di lapangan para produsen kecil maupun di lapangan perdagangan menengah atau perdagangan besar, perlu sekali masya­rakat harus mempunyai badan-badan saluran yang diberi tugas berserta kekuatan pula untuk membelanjai usaha-usaha memperkembang kekuatan ekonomi nasional. Inilah sebenarnya yang dijadikan tujuan dalam memajukan soal-soal memperkuat kedudukan bank-bank nasional yang ada pada kita, yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara untuk Perniagaan dan belakang hari didirikan Bank Industri Negara. Bank-bank tersebut masing-masing mempunyai lapangan dan tugas tersendiri: BRI untuk memperhatikan pembelanjaan di lapangan middenstand-kredieten serta kredit untuk lapangan tani selama kredit pertanian masih belum seluruhnya dapat dilayani oleh gerakan koperasi; Bank Negara untuk Perniagaan guna pembelanjaan dan memperkembang usaha-usaha badan­-badan nasional di lapangan perniagaan luar negeri; Bank Industri Negara sebagai alat pembelanjaan untuk memperhatikan lapangan perindustrian.

Dalam pada itu adalah sangat menyolok mata bahwa sebenarnya bank-bank yang disebutkan tadi hingga sekarang masih belum diberi kekuatan dan kedudukan yang sepadan dengan cita-cita masyarakat Indonesia.

Wajib diperingatkan di sini bahwa sebagai akibat dua aksi militer Belanda, mudah dimengerti bahwa modal baik dari Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Negara Indonesia menjadi kocar-kacir. Dalam pada ini yang kami pandang sebagai kelalaian amat besar dari pihak pemerintah ialah kenyataan bahwa semenjak penyerahan kedaulatan, sebenarnya baik Bank Negara maupun Bank Rakyat masih belum pernah diberi modal tersendiri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di lapangan ekonomi nasional.

Apa yang terjadi? Yang diberikan oleh Pemerintah RIS dan kemudian oleh Pemerintah RI (Kabinet Natsir) bukanlah modal, melainkan hanya suatu kelonggaran kredit kepada BRI dan BNI oleh Javasche Bank atas tanggungan pemerintah. Jadi bukanlah modal yang sebenarnya diberikan kepada BRI dan BNI, melainkan suatu perhubungan kredit dengan Javasche Bank. Dengan begitu baik Bank Negara maupun Bank Rakyat dijadikan satu debiteur semata-mata dari Javasche Bank, dengan tiada mempunyai modal, tersendiri. Dan untuk pekerjaan sehari-hari tergantung sekali daripada perhubungan kredit ini dengan Javasche Bank. Selain dari itu, tentu saja Javasche Bank memungut bunga dari pinjaman yang disampaikan kepada Bank Rakyat dan Bank Negara Indonesia. Dengan sendirinya untuk menutup ongkos-ongkos perusahaan Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat, kedua bank masing-masing terpaksa meneruskan bunga ini kepada para peminjam mereka.

Jadi clientele dari bank-bank nasional dengan begitu harus membayar bunga yang jauh lebih tinggi daripada bunga yang mungkin diminta oleh bank-bank partikelir kepunyaan asing. Jadi kelalaian dan kurang penghargaan peme­rintah sendiri terhadap bank-bank nasional kita membawa akibat bahwa se­betulnya yang jadi korban dalam hal terakhir ialah golongan lemah bangsa Indonesia, baik pedagang maupun golongan produsen kecil.

Karena mereka, dipungut bunga dua kali; bunga yang dipungut oleh Javas­che Bank dan yang diteruskan oleh Bank Rakyat Indonesia dan Bank Negara Indonesia, selanjutnya bunga yang diperhitungkan oleh BRI dan BNI sendiri. Tidak begitu tepat bilamana kesalahan kita lemparkan semata-mata terhadap Javasche Bank. Karena sampai tingkatan tertentu masih dapat dimengerti bahwa Javasche Bank hanya mempergunakan pedoman zakelijk-kommersiil. Tidak benar pula untuk melemparkan kesalahan terhadap BRI atau BNI, bahwa mereka tidak menjalankan kewajibannya dengan tepat. Kesalahan terbesar ialah terletak pada pemerintah yang mencampuradukan soal modal dengan soal perhubungan kredit. Mungkin sekali ini disebabkan karena kekurangan pengertian dari pihak pemerintah yang harus memperhatikan soal ini tentang akibat di lapangan per­ekonomian rakyat dari tindakan-tindakan keuangan dan tindakan-tindakan pembelanjaan badan nasional kita, seperti Bank Rakyat dan Bank Negara. Segala sesuatu membawa masyarekat kita terhadap keadaan yang aneh dan ganjil sekali; serta memberatkan beban yang pada akhirnya dipikul oleh rakyat banyak di Indonesia. Dipandang dari sudut ekonomi perusahaan maupun sosial ekonomi keadaan sedemikian sama sekali salah; satu bank harus mempunyai jumlah modal bank tersendiri; karena bank-bank tersebut di atas kepunyaan pemerintah (walaupun badan hukum tersendiri) juga harus diberi modal dari budget peme­rintah. Janganlah nasib mereka digantungkan dengan Javasche Bank atas dasar semata-mata suatu perhubungan kredit. Tentu saja pada dasarnya Bank Rakyat maupun Bank Negara harus ada hubungan dengan Javasche Bank sebagai bank sentral; akan tetapi hubungan itu harus bersandar atas hubungan biasa, yaitu antara bank-bank dengan bank sentral sebagai banker’s bank. Tidak seperti sekarang bersandar atas perhubungan kredit dengan Javasche Bank pada mana kedudukan BRI dan BNI dijadikan semata-mata sebagai badan berhutang.

Teranglah kiranya di sini bahwa satu kelalaian di kalangan atas untuk mengatur dengan tepat soal modal yang mengenai bank-bank nasional kita, langsung membawa akibat bahwa keadaan di lapangan perekonomian rakyat pada waktu ini sudah sangat menyedihkan. Karena kedudukan dan kekuatan Bank Rakyat Indonesia tidak diatur dengan jitu dan hanya atas dasar perhu­bungan kredit dengan Javasche Bank, maka juga tiada keleluasan baginya untuk bertindak dengan cepat dan rapi guna membantu para petani kita dalam kebu­tuhan mereka akan kredit. Karena itulah timbul lagi secara besar-besaran ke­adaan ijon dan ikatan hutang di banyak daerah di Indonesia ini. Lagi pula di samping tidak dapat melayani karena terlalu terikat, usaha BRI hanya dapat dilakukan dengan bunga yang sebetulnya lebih tinggi daripada yang seperlunya.

Hal ini disebabkan karena BRI harus membayar bunga tertentu kepada Javasche Bank (karena BRI dalam keadaan hutang terhadap Javasche Bank) dan tentu saja BRI terpaksa meneruskan bunga ini terhadap para petani atau golongan lain yang minta pinjaman tadi. Segala sesuatu di samping bunga BRI sendiri. Pada dasarnya keadaan dan kedudukan Bank Negara Indonesia adalah sama. Bank Negara belum dapat dan tak mungkin dapat melayani golongan pedagang importeur dan exporteur bangsa Indonesia dengan jitu, karena masih belum diberikan kekuatan secukup-cukupnya. Di samping terikat dalam usaha mem­bantu golongan bangsa Indonesia di lapangan perniagaan, mereka juga harus membayar bunga kepada Javasche Bank dan tentu saja bunga ini harus diterus­kan kepada golongan yang menerima kredit dari Bank Negara. Dalam waktu belakangan terdengar di antara khalayak ramai beberapa suara-suara yang tak menyenangkan bagi Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Negara Indonesia. Hal ini disebabkan karena kesalahan mengerti dan tidak paham akan keadaan sebenarnya. Pokok sebab ialah karena kelalaian pemerintah sendiri dalam hal ini. Kewajiban pertama dan pemerintah sekarang ialah untuk merubah keadaan ini secara radikal. Agar supaya baik Bank Rakyat Indonesia maupun Bank Ne­gara Indonesia dapat melaksanakan tugas kewajiban sebagai badan pembelanjaan nasional dan untuk melancarkan pekerjaan masing-masing, mereka segera harus diberi modal tersendiri yang terpisah dari perhubungan kredit dengan bank sentral. Segala ini tidak saja perlu sekali untuk Bank Negara dan Bank Rakyat masing-masing, melainkan terutama untuk mencegah kejadian­-kejadian yang buruk sekali bagi golongan para produsen kita; jadi untuk men­cegah akibat-akibat buruk yang sekarang telah terasa di mana-mana di lapangan perekonomian rakyat. Mudah-mudahan anjuran kami ini akan diperhatikan se­perlunya oleh kalangan pemerintah.

Ditulis tanggal 11 Mei 1951 dan dimuat dalam buku Sumitro Djojohadikusumo, Bunga Rampai Ekonomi (Djakarta: Indira, 1951)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: