Soedoet Pandang

Home » 2013 » October

Monthly Archives: October 2013

Arsip Rubrik Lainnya

POPULER

DIASPORA KAUM MARHAENIS

imam yudotomo

 

Oleh Imam Yudotomo

Direktur CSDS (Center for Social-Democratic Studies);

Pendiri RTI (Rukun Tani Indonesia)

 

Sejak awal, pengaruh ajaran Marx di dalam gerakan nasionalis sebenarnya cukup besar. Di dalam tulisannya tentang Marhaenisme, Soekarno dengan jelas menggambarkan nasib kaum Marhaen dengan cara analisis yang Marxistis. Kalau Marx menyebutkan bahwa salah satu sebab mengapa kaum proletar hidup dalam kemiskinan adalah karena mereka tidak menguasai alat produksi, maka Soekarno mengemukakan bagaimana nasib kaum marhaen, yang sekalipun telah menguasai alat produksi, berupa tanah dan alat-alat pertanian lainnya, tapi ternyata tetap juga miskin! Hampir seperti Lenin, Soekarno menyebut kolonialisme sebagai sebab utamanya. Soekarno menyebut bahwa penindasan dan penghisapan terhadap kaum marhaen di Indonesia jauh lebih kejam dari penindasan dan penghisapan terhadap kaum buruh di negara-negara Eropa Barat, karena kaum kapitalis yang menjadi sumber berkembangnya imperialisme dan kolonialisme harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar—ekstra profit—untuk menunjang kehidupan dan kesejahteraan kaum buruh di negara-negara tersebut. Karena itu tidaklah mengherankan kalau dalam tulisan dan pidato-pidato berikutnya, meskipun ini menurut saya lebih merupakan pengaruh dari Nyoto—penulis pidato Bung Karno pada 1960-an, Soekarno dengan jelas menyatakan bahwa pada hakikatnya Marhaenisme itu adalah Marxisme yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia. Dalam penyesuaian itu, sebagaimana saya jelaskan dalam tulisan saya yang lainnya mengenai Marhaenisme, terdapat kritik yang otentik dari Soekarno terhadap Marxisme.

 

… karena kebutuhan sesaat untuk mendapatkan pendukung dalam jumlah yang besar, PNI ternyata kemudian menjadi tempat penampungan atau menyelamatkan diri bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendukung Belanda atau balatentara fasis Jepang di masa lalu, terutama para pamong praja dan pegawai negeri.

 

Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian, PNI yang didirikan dengan Marhaenisme sebagai landasan dasarnya, yang bisa diartikan sebagai Marxisme yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi Indonesia sebagai ideologinya, ternyata tidak mampu menjadikan dirinya sebagai partai yang revolusioner sebagaimana layaknya partai yang ideologinya dipengaruhi oleh Marxisme. Hal itu terutama karena dalam proses perkembangan itu ternyata PNI lebih menawarkan sifat-sifat nasionalisme-nya, yang sering kali diartikan sangat sempit, daripada menawarkan gagasan-gagasan revolusioner Marxismenya. Dan lebih dari itu, karena kebutuhan sesaat untuk mendapatkan pendukung dalam jumlah yang besar, PNI ternyata kemudian menjadi tempat penampungan atau menyelamatkan diri bagi mereka yang mempunyai latar belakang pendukung Belanda atau balatentara fasis Jepang di masa lalu, terutama para pamong praja dan pegawai negeri. Agar kedudukannya yang dijabat dalam struktur pemerintahan tidak diganti, maka mereka masuk PNI, yang pada kenyataannya memang melindungi mereka. Hal ini merupakan penjelasan mengapa banyak anggota PNI yang berasal dari pamong praja atau birokrasi pemerintah. Selain itu, akibat bermacam-macamnya sifat atau watak di dalam kepemimpinan PNI, yaitu adanya tokoh-tokoh yang berhaluan nasionalis radikal seperti Mangunsarkoro, Dr. A.K. Gani, Dr. Isa dan Mr. Sartono, adanya tokoh-tokoh yang dikenal berkemampuan sebagai administrator seperti Mr. Wilopo, Usep Ranuwijaya, adanya tokoh-tokoh yang mewakili kepentingan kaum birokrat-pamong praja, seperti Sanusi Harjadinata, Hadi Subeno, Osa Maliki dan adanya tokoh-tokoh yang berhaluan kiri seperti Sidik Joyosukarto, Mr. Ali Sastroamijoyo, Mr. Sunario, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, ternyata telah membuat warna politik PNI menjadi kurang jelas. Akan tetapi di atas segala-galanya, karena banyaknya kaum oportunis yang menjadi pendukung PNI itu, maka gerak dan tingkah laku PNI menjadi sangat konservatif, dan bahkan reaksioner, sekalipun masih selalu dan tetap muncul dengan slogan-slogan revolusionernya. Hal ini sejalan dengan karakter atau watak kelas para pendukungnya itu yang sebagian besar adalah kaum borjuis itu.

 

PNI

 

Kenyataan bahwa PNI tidak mampu bersikap revolusioner sebagaimana dikehendaki Soekarno, seringkali membuat Soekarno kecewa. Ada beberapa tokoh yang mencoba untuk merevolusionerkan kembali ajaran Soekarno dengan menghidupkan kembali Partindo—Asmoro Danuwinoto, Sutomo. Akan tetapi partai ini hanya diminati oleh sebagian kecil pendukung Soekarno dan pada akhirnya justru partai ini lebih dekat dengan PKI, dan bahkan kemudian dianggap menjadi bagian dari PKI. Kekecewaan Soekarno ini ternyata kemudian mendorong beberapa tokohnya untuk menjadikan PNI bersikap lebih kiri dari pada sebelumnya. Dipelopori oleh beberapa tokoh yang setia pada Soekarno, antara lain oleh Mr. Ali Sastroamijoyo, Mr. Sunario, Mr. Iskaq Tjokrohadisurjo, Satyagraha dan lain-lain, kekuatan ini mulai mencoba menguasai PNI. Dengan tema membersihkan Marhaenis gadungan dari tubuh partai, mereka berusaha menyingkirkan lawan-lawannya.

Di dalam konggres Purwokerto di tahun 1962, kelompok ini berhasil menyingkirkan Hardi dan Isnaeni, yang dicap sebagai Marhaenis gadungan itu dari kepemimpinan partai. Dalam kongres itu juga berhasil dimasukkan Ir. Surachman, yang kemudian lebih dianggap sebagai kader PKI yang disusupkan ke dalam PNI. Duet Mr. Ali Sastroamijoyo dan Ir. Surachman dalam perjalanannya kemudian juga berhasil menyingkirkan tokoh-tokoh lainnya, antara lain Osa Maliki, Usep Ranuwijaya, Sanusi Harjadinata, dan Hadisubeno.

 

soekarno_143

… karena memang masih belum terbiasa dengan aksi-aksi dan manuver-manuver politik revolusioner, maka posisinya selalu hanya terbatas berada di belakang dan hanya menjadi junior-partner dari PKI. Di masa itu PNI lebih banyak mendukung manuver-manuver politik PKI daripada mengambil inisiatif untuk melancarkan aksi-aksinya sendiri.

 

Namun ternyata tetap saja, Soekarno tidak merasa puas dengan sepak terjang PNI yang sudah dipimpin oleh duet Ali-Surachman, sehingga pada akhirnya Soekarno lebih banyak bekerja sama dengan PKI daripada dengan PNI yang dianggap sebagai partainya sendiri.

Setelah duet Ali-Surahman berhasil menguasai partai dengan menyingkirkan tokoh-tokoh di atas, kepemimpinan PNI berada dalam dominasi unsur-unsur kiri. Pada awal tahun 1960-an, PNI mulai ikut aktif dalam apa yang disebut sebagai kompetisi revolusioner yang dianjurkan Soekarno dan berangkul-rangkulan dengan PKI. Akan tetapi, karena memang masih belum terbiasa dengan aksi-aksi dan manuver-manuver politik revolusioner, maka posisinya selalu hanya terbatas berada di belakang dan hanya menjadi junior-partner dari PKI. Di masa itu PNI lebih banyak mendukung manuver-manuver politik PKI daripada mengambil inisiatif untuk melancarkan aksi-aksinya sendiri. Keterlibatan PNI dalam kompetisi revolusioner bersama PKI seperti dikatakan di atas telah menjadikan kebijakan PNI di tingkat nasional sejalan dan bahkan mengekor strategi PKI.

Akan tetapi, pada saat di tingkat nasional PNI dengan mesranya berangkul-rangkulan dengan PKI, di tingkat bawah—di daerah-daerah—PKI ternyata melancarkan aksi-aksi dan membuat orang-orang PNI menjadi sasaran dan korbannya. Bersamaan dengan aksi-aksi PKI menghadapi kekuatan-kekuatan politik yang lain—terhadap golongan agama di Jawa Timur dan terhadap militer di Sumatera Utara dan Jawa Barat, PKI melancarkan aksi sepihak dan aksi ganyang 7 Setan Desa terhadap PNI, terutama di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Aksi-aksi ini tentu saja membuat banyak eksponen PNI di daerah menggugat kebijakan politik yang berangkul-rangkulan dengan PKI di tingkat nasional itu, karena jelas sekali bahwa aksi-aksi PKI terhadap mereka di tingkat bawah sangat merugikan.

 

Dengan hilangnya kekuatan-kekuatan kiri di dalam tubuh PNI, maka dengan mudah PNI ditundukkan oleh penguasa rezim Orde Baru dan menjadikan PNI secara ideologis tidak ada artinya sama sekali.

 

Selanjutnya, keterikatan PNI dalam kerja sama dengan PKI di tingkat nasional itu menyebabkan PNI tidak mempunyai sikap yang jelas menghadapi “kudeta” G30S yang meletus beberapa saat kemudian. Akibat permberontakan itu, PNI benar-benar dalam posisi yang sangat dilematis. Karena, kalau kebijakan mengekor strategi PKI itu dilanjutkan, maka pastilah PNI akan ikut digilas situasi. Untuk terus berlindung di balik Soekarno juga sulit, karena posisi Soekarno sendiri kian hari kian terdesak karena keengganannya membubarkan PKI.

Sementara itu, di tingkat bawah, telah banyak pimpinan PNI di daerah mengambil inisiatif sendiri untuk mengambil bagian yang aktif dalam penghancuran PKI. Di daerah-daerah di mana PNI kuat dan di mana dulu PKI telah menjadikan PNI sebagai korban—dalam aksi sepihak, aksi ganyang 7 Setan Desa—maka pembunuhan dan pengejaran orang-orang PKI dilakukan oleh orang-orang PNI, seperti yang terjadi di Bali, Jawa Tengah dan Yogyakarta, serta bukan dilakukan oleh kelompok-kelompok agama seperi yang terjadi di daerah-daerah lain. Dalam keadaan seperti itu, posisi kelompok kiri di dalam kepemimpinan PNI tidak dapat dipertahankan lagi. Apalagi kemudian Ir. Surachman sendiri melarikan diri dan ikut bergerilya bersama PKI di daerah Blitar Selatan dan akhirnya tertembak mati di sana pada tahun 1968. Ditambah dengan dorongan yang amat kuat dari pihak militer agar PNI bisa membersihkan diri dari unsur-unsur PKI, maka pembersihan unsur kiri dari tubuh PNI giat dilaksanakan di mana-mana.

Berkat bantuan pihak militer para tokoh yang dulu dipecat karena dianggap Marhaenis gadungan kemudian didudukkan kembali pada posisinya. Melalui kongres di Bandung dapat dimunculkan kepengurusan PNI baru di bawah pimpinan Osa Maliki sebagai ketua umum dan Usep Ranuwijaya sebagai sekretaris jenderal, dengan didukung oleh tokoh-tokoh daerah yang berpengaruh lainnya seperti Hadi Subeno, Harjanto Sumodisastro, Marsusi dan dikenal sebagai PNI Osa-Usep.

Usaha untuk menyingkirkan kelompok Ali-Surachman dari kepemimpinan PNI dipermudah setelah pihak militer berhasil memisahkan Soekarno dari orang-orang terdekatnya, seperti Ruslan Abdulgani yang kemudian bahkan ikut menyuarakan kepentingan Orde Baru di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Di lain pihak, usaha kelompok Ali-Surachman untuk bertahan dengan menampilkan Sarino Mangunpranoto sebagai tokoh kompromis yang diharapkan dapat menjembatani kelompok Ali-Surachman dengan Osa-Usep, yang juga berarti menyelamatkan kelompok Ali-Surachman itu sendiri, tidak dapat diterima oleh pihak militer. Sehingga karenanya, usaha itu gagal total.

Dengan hilangnya kekuatan-kekuatan kiri di dalam tubuh PNI, maka dengan mudah PNI ditundukkan oleh penguasa rezim Orde Baru dan menjadikan PNI secara ideologis tidak ada artinya sama sekali. Pada saat menghadapi Pemilihan Umum tahun 1971, lewat kebijakan monoloyalitas yang dipromosikan Amir Machmud dan Ali Moertopo, kekuatan pokok PNI yang terdiri dari para pamong praja dan pegawai negeri dengan mudah dapat ditarik masuk Golkar. Hal ini sebenarnya sangat mudah dimengerti, karena seperti dikatakan di atas, banyak sekali kaum oportunis berada dalam tubuh PNI. Pada tahapan berikutnya, dengan mudah pula PNI digiring untuk berfusi dengan beberapa partai lain, yang secara ideologis sebenarnya jauh berbeda, yaitu dengan Partai Katolik, Parkindo/Partai Kristen Indonesia, Murba dan IPKI/Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang didukung kaum militer, menjadi PDI/Partai Demokrasi Indonesia. Sejak jatuhnya Ali-Surachman dari kepemimpinan PNI, sebenarnya tamat sudah riwayat kelompok kiri dalam PNI secara formal. Sekalipun ada beberapa tokoh yang masuk dalam PDI, namun secara umum dapat dikatakan bahwa kekuatan ini menolak untuk berintegrasi sepenuhnya ke dalam tubuh PDI.

Dalam perkembangan PDI berikutnya, ada usaha untuk melepaskan PDI dari pengaruh kekuasaan dan khususnya kaum militer sebagai yang pernah dilakukan oleh kelompok eks-PNI, seperti Sanusi Harjadinata dan Usep Ranuwijaya. Namun usaha ini gagal, lagi-lagi karena banyaknya kaum oportunistis yang ada di dalam tubuh PDI—yang berasal dari PNI, yang dengan suka cita segera bersedia bekerja sama dengan penguasa dan kaum militer, seperti yang dilakukan Suryadi, Marsusi, Yahya, Theo, dan sebagainya. Waktu itu, kekuatan kiri yang masih ada terpencar di sana-sini dan berkumpul di sekitar tokoh-tokoh tua pendukung Soekarno dan terutama di sekitar putra-puterinya sendiri, seperti Megawati, Rachmawati dan Guruh. Namun secara ideologis mereka kurang atau bahkan tidak mempunyai keberanian untuk menyebut dirinya sebagai kelompok kiri, apalagi sebagai marxis, bahkan untuk menyebut diri sebagai kaum marhaen saja mereka enggan.

 

Proses Reformasi yang melegitimasikan kembali PDI di bawah pimpinan Megawati, yang kemudian melahirkan PDI-Perjuangan, tidak serta merta menjadikan PDIP berkembang sebagai partai yang memakai ajaran Soekarno sebagai ideologinya. Mengapa? Karena ternyata PDIP menampung banyak tokoh yang tidak jelas aspirasi dan ideologi politiknya. Masuknya tokoh-tokoh seperti Arifin Panigoro, Tjahyo Kumolo, Jakob Tobing dan semacamnya menjadikan warna ideologi PDIP menjadi tidak jelas. 

 

Hal ini terjadi karena proses penumpulan ideologis telah terjadi dengan dahsyat di kalangan orang-orang bekas PNI. Untuk mempertahankan eksistensinya mereka lebih suka mengidentifikasikan diri mereka sebagai pengikut Soekarno saja. Kemunculan Megawati dalam PDI di akhir rejim Orde Baru memang memperlihatkan tanda-tanda bangkitnya kembali kekuatan kelompok marhaenis, terutama kalau dilihat dari dukungan yang diterimanya dari daerah-daerah dan dukungan dari tokoh-tokoh tua. Akan tetapi kebangkitan itu masih belum jelas benar, karena posisi Megawati sendiri yang sangat dilematis.

Pada periode akhir kekuasaan Soeharto, Megawati sebenarnya telah berada di luar sistem kepartaian yang formal. Namun dia masih tetap berusaha untuk tampil secara konstitusional, yang artinya tidak memungkinkan dia untuk sepenuhnya memakai atau mengintegrasikan diri dengan kekuatan kiri yang mendukungnya itu. Akan tetapi tanpa dukungan mereka, perjuangannya juga tidak akan bisa militan seperti yang selama ini dilakukan. Atau bahkan mungkin tidak akan ada artinya. Penampilannya secara konstitusional ini ternyata menghapus harapan masuknya kembali kelompok kiri dalam dinamika politik formal di Indonesia. Apalagi peran kelompok Parkindo—Sabam Sirait, Panda Nababan—dan kelompok mantan militer—Theo Syafei—dalam PDIP yang didirkan kemudian tampak sangat menonjol.

Proses penumpulan ideologis di dalam tubuh PDI harus diamati secara lebih cermat. Seperti dikatakan di atas, sekalipun mereka masih mengidentifikasikan diri sebagai pengikut Soekarno, dan Megawati beberapa kali menyebut dirinya semacam sosial-demokrat (a kind of social-democrat) dalam sebuah wawancaranya dengan wartawan luar negeri, namun sisi Marxist-nya tidak tampak jelas atau bahkan tidak ada sama sekali. Proses Reformasi yang melegitimasikan kembali PDI di bawah pimpinan Megawati, yang kemudian melahirkan PDI-Perjuangan, tidak serta merta menjadikan PDIP berkembang sebagai partai yang memakai ajaran Soekarno sebagai ideologinya. Mengapa? Karena ternyata PDIP menampung banyak tokoh yang tidak jelas aspirasi dan ideologi politiknya. Masuknya tokoh-tokoh seperti Arifin Panigoro, Tjahyo Kumolo, Jakob Tobing dan semacamnya menjadikan warna ideologi PDIP menjadi tidak jelas.

Hal ini diperjelas lagi dengan hasil PDIP dalam pemilihan umum 1999 yang makin melegitimasikan keberadaan mereka di dalam tubuh PDIP. Di masa depan, masalah ini tentu saja akan dapat menimbulkan persoalan. Karena masih menjadi pertanyaan, apakah mantan kader-kader GMNI yang sekarang berada dalam PDIP, yang cukup banyak jumlahnya dan untuk sebagian bisa dianggap sebagai pewaris PNI—Taufik Kiemas, Suparlan—akan berdiam diri melihat ideologi PDIP yang tidak jelas seperti sekarang ini? Hal ini mungkin bisa kita lihat dari hasil Pemilihan Umum 2004 yang akan datang karena konon ada usaha-usaha dari kelompok mantan aktivis GMNI untuk mengambil peran yang lebih penting lewat pemilihan umum 2004 ini.

Kelompok Marhaenis lain terpencar di beberapa partai yang ikut dalam Pemilihan Umum 1999, seperti misalnya PNI-Supeni, PNI Front-Marhenis (yang dimanfaatkan oleh Probosutedjo untuk eksistensi dirinya), Partai Nasional Demokrat—yang dipimpin oleh anak tokoh PNI dan PDI Prof. Dr. Sunawar Sukowati yang dulu sangat dekat dengan militer, Edwin Sukowati—dan lain-lainnya. Sekalipun beberapa di antara partai itu mendapat kursi di DPR-RI, namun tidak ada satupun yang bisa melampaui batas 2% sebagai yang ditetapkan sebagai electoral-treshold. Dalam Pemilihan Umum 2004, para pengikut Soekarno di luar PDIP mengorganisir diri ke dalam Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) di bawah pimpinan Eros Djarot, yang banyak menampung para pembelot dari PDIP, Partai Nasional Marhaenis yang merupakan kelanjutan dari partai PNI-Supeni yang dipimpin oleh salah seorang anak Soekarno—Sukmawati—dan ke dalam Partai Pelopor yang dipimpin oleh seorang anak Soekarno yang lainnya—Rachmawati. Banyaknya partai yang mewakili ideologi Marhaenisme dan banyaknya anak Soekarno yang aktif dalam partai-partai menunjukkan betapa ideologi Marhaenisme memang belum bisa dijadikan ideologi pemersatu bangsa seperti yang diinginkan oleh Soekarno, atau paling tidak belum ada penafsiran yang bisa diterima oleh mayoritas bangsa Indonesia. Inilah tantangan bagi kaum Marhaenis di masa depan.

 

Yogyakarta, Medio 2004

Advertisements

ALI SADIKIN: SAYA GUBERNUR PALING KEREN

ali sadikin  027 

 

Pengantar Redaksi “Soedoet Pandang”

Kali ini kami ingin mengangkat kembali wawancara yang dimuat Majalah MATRA dengan Ali Sadikin, Gubernur DKI Jakarta yang legendaris. Banyak orang kini mengenal Ali Sadikin hanya sebatas nama saja, tapi tidak mengetahui kiprah dan pemikirannya. Arsip wawancara ini kami pilih untuk diangkat kembali karena bisa menceritakan sosok dan pemikiran Bang Ali secara cukup komprehensif namun ringkas.

Membaca kiprah, pemikiran, keteguhan dan terobosan-terobosan yang pernah dibuat lelaki kelahiran Sumedang, 7 Juli 1927 ini, pasti menerbitkan decak. Sejumlah gubernur penggantinya pernah disebut sebagai “penerus Ali Sadikin”, yang menandai bagaimana dikenangkannya periode kepemimpinan si kepala suku kelompok Petisi 50 ini. Namun, roda waktu membuktikan bahwa cap itu kebanyakan hanya isapan jempol belaka. Sementara ini, hanya ada satu Ali Sadikin. Legendanya belum tergantikan. Dan legenda itu tak akan bisa digantikan, apalagi oleh sekadar “realitas kosmetik” dari para pemimpin yang dilambungkan dan dibesarkan oleh media.

Masakan lezat tidak pernah kelebihan bumbu. Dan jejak Ali Sadikin adalah contoh masakan yang tak kelebihan bumbu itu. Selamat menikmati sajian arsip pilihan kami. (Soedoet Pandang)

 

Pertemuan dengan Ali Sadikin pertama kali terjadi pada acara pemakaman kakak iparnya Ny. Djoewariah Sadikin binti Atma­dinata. Mengenakan batik lengan panjang berwarna kebiruan dan peci hitam, wajah bekas gubernur DKI yang terkenal keras ini terlihat lelah kurang tidur. Sejak dirawat di rumah sakit, Bang Ali—begitu panggilan akrab Ali Sadikin—selalu menemani almarhumah yang sedang koma.

“Apa benar kalian mau mewawancarai saya?” tanya Ali Sadikin tegas. Suaranya tetap keras, ekspresi wajahnya tampak dingin. Setelah sekian lama “marah-marah” kepada MA­TRA, dia pun luluh. “Nanti akan saya kabari lewat telepon,” ujarnya, sewaktu naik ke Honda Accord Executive B-37-NA warna metalik. Dua hari kemudian, menjelang pukul tujuh malam, telepon di kantor kami berdering. Di ujung sana terdengar suara Bang Ali. Dengan tegas dan singkat dia menanyakan ruang lingkup wawancara. Suaranya terdengar lantang. “Baiklah, Jumat jam semobilan pagi saya tunggu di rumah,” ujarnya.

Rumah di Jalan Borobudur 2, Menteng, yang luas itu terasa begitu sunyi. Setelah melapor kepada penjaga di mulut gerbang halaman, kami dipersilakan masuk. Di dalam, ruang tamu tampak tertata rapi. Padahal, semalam ruangan ini menjadi tempat berlangsungnya acara syukuran buat H.R. Dharsono. Setelah menunggu beberapa menit, Ali Sadikin muncul. Dia mengenakan baju batik hijau pupus bermotif kembang cokelat, celana warna gelap, dan bersandal abu-abu. Rambutnya disisir rapi ke belakang. Purnawirawan Letnan Jenderal Marinir itu tampak segar.

Selama hampir empat jam Bang Ali berbincang-bincang dengan Andy F. Noya, Usamah Hisyam, Muchlis Dj. Tolomundu, dan fotografer MATRA, Desmaizal Zainal. Dalam gaya bicara yang kadang meledak-ledak, Ali Sadikin bertutur tentang wanita ideal, keterbukaan, dan “Suksesi” Teater Koma. Inilah petikannya.

 

Bagaimana kesehatan Anda akhir-akhir ini?

Baik.

 

Anda tidak merokok?

Tidak. Sejak kecil saya tidak merokok. Ayah saya juga tidak merokok.

 

Dalam usia 64 tahun bagaimana Anda menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh?

Dengan lari dan angkat beban.
Masih aktif fitnes di Mandarin?

Masih. Seminggu empat kali. Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu.

 

Berapa berat beban yang Anda angkat?

Dengan tinggi 177 sentimeter, berat 80 kilogram, dan usia 64 tahun, seharusnya saya cukup mengangkat 60 kilogram. Tapi saya rata-rata mengangkat beban 70 kilogram.

 

Anda main golf?

Saya merasa golf tidak produktif. Itu bukan olah raga buat saya. Lebih tepat untuk ngobrolin bisnis, atau rendezvous. Saya aerobic paling sedikit 1 jam  sehari. Dulu, di sekitar rumah. Lari, angkat beban, biar otot bagus. Sekarang di treadmill satu jam sehari. Dulu hampir tiap hari, tapi dokter bilang, karena umur sudah tua, jangan terlalu sering.

 

Bagaimana Anda tampil di depan umum setelah tidak menjadi pejabat?

Plong. Nikmat. Di mana-mana saya pergi, selalu saja orang masih menyambut dengan baik. Di Mandarin, sopir-sopir saja masih suka lari-lari, mau jadi penunjuk parkir kalau mobil saya datang. Biarpun saya tak lagi pakai safari, tenteng tas sendiri, tak pakai ajudan. Tapi orang masih hormat. Prajurit di jalan-jalan masih kenal saya. Mereka kasih hormat dengan sikap sempurna. Parkir di mana-mana tak sulit kalau orang-orang tahu itu mobil saya. Lama-lama rasanya itu nikmat juga dari Allah. Itulah kebahagian terbesar dalam hidup saya. Orang masih mau melihat saya, walaupun saya bukan lagi pejabat.

 

Menurut Anda kenapa itu bisa terjadi?

Saya yakin karena waktu saya menjabat—memegang amanat rakyat—saya tidak macam-macam. Pernah dengar anak saya jadi konglomerat? Kan tidak. Apa ada kakak atau adik saya jadi pengusaha besar karena fasilitas dari saya, kan tidak. Padahal, saya menteri, gubernur. Kesempatan banyak. Gubernur DKI lagi. Tapi buat apa begitu? Kalau saya begitu kan sekarang saya sudah dicampakkan masyarakat. Karena saya tak begitu,hidup saya ringan, enteng. Bebas. Saya punya kemampuan untuk mengatakan yang putih ya putih, yang hitam ya hitam.

 

ali sadikin 02

 

Dua hari kemudian, Rabu, ketika kami bertemu lagi untuk pemotretan di fitness center Mandarin, Ali Sadikin tampak sedang asyik berlari di ban berjalan. Baju kaus dan celana putihnya mulai basah oleh keringat. “Bang Ali nggak mau diprogram. Dia bikin program sendiri. Soalnya dia memang sudah bisa,” ujar seorang instruktur wanita di situ. Tak aneh memang. Sebab sejak fitness center itu dibuka 12 tahun lalu, Ali Sadikin sudah tercatat sebagai member di situ.

 

Anda punya saham di Mandarin ya?

Saham? (Ali Sadikin mendelikkan matanya yang bersorot tajam itu. Dahinya berkerut, mulutnya menganga). Saya nggak punya saham. Yang punya saham itu Pembangunan Jaya. Bukan pribadi saya.

 

Kalau di Pembangunan Jaya Anda punya saham?

Tidak. Yang punya saham di situ Pak Marno, gubernur sebelum saya. Dia sebagai pendiri. Pemilik perusahaan itu 60 persen Pemda DKI, 40 persen pribadi-­pribadi. Pak Hasyim Ning, almarhum Dassaad, Massie kakak-adik, Ciputra, direksi-direksinya dan koperasi karyawannya. Semuanya ada 14 orang. Saya dengar belakangan ini komposisi saham itu berbalik, 60 persen pribadi dan 40 persen DKI.

 

Kalau tak salah, tanah tempat Hotel Mandarin itu dulu jalur hijau ya?

Memang betul, sebagian. Tapi, tempat itu menjadi ajang bermain bola anak-anak kampung di sekitar situ. Kalau hujan, kotornya bukan main. Mengganggu ling­kungan, mengganggu pemandangan. Orang Kedubes Jerman juga sering protes, karena tembok mereka menjadi kotor. Jadi, saya izinkan dibangun hotel di sana.

 

Waktu syukuran bebasnya Pak Ton, ada catering mewah dari Hilton. Apa itu sumbangan?

Kalau hanya dua juta, saya masih bisa.

 

Penghasilan Anda sekarang, kalau boleh tahu, dari mana?

Dari rumah yang disewakan.

 

Bagaimana saya bisa usaha, bank nggak ada yang mau berurusan dengan saya?! Anak saya juga pernah mengalaminya. Dia mau usaha kecil-kecilan, minta kredit pada sebuah bank swasta. Begitu tahu itu anak saya, permohonannya ditolak.

 

Untuk hidup sehari-hari, membiayai anak-anak dan istri, apa cukup?

Nah, di sini peran istri saya (mendiang Bu Nani—Red). Dia itu anak tuan tanah di Bandung. Sebelum landreform, mereka punya tanah ratusan hektar. Itu modalnya. Karena itu istri saya tak silau harta. Sudah bosan dia. Sudah kenyang. Sebelum orang punya mobil banyak, dia sudah punya. Berlian? Ibunya pedagang berlian. Istri saya yang membangun rumah, lalu disewakan. Itulah sumber kami.

 

Kalau uang pensiun Anda sebulan?

Semuanya delapan ratus ribu rupiah.

 

Lebih besar dari Pak Dharsono dong!

Iya dong. Saya kan pensiunan menteri, gubernur, letnan jenderal. Ditotal, dapat 800 ribu. Pak Ton sial, cuma dapat dari pensiun letjennya. Kan kekaryaannya sebagai dubes nggak dapat pensiun. Sial dia, ha… ha…

 

Pensiun itu diambil di mana?

Di kantor pos.

 

Anda sendiri yang mengambilnya?

Bukan. Sekretaris saya.

 

Jadi, tambahan hanya dari sewa rumah-rumah itu?

Ya.

 

Apa ada usaha lain, bisnis begitu?

Bagaimana saya bisa usaha, bank nggak ada yang mau berurusan dengan saya?! Anak saya juga pernah mengalaminya. Dia mau usaha kecil-kecilan, minta kredit pada sebuah bank swasta. Begitu tahu itu anak saya, permohonannya ditolak.

 

Lainnya?

Banyak, tapi saya ambil hikmahnya.

 

Bisa kasih contoh?

Larangan ke luar negeri. Sekarang, ke luar negeri kan semakin mahal. Kalau istri ngajak honeymoon ke luar negeri, saya punya alasan. Jadi bisa menghemat toh? Istri nggak bisa bilang saya pelit, ha… ha…

 

Ketika kami datang kebetulan ada tukang pos yang mengantarkan setumpuk surat yang ditujukan kepada Ali Sadikin. “Setiap hari ada saja surat yang datang. Biasanya lebih banyak dari ini,” ujar Imam Maliki, 27 tahun, sopir pribadi Ali Sadikin, yang kebetulan berada di pos penjagaan.

 

Berapa banyak  surat yang Anda terima setiap hari?

Paling, sehari, belasan surat. Dulu lebih banyak. Sekarang sedikit.

 

Dari siapa saja?

Nggak tentu. Paling banyak dari orang yang meminta bantuan atau saran. Malah, kadang masalahnya nggak ada hubungannya dengan saya. Misalnya, baru-baru ini saya mendapat surat dari seorang anggota Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM—Red).

 

Bang Ali masuk ke ruang dalam dan keluar dengan membawa sebuah surat. Surat itu lalu diberikannya kepada MATRA. Surat yang diketik itu antara lain berbunyi “… Dengan anggapan bahwa Bapak seorang tokoh ma­syarakat yang berpengaruh dan memikir­kan rakyat kecil, saya mohon dapat kiranya Bapak menerima permasalahan di bawah ini…” Isinya, pengirim surat tersebut berharap agar dia dan ribuan bekas anggota YKAM lainnya, dapat menerima kembali uang yang sudah mereka setorkan, yang dimanipulasikan oleh Yusuf Handy Ongkowijoyo, ketua yayasan itu. Tahun lalu pengirim surat itu beserta kawan-kawannya berusaha ke DPR, namun belum berhasil. Dia lalu mengatakan niatnya untuk datang dan meminta saran Ali Sadikin.

 

Kalau mereka kemari, Anda terima?

Ya. Tapi saya mau minta dulu keterangan hukumnya dari LBH untuk kasus ini. Nah baru saya coba berikan petunjuk, nasihat kepada mereka. Atau, misalnya, saya anjurkan mereka ke LBH. Kebetulan sampai sekarang saya dewan penyantun di LBH.

 

Bagaimana rasanya menerima surat semacam itu dalam posisi sekarang, bukan lagi sebagai gubernur?

Harus saya terima. Itu kewajiban. Apakah nanti saya mampu membantu atau tidak, itu lain masalah. Sampai sekarang juga masih banyak yang datang ke sini minta bantuan. Padahal, dulu sebagai gubernur saya membantu masyarakat memakai dana Pemda. Setelah pensiun begini, dananya tidak ada lagi. Jadi, kalau saya bisa bantu, saya bantu, kalau tidak ya saya bilang tidak bisa.

 

Bantuan macam apa saja yang biasanya mereka minta?

Uang untuk menyekolahkan anaknya.

 

Kalau surat-surat, semua Anda balas sendiri?

Untuk masalah pribadi, sekretaris saya yang membalas. Kalau menyangkut Petisi 50, saya serahkan ke sekretariat Kelompok Kerja.

 

Dengar-dengar, DPR berniat mengundang Kelompok Petisi 50 untuk dengar pendapat. Bagaimana tanggapan Anda?    

Ya kami tunggu saja undangan mereka. Kalau benar ada, kami akan datang.

 

Menurut Anda, apakah undangan ini berkaitan dengan isu keterbukaan, yang dilemparkan pemerintah?           

Rupanya begitu. Tapi barangkali mereka (DPR—Red) masih ragu-ragu.       

 

Kalau bertemu dengan anggota DPR, masalah apa yang pertama kali hendak Anda sampaikan atau bicarakan?

Hal-hal yang selama ini sebenarnya sudah kami sampaikan secara tertulis kepada DPR, sampai kepada yang terbaru, Petisi 58.

 

Konon Bang Ali yang mengkoordinir kegiatan kelompok Petisi 50?

Itu tidak betul. Dalam Petisi 50 tidak ada pemimpin. Kami semua sama. Dan segala sesuatunya diputuskan bersama.

 

Tapi dalam kelompok itu Anda dianggap menonjol?

Kebetulan saja. Mungkin karena sering rapat di rumah saya.

 

Mengapa selalu di rumah Anda?

Tempat dan fasilitas terbaik ada pada saya. Di sini ada ruang yang cukup luas. Lagi pula, mudah dicapai. Ini tak ada kaitannya dengan soal sekuriti. Pertemuan kami legal. Ini kan studi klub. Kan ada ribuan studi klub di Indonesia, ha… ha…

 

Apa tujuannya?

Ya untuk memonitor pelaksanaan kehidupan berdemokrasi di Indonesia.

 

Yang dibicarakan apa saja sih?

Ya macam-macam. Memang titik ber­atnya masalah demokrasi. Misalnya, lembaga Pemilu yang masih di bawah Menteri Dalam Negeri. Sebaiknya lembaga sepenting itu berdiri otonom… Juga, kalau ada masalah yang mencolok.  soal-soal ekonomi, misalnya.

 

Bagaimana Anda melihat keterbukaan yang dicanangkan pemerintah?

Saya menyambut baik. Cuma itu memang masih harus dibuktikan. Contoh yang terbaik dari niat pemerintah ini bisa dilihat dari perbedaan pendapat yang terjadi antara Menpen Harmoko dan Menko Sudomo soal Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Juga suara-suara kaum intelektual  mengenai suksesi, seperti yang muncul dari Kampus UGM Yogyakarta baru-baru ini.

 

Kalau tidak salah, Anda salah satu pendiri LBH. Dulu, sebagai gubernur, Anda pernah dituntut ke pengadilan oleh warga?

Kurang lebih tiga ratus kali saya dituntut ke pengadilan.

 

Dalam kasus apa saja?

Macam-macam. Kebanyakan karena soal penggusuran. Ada masyarakat yang menuntut saya. Mereka menuntut melalui Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Padahal saya salah seorang pendiri LBH. Saya juga memberikan subsidi kepada LBH.

 

Bagaimana ceritanya?

Waktu itu saya mera­sa perlunya kontrol. Saya mendirikan LBH karena apa? Supaya saya dikontrol. Masyarakat yang saya gusur kan umumnya buta hukum.

 

Anda ikut mendirikan LBH. Kemudian LBH pula yang menuntut Anda. Tidak jengkel?

Anda tentu tahu siapa Buyung Nasution. Saya memang sering jengkel juga sama dia. Tapi itu kewajiban dia. Dan saya memerlukan alat pengontrol. Saya tidak punya niat jelek pada warga masyarakat waktu itu, tapi toh saya harus dikontrol. Waktu itu memang ada lemba­ga yang menginginkan LBH dibubarkan. Tapi saya bilang jangan. Sebagai guber­nur saya memerlukan lembaga pengontrol.

 

Anda pernah kalah dalam berperkara dengan LBH?

Ada yang kalah, ada juga yang menang.

 

Pertemuan berikutnya, juga di Jalan Borobudur. Ketika kami tiba, Bang Ali sedang menerima Anton E. Lucas, Indonesianis asal Australia yang menulis buku Peristiwa Tiga Daerah Revolusi Dalam Revolusi. Sambil menanti, kami bincang-bincang dengan Imam Maliki, yang sudah lima tahun menjadi sopir pribadi Ali Sadikin. “Saya kerja dengan Bapak karena cocok,” ujarnya. “Orangnya sportif. Kalau dia salah, tidak malu minta maaf sama kita,” lelaki bertubuh kekar itu menambahkan. Apa bukan karena gaji tinggi? “Kalau mau cari duit, di sini bukan tempatnya,” kata Maliki.

Pemuda asal Surabaya ini mengaku senang menjadi sopir Ali Sadikin. “Orangnya disiplin. Dia marah kalau saya main salip atau melanggar rambu lalu lintas.” Pada saat-saat tertentu, katanya, Ali sadikin menyetir sendiri mobil Honda Accord-nya. “Bapak SIM-nya B1,” tuturnya. Ketika tamu asing itu pulang, giliran kami yang diterima Bang Ali. Siang itu dia mengenakan baju putih lengan pendek bergaris abu-abu,  serta celana abu-abu dipadu ikat pinggang merek Dunhill warna hitam. Sebuah jam Rolex melingkar di tangan kirinya. Sedangkan di jari kirinya melingkar dua cincin kawin.

Dalam percakapan selama tiga setengah jam lebih, Ali Sadikin tampak menguasai betul masalah-masalah aktual yang berkembang di masyarakat. Mulai dari tulisan tokoh-tokoh terkenal di berbagai surat­ kabar dan majalah, sampai hilangnya semen di pasaran.

 

Bahkan saya dituduh gubernur judi, gubernur maksiat. Memang judi itu tak baik. Haram. Jadi, kritik mereka untuk mengingatkan saya. Juga soal night club, steambath. Tapi saya bilang, sebagai warga kota industri, orang kan ada capeknya. Biarkan mereka menghibur diri. Nggak apa-apa. Kan tidak mungkin lima juta penduduk Jakarta jadi malaikat semua.

 

Anda tampaknya banyak membaca. Langganan koran apa saja sih?

Banyak. Ada dua belas surat kabar, delapan majalah dalam negeri, dan enam majalah luar negeri

 

Anda bayar atau diberi gratis?

Ya bayar dong!

 

Sempat membaca semua isinya?

Tentunya yang penting-penting  saya dulukan. Yang lain belakangan. Sebagai pensiunan seperti sekarang ini kan enak, banyak waktu untuk diri sendiri, banyak waktu untuk membaca.

 

Berita apa yang dibaca lebih dulu?

Tentu  soal-soal yang aktual di masyarakat. Soal yang dihadapai masyarakat.

 

Baru-baru ini Anda nonton pementasan Teater Koma di TIM. Kalau Anda nonton pementasan teater, itu karena topiknya, grupnya, atau ka­rena sutradaranya?

Sutradaranya. Kalau sutradaranya baik, otomatis topik yang dipilih juga yang baik.

 

Kalau “Suksesi” yang dipentaskan Teater Koma, Anda nonton karena temanya ya?

Nggak. Bukan karena temanya. Kebe­tulan anak saya ngajak. Karena itu, saya bisa memberikan penilaian atas penyetopan “Suksesi”.

 

Anda lebih suka pada topik kritik sosial?

Ah, nggak pasti.

 

Sebagai  gubernur,  dulu Anda sering dikritik lewat teater?

Pasti dong! Bukan cuma teater. Surat kabar dan juga para ulama. Tapi itu kan konsekuensinya dong. Saya selalu yakin  kritik itu maksudnya baik. Bahkan saya dituduh gubernur judi, gubernur maksiat. Memang judi itu tak baik. Haram. Jadi, kritik mereka untuk mengingatkan saya. Juga soal night club, steambath. Tapi saya bilang, sebagai warga kota industri, orang kan ada capeknya. Biarkan mereka menghibur diri. Nggak apa-apa. Kan tidak mungkin lima juta penduduk Jakarta jadi malaikat semua.

 

Dulu, waktu Anda gubernur, apakah ada pementasan teater yang dilarang?

Zaman saya, tidak ada pementasan sandiwara disetop di TIM. Saya yang bertanggung jawab. Dulu semuanya harus lewat  gubernur. Tidak boleh main setop begitu saja.

 

rendra

Alangkah memalukannya sebuah Ibu kota tanpa kegiatan seni. Cuma, jangan terlalu dicampuri. Seniman itu kan selalu menganggap mereka yang paling pandai. Orang lain bodoh. Nah, daripada saya ngurus begitu, lebih baik mereka mengurus diri sendiri. Caranya apa? Bangun tempat  untuk mereka, Taman Ismail Marzuki. Tiap tahun saya kasih anggaran belanja. Manajernya mereka pilih sendiri. Saya tinggal mengukuhkan. Eh, saya pergi, berubah. Yang jadi manajer, pegawai DKI. Jadinya kayak kantor saja kan. Jadinya sulit.  Seniman mana bisa diatur.

 

Karena Anda yang mendirikan TIM?

Tidak. Sebagai gubernur saya merasa ikut menentukan. Wewenang saya kan sebagai  administrator pemerintahan, administrator pembangunan, administrator kemasyarakatan. Dengan kata pendek, penguasa tunggal.

 

Apa hal ini diatur dalam undang-undang?

Ada. Dalam Undang Undang No. 5 tahun 1974. Bahwa kepala daerah itu—bupati, walikota, gubernur—adalah administrator pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Jadi, semuanya harus membantu saya. Sebab, secara politis, saya waktu itu yang bertanggung jawab terhadap situasi di DKI Jakarta.

 

Jadi polisi tidak bisa menyetop  pementasan di TIM?

Paling tidak, saya selaku gubernur diberitahu. Ini kan wilayah saya.

 

Kalau ternyata Anda mengatakan tidak boleh, apa kemudian penyetopan itu tidak dilakukan?

Buktinya, waktu pementasan Rendra mau ditutup, saya bilang tidak boleh. Biar Rendra jalan terus.

 

Waktu itu mengapa Anda melindungi seniman?

Saya membutuhkan mereka. Alangkah memalukannya sebuah Ibu kota tanpa kegiatan seni. Cuma, jangan terlalu dicampuri. Seniman itu kan selalu menganggap mereka yang paling pandai. Orang lain bodoh. Nah, daripada saya ngurus begitu, lebih baik mereka mengurus diri sendiri. Caranya apa? Bangun tempat  untuk mereka, Taman Ismail Marzuki. Tiap tahun saya kasih anggaran belanja. Manajernya mereka pilih sendiri. Saya tinggal mengukuhkan. Eh, saya pergi, berubah. Yang jadi manajer, pegawai DKI. Jadinya kayak kantor saja kan. Jadinya sulit.  Seniman mana bisa diatur.

 

Bang Ali ini seniman juga nampaknya?

Saya cuma mencoba menghayati. Mencoba mengerti mereka. Apa sih yang mereka inginkan, saya selami. Mereka ingin adanya fasilitas, tak ada uang, oke saya beri. Mereka ingin bebas, oke, bentuk Dewan Kesenian Jakarta, bentuk Institut Kesenian Jakarta. Saya tidak ikut campur tangan. Siapa yang akan jadi ketua Dewan Kesenian Jakarta, sepenuhnya keputusan mereka. Karena segalanya dapat dari saya, kalau ada apa-apa saya kemplang mereka. Di situ seninya to. Kalau ada anak yang tak baik, saya panggil, saya marahin. Kita debat. Misalnya dengan almarhum Wahyu Sihombing, wah itu teman diskusi, teman marah-marahan. Dan saya senang kalau ada orang berani berbeda pendapat dengan saya. Tak perlu lantas kita memusuhi dia, menganggap dia lawan. Saya bisa belajar banyak dari orang-orang macam itu. Ide-idenya banyak keluar. Begitu juga dengan olah raga. Saya kasih dana dan fasilitas yang mereka butuhkan. Kalau tidak jadi juara umum saya panggil. Saya minta pertanggungjawaban mereka. Kan begitu toh. Jadi bisa menimbulkan rasa tanggung jawab dari para atlit. Nggak heran kalau dulu di Balaikota penuh piala.

 

Dana untuk fasilitas itu dari judi ya?

Ya, antara lain dari judi.

 

Walau mereka ternyata suka mengkritik Anda sebagai gubernur?

Kalau tidak mau dikritik jangan jadi gubernur, jangan jadi walikota. Mereka itu kan  tokoh masyarakat. Kalau pejabat negara tidak mau dikritik, jangan jadi. Jadi saja rakyat bia­sa. Sebab, itulah konsekuensinya kalau orang menjadi tokoh. Dia harus mau dan siap dikritik. Jangan mau enaknya saja dong! Mereka toh bukan malaikat yang tidak membuat kesalahan.

 

Anda pernah merasa tersinggung oleh kritik yang dilontarkan?

Buat apa tersinggung? Kalau nggak mau dikritik, jangan jadi pejabat dong. Kan maksudnya baik itu. Jangan sampai Jakarta dijadikan kota maksiat.  Cuma, selanjutnya, bagaimana saya bisa mengontrol kegiatan itu.

 

Ali dan Soekarno

… waktu tanah untuk kuburan kurang dan biaya penguburan menjadi begitu mahal. Dengan santai saya bilang bakar saja itu mayat-mayat. Padahal, saya tahu, dalam agama Islam tidak boleh. Kontan masyarakat ribut. Saya diam saja, menunggu reaksi. Tak lama kemudian Buya Hamka datang. Dia bilang jangan dibakar, karena dilarang agama. Karena ini negeri tropis, kata Buya, dalam waktu enam bulan mayat akan hancur. Jadi, tumpang tindih saja. Saya setuju. Lalu saya umumkan mayat itu ditumpang saja. Bukan enam bulan, tapi setelah tiga tahun. Nah, saya kan dianggap gubernur yang baik. Soalnya Buya Hamka bilang enam bulan, saya tambah  menjadi tiga tahun, ha… ha… ha.

 

Bagaimana cara Anda mengontrolnya?

Kan ada dinas ketertiban dan keamanan. Daripada pelacur bergentayangan di mana-mana. Dulu, tahun 1965-an, cari pelacur di Jakarta kan gampang. Mereka seliweran di jalan-jalan dengan becak. Orang menyebutnya “becak komplit”, ha… ha… ha. Si abang becak dan pelacurnya jadi satu tim. Mereka keliling Jakarta. Jadi kan kotor kota ini. Malu saya. Saya lalu ke Singapura, Manila, Bangkok, kota-kota “industri seks”. Tapi di sana saya tidak melihat pelacur-pelacur di jalan. Ternyata, mereka ditampung di lokalisasi.

 

Jadi, Kramat Tunggak itu peninggalan Anda juga?

Iya, Kramat Tunggak saya punya tuh, ha… ha. Kalau sekarang mereka diusir, sebenarnya bukan salah penghuni Kramat Tunggak. Itu karena penduduk lain yang mulai berdatangan dan tinggal di sekitar situ. Dulu di situ khusus lokalisasi, jauh dari warga masyarakat, jadi bisa dikontrol. Kriminalitas juga tidak menyebar ke mana-mana, cuma di situ saja, jadi mudah diatasi. Itu gagasan dari Bangkok.

 

Anda tampaknya bangga sekali sebagai Gubernur DKI?

Ya, dong! Dulu dalam pidato-pidato, saya suka bilang: di Jakarta ini banyak jenderal, tapi yang jadi gubernur cuma satu. Ada banyak menteri, tapi gubernurnya cuma satu. Siapa? Ali Sadikin! Saya kan wakil pusat yang sekaligus juga mewakili rakyat. Saya kan gubernur kepala daerah yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat. Tapi, saya juga dipilih oleh rakyat. Jadi, ada saatnya saya marah-marah kepada rakyat, ada sekali-sekali saya marah juga kepada pemerin­tah pusat. Jadi ada dua fungsi.

 

Sebagai gubernur, dulu, apakah Anda selalu minta pengarahan kepada atasan sebelum mengambil satu ke­bijaksanaan?

Tidak pernah. Bahkan waktu saya memutuskan untuk mengizinkan judi di Jakarta, saya putuskan sendiri. Saya tinggal datang untuk melaporkan bahwa saya butuh duit. Pemerintah pusat tidak punya duit. Pemda juga tidak punya duit. Sementara di luaran, di masyarakat, banyak uang yang bisa diperoleh melalui judi. Saya juga tidak minta izin DPRD. Sebab, saya berkeyakinan, kalau waktu itu saya meminta izin, dan izin saya peroleh, lembaga itu akan dicaci  maki masyarakat.

 

Jadi, biar yang kena caci maki Bang Ali sendiri?

Benar. Saya ingin agar kalau disalahkan, sayalah yang bertanggung jawab. Ali Sadikin yang salah. Di sini prinsip leadership. Jadi, hanya ada satu orang yang harus dipersalahkan. Tapi, seiring dengan itu, dia juga harus satu-satunya orang yang mempunyai kekuasaan.

 

Ketika baru diangkat sebagai gubernur, dua hari saya keliling Jakarta naik bis kota. Hujan-hujan saya ikut berdesak-desakkan dengan penumpang bis. Di situ baru saya tahu betapa runyamnya masalah transportasi ini. Dulu kan tidak ada sistem.

 

Soal keputusan Anda mengizinkan judi kan banyak ditentang?

Oo, ya. Saya mengakui bahwa judi itu  haram. Agama apa pun mengatakan begitu. Tapi judi ini kan saya atur hanya untuk kalangan tertentu. Orang-orang yang dalam way of life mereka tak bisa hidup tanpa judi. Dan untuk itu mereka pergi ke Macao. Nah, saya pikir, untuk apa mereka menghambur-hamburkan uang di Macao. Lebih baik untuk pembangunan Jakarta saja. Dan, waktu itu saya jelaskan bahwa DKI memerlukan dana untuk membangun jalan, sekolah, puskesmas, pasar dan lain-lain. Tapi, yang tidak setuju toh tetap ada. Kepada mereka, saya bilang: “Bapak-bapak, kalau masih mau tinggal di Jakarta, sebaiknya beli helikopter. Karena jalan-jalan di DKI dibangun dengan pajak judi.” Nah, cara semacam itu, yang membuat orang kemudian  tertawa, yang biasa saya pakai.

 

Jadi tidak selamanya harus keras?

Tidak. Misalnya, waktu tanah untuk kuburan kurang dan biaya penguburan menjadi begitu mahal. Dengan santai saya bilang bakar saja itu mayat-mayat. Padahal, saya tahu, dalam agama Islam tidak boleh. Kontan masyarakat ribut. Saya diam saja, menunggu reaksi. Tak lama kemudian Buya Hamka datang. Dia bilang jangan dibakar, karena dilarang agama. Karena ini negeri tropis, kata Buya, dalam waktu enam bulan mayat akan hancur. Jadi, tumpang tindih saja. Saya setuju. Lalu saya umumkan mayat itu ditumpang saja. Bukan enam bulan, tapi setelah tiga tahun. Nah, saya kan dianggap gubernur yang baik. Soalnya Buya Hamka bilang enam bulan, saya tambah  menjadi tiga tahun, ha… ha… ha.

Saya sering melemparkan isu-isu dengan harapan masyarakat ikut memikirkan. Begitu ada jalan keluar yang  baik, saya ambil. Biasanya selalu diiringi caci maki. Tapi tidak apa. Toh, ini juga dalam rangka agar masyarakat juga merasa ikut memiliki Jakarta. Karena, 70 persen penduduk Jakarta ini pendatang.

 

Anda juga sering “turun” ke masyarakat?

Sudah tentu. Ketika baru diangkat sebagai gubernur, dua hari saya keliling Jakarta naik bis kota. Hujan-hujan saya ikut berdesak-desakkan dengan penumpang bis. Di situ baru saya tahu betapa runyamnya masalah transportasi ini. Dulu kan tidak ada sistem. Dari melihat inilah kemudian lahir shelter-shelter, terminal bus. Soalnya dulu kalau antre nunggu bis, masyarakat kepanasan dan kehujanan.

 

Anda yang menciptakan sistem terminal?

 Ya, dong. Itu terminal di Lapangan Banteng, Blok M, Cililitan, Pulogadung, Grogol, itu kan zaman saya. Jembatan penyeberangan juga. Waktu ikut berdesak-desakkan saya juga merasakan tidak enaknya. Bau! Saya lalu ke Bappenas. Saya bilang, saya perlu bis. Akhirnya, saya mendapat bantuan dari Amerika.

 

Ali Sadikin

Kalau sebagai menteri, misalnya, rencana yang kita canangkan tidak bisa langsung diwujudkan karena dananya dari pusat, yang belum tentu ada. Kalau gubernur kan tidak. Saya punya rencana, saya cari sendiri dananya, langsung saya wujudkan.

 

Dalam menjalankan tugas sebagai gubernur, dulu Anda suka bersikap keras. Misalnya, memaki dengan  kata-kata “Goblok, Tolol…” Bahkan dengan menempeleng. Apa begitu seharusnya memimpin Jakarta?

Ah, itu gaya saya saja. Kalau saya marah lalu saya bilang, “Goblok! Sontoloyo!” kan orang-orang yang mendengarnya jadi senang. Dulu kalau melihat ada polisi yang tidak benar, atau sopir yang ugal-ugalan, saya turun dari mobil lalu tangan ini langsung melayang. Juga kalau ada copet. Atau calo yang kepergok saya. Tapi sampai di rumah sebenarnya saya merasa kasihan juga. Besoknya calo itu saya panggil. Saya tanya, pekerjaan kamu apa. Dia bilang tidak ada. Nah, sana kamu saya jadikan tukang parkir.

 

Jabatan gubernur merupakan puncak karir Anda ya?

Lebih tepat kalau dibilang itu pekerjaan yang paling saya syukuri. Karena di situ rencana dan cita-cita saya bisa diwujudkan langsung. Kalau sebagai menteri, misalnya, rencana yang kita canangkan tidak bisa langsung diwujudkan karena dananya dari pusat, yang belum tentu ada. Kalau gubernur kan tidak. Saya punya rencana, saya cari sendiri dananya, langsung saya wujudkan.

 

Selain terminal, shelter, real etate, karang taruna, Osis, apa lagi karya besar yang Anda wariskan pada warga Jakarta?

Taman Ismail Marzuki. Gelanggang Mahasiswa, Gelanggang Remaja, Jakarta Fair, pokoknya banyak. Makanya kalau ada dipatenkan, paten Ali Sadikin banyak sekali. Bisa kaya saya, ha… ha… ha… Tapi, yang paling saya anggap besar adalah perbaikan kampung. Proyek yang disebut MHT (Mohammad Husni Thamrin—Red).

 

Bagaimana gagasan MHT itu lahir?

Dulu, ketika masih menjadi siswa Sekolah Pelayaran Tinggi, pada saat liburan Sabtu-Minggu, saya ke paman saya yang tinggal di Bukit Duri. Saya lihat kampung di situ bersih, jalannya bagus dan teratur. Nah, ketika rnenjadi gubernur, sewaktu hendak mengatasi daerah-daerah kumuh, saya teringat Kampung Bukit Duri. Untungnya, waktu itu saya punya seorang Sekretaris Daerah, Pak Djoemadjidin, lulusan Mosvia— sekolah pamong praja di Magelang. Dari dia saya tahu bahwa Belanda sengaja menjadikan Bukit Duri sebagai koridor untuk daerah Menteng, yang menjadi daerah hunian orang-orang Belanda, untuk mencegah masuknya penyakit ke Menteng.

Saya pikir gagasan seperti itu bagus juga. Tapi, ketika datang ke Bappenas, ditolak karena perbaikan kampung bukan prioritas. Waktu itu prioritasnya adalah menekan tingkat inflasi, mengobati keadaan ekonomi kita yang sakit. Akhirnya, lima tahun pertama saya biayai sendiri. Dananya dari APBD. Kemudian Bank Dania membantu lima puluh persen.

Sekarang proyek ini sudah diterapkan di 200 kota. Beberapa waktu lalu orang sibuk menyambut Aga Khan. Asal tahu, masjid yang mendapat penghargaan Aga Khan, di Tanah Abang, kan dibangun di zaman saya.

 

Pembicaraan terputus. Bang Ali mengatakan dia telah menyiapkan foto untuk MATRA. Lantas, dia masuk ke ruang dalam. Tak lama ke­mudian muncul kembali sambil membawa beberapa foto koleksinya. Di antara­nya foto saat Bung Karno menyematkan bintang di pundaknya, ketika dia dilantik menjadi Gubernur DKI Jaya, 1966. Juga ketika bertemu Presiden Marcos, 1970. Bang Ali lantas menunjukkan fotonya dengan kaca mata hitam, ketika tahun-tahun pertama menjabat guber­nur DKI Jaya. “Di sini saya keren kan?”  ujarnya berkelakar. “Nggak ada gubernur di Indonesia yang keren, selain saga, ha… ha…” Kemudian dia menunjukkan sebuah foto ketika menggendong putra kelimanya, Yaser Sadikin, hasil benih perkawinannya dengan Linda—putri almarhum Syamsuddin Mangan—tahun 1988.

 

Setelah lama tidak menimang bayi, sekarang pu­nya anak lagi,  bagaimana perasaan Anda?

Ini anugerah Allah. Karena dulu, saya tak punya waktu untuk keempat anak saya dari Ibu Nani, karena kesibukan bekerja. Saya betul-betul tidak ada  waktu untuk menikmatinya, sehingga saya menyesal. Sekarang, saya punya banyak waktu. Setiap hari saya bisa mengikuti perkembangannya. Jadi, ini merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah. Dan karena bayi ini pula, saya merasa jiwa saya masih muda. Dalam usia 63 tahun, punya anak lagi, kan luar biasa. Sekarang saya tinggal menunggu Sudomo. Dengar-dengar  dia juga ingin punya anak lagi, ha… ha… ha… Rumah  dia kan di depan situ (Ali Sadikin lalu menunjuk rumah Menko Polkam Sudomo di seberang rumahnya).

 

Apa komentar Anda tentang istri yang sekarang?

Dia bisa mengerti kedudukan saya. Dia ikhlas. Dia bisa menyesuaikan diri dengan posisi saya sekarang. Juga dengan teman-teman saya yang bahkan sudah 70-an usianya. Padahal, dia jauh lebih muda.

 

Perbedaan usia Anda?

Hampir  dua puluh lima tahun.

 

Bagaimana mengatasi perbedaan umur yang jauh ini?

Kami saling menyesuaikan diri. Dalam pergaulan, dia lebih banyak harus mengerti saya. Syukurnya, dia penuh pengertian.

 

Suka-duka punya istri jauh lebih muda?

Wah, sukanya jelas dong, ha… ha… ha… Dukanya nggak ada. Dia banyak atensinya pada saya. Pakaian disiapkan, dibelikan, walau masih banyak. Makanan diperhatikan. Pusing sedikit, dipijit, wah! Dia kan anaknya Syamsuddin Mangan, bekas Ketua Kadin. Nah, ini juga ada untungnya, nggak rewel nuntut kekayaan. Dan lucunya, oleh istri teman-teman saya yang lebih tua, dia bisa diterima. Dia bisa membawa diri. Dia tak begitu suka bergaul dengan teman-teman seusianya. Mungkin suka jetset-jetsetan,  yang nggak ada faedah itu.

 

Boleh tahu pengalaman tempur Anda?

Menumpas DI di Jawa Barat. Lalu tahun 1958 kami melakukan pendaratan di Padang, Pekanbaru, untuk menumpas PRRI. Kemudian 1959 menggempur Permesta, untuk merebut Manado.  Saya wakil komandan. Operasi yang kedua, saya komandannya. Waktu itu kami diberi waktu 2 minggu untuk merebut Amurang dan sekitarnya. Sebelumnya, pasukan tentara sudah dua bulan sulit bergerak. Tugas itu ternyata kami selesaikan hanya dalam tempo satu setangah hari.

 

Konon, waktu itu Anda menembaki musuh sambil berlari maju. Gaya yang kemudian oleh teman-teman Anda disebut gaya Hollywood. Cara bertempur semacam itu ada dalam taktik perang?

Persisnya memang tidak ada. Tapi, di situ diajarkan, untuk menghadapi orang-orang tertentu kita memang harus memakai shock teraphy. Orang Manado kan terkenal bombastis. Nah, untuk meng­atasinya saya harus memperlihatkan gaya yang tak kalah hebat. Biar nyali mereka jadi ciut, ha… ha… Padahal senjata mereka lebih hebat, sudah punya kanon 35 mm. Waktu itu musuh saya Kawilarang, Samuel Warrow, ha… ha…

 

Umur Anda waktu itu?

Sekitar 30-an.

 

Setelah pertempuran itu bagaimana?

Di AL ada reorganisasi, tepatnya tahun 1959. Para perwira di AL meminta agar saya diangkat menjadi Deputi Administrasi, yang mengurusi soal administrasi dan logistik. Ini bukan cara yang normal.

 

Apa saja tugas Anda waktu itu?

Waktu perebutan Irian Barat, saya harus menyiapkan kapal manusia untuk kemudian menyerahkannya kepada Yos Sudarso (Deputi Operasi—Red). Sebab, untuk merebut Irian Barat, hanyabisa dilakukan dengan pendaratan. Karena dropping di hutan yang begitu luas resikonya tinggi. Nah, untuk itu dibutuhkan 3.000-an pasukan. Bayangkan, berapa banyak kapal yang dibutuhkan untuk mengangkut dan melindunginya. Dalam dua tahun, saya berhasil menyiapkan semuanya.

 

Caranya?

Bulan Mei, 1960, Pak Martadinata (Kepala  Staf Angkatan Laut—Red) dan saya pergi ke Amerika Serikat. Waktu itu Presidennya Eisenhower, yang dianggap reaksioner. Kepada kepala staf Angkatan Laut-nya kami bilang perlu bantuan kapal dan senjata untuk merebut Irian. Mereka bilang tidak bisa. Kalau begitu, kata kami, jangan marah kalau kami minta bantuan orang lain. Kami lalu lapor ke Presiden. Waktu itu sudah Trikora. Kami lalu diperintahkan ke Rusia, didampingi Adam Malik, dubes kita di sana. Kami bertemu Kruschev. Dia bilang perlu senjata berapa banyak. Dalam waktu singkat kami sudah mendapat persenjataan modern. Dua belas submarine,  cruiser, destroyer, dan kapal roket. Jadi, waktu itu armada kita yang terkuat di Asia, setelah RRC. Saya juga menyiapkan logistiknya. Juga pelabuhan-pelabuhannya. Seperti di Makassar, Ambon, Bitung, dan lain-lain. Setelah selesai saya serahkan kepada Sudomo (Panglima AL Mandala—Red).

 

Ada lagi?

Waktu itu saya juga memperjuangkan pembangunan Lapangan Udara Juanda.

 

Mengapa dulu Bung Karno memilih Anda sebagai Menteri Perhubungan Laut?

Nggak tahu.

 

Apa kebijaksanaan penting yang Anda terapkan ketika menjadi Menteri Perhubungan Laut?

Waktu saya diangkat, ada 200 lebih perusahaan pelayaran. Tapi kapalnya cuma beberapa biji. Jadi, banyak perusahaan pelayaran yang tak punya kapal. Namanya saja perusahaan pelayaran. Sebagian juga cuma menyewa. Saya ambil keputusan, setiap perusahaan pelayaran harus punya kapal, biar cuma satu. Saya juga suruh mereka merger. Waktu saya meninggalkan jabatan itu, perusahaan pelayaran nusantara hanya ada 29. Sedangkan Samudra dari 90 tinggal empat. Semua masih ada sampai sekarang.

 

Perjalanan hidup Anda cukup panjang dan “berwarna”. Tidak berniat menuangkannya dalam otobiografi?

Sekarang sedang digarap. Tapi mungkin terbatas pada pengalaman sebagai gubernur. Ramadhan K.H. yang menuliskannya. Dari dulu dia sudah menyatakan keinginannya menulis tentang saya. Begitu juga P.K. Ojong dari Kompas, sebelum meninggal juga mengejar-ngejar untuk menulis buku biografi saya. Tapi, waktu itu saya menolak.

 

Sekarang kok mau?

Karena saya merasa buku-buku Ramadhan enak dibaca. Buku tentang lbu Inggit, istri Bung Karno, misalnya, bagus sekali. Lagi pula, saya kenal baik Pak Ramadhan.

 

Siapa yang akan menerbitkannya?

Saya tidak tahu. Itu terserah Pak Ramadhan.

 

Bang Ali  mengajak MATRA ke ruang tengah untuk melihat koleksi album fotonya. Di ruangan yang cukup luas itu ada sofa hijau muda. Tepat di tengahnya terdapat seperangkat alat fitnes merk Kettler. “Dulu saya, sekarang anak saya yang pakai,” ujar Bang Ali. Dari ruangan itu, di balik pintu kaca, tampak sebuah kolam renang dengan airnya yang biru segar. Di bagian lain, di depan mini bar, terdapat meja makan panjang dengan 12 kursi rotan warna coklat. “Perabotan di ruangan ini belum pernah diganti sejak tahun 1969. Tata letaknya juga belum pernah diubah. Masih peninggalan Bu Nani,” tutur Bang Ali. Di atas pintu menuju ruang kerja Bang Ali, tergantung tiga kaligrafi bertuliskan Allah.

Sedangkan di dinding marmer hitam, tepatnya di sebelah kiri meja makan, terdapat lukisan foto Bang Ali bersama almarhumah Nani Sadikin. Lukisan ukuran 15 meter x 2 meter itu hasil goresan Basuki Abdullah, tahun 1975. Di dinding yang lain, melekat lukisan Hendra  Gunawan ukuran 3 x 4 meter. Lukisan yang dibuat tahun 1978 itu menggambarkan keterlibatan Bang Ali dalam Clash 1, ketika Belanda akan menyerbu Tegal.

Lukisan itu, menurut cerita Bang Ali, dibuat oleh Hendra ketika pelukis itu dipenjara. Waktu itu Mashudi (bekas Gubernur DKI Jaya—Red) datang kepada saya. Dia bilang Pak Hendra butuh uang untuk keluarganya. Itu sebabnya, Hendra akan membuat lukisan buat saya. Dan saya beli tiga lukisan seharga empat juta rupiah,ujar Bang Ali, yang mengaku lebih suka lukisan realis ini. Setelah itu obrlan dilanjutkan sambil menyantap lotek di meja berkursi dua belas tadi.

 

Sejak kapan Anda tinggal di Jalan Borobudur ini?

Sejak peristiwa “Ganyang Inggris” (1964—Red). Sebelumnya saya tinggal di rumah yang sekarang ditempati Sudomo di depan itu. Waktu itu saya Deputi Administrasi Angkatan Laut. Itu rumah dinas. Jadi, waktu masa jabatan habis, saya bingung, mau pindah ke mana. Eh, tahu-tahu timbul konfrontasi dengan Malaysia, ribut-ribut dengan Inggris. Orang-orang Inggris diusir. Saya lihat direktur perkebunan besar di Subang, orang Inggris, yang menempati rumah ini juga pergi. Saya bilang sama Bung Karno, boleh nggak saya masuk. Dia bilang, kamu masuk saja. Saya lalu masuk. Saya beli waktu itu murah sekali, cuma 3,7 juta rupiah. Padahal luasnya 4000 meter persegi. Di kawasan ini nomor dua terluas setelah rumah Dubes AS di Suropati.

 

Tapi belakangan Anda lebih sering tinggal di rumah Pejaten ya?

Saya kan kawin lagi. Saya harus memperhitungkan perasaan anak-anak. Ini kan mereka anggap rumah ibunya. Mereka tentu kurang rela kalau saya membawa istri saya yang sekarang tinggal di sini.

 

Orang sekeras Anda masih mempertimbangkan perasaan anak-anak?

Siapa pun akan begitu. Lagi pula ibu tiri biasanya sulit diterima. Bapak boleh kawin lagi, tapi jangan tinggal di sini. Mungkin begitu.

 

Apa masih ada perasaan semacam itu?

Oh, pasti ada. Tentu mereka nggak mau ibu tiri yang “memimpin” di rumah ibu mereka. Itu yang harus kita jaga, harus kita hormati. Ya, saya mengalah.

 

Kok istilah ibu tiri masih dipakai?

Nyatanya memang begitu kan. Dalam perkembangannya baru kita harapkan anak-anak tidak melihat dia sebagai ibu tiri, dan begitu sebaliknya. Lebur. Karena kalau memang dia lihat ayahnya tak bisa hidup sendiri, dan mereka melihat ibu baru mereka merawat ayahnya dengan baik, dengan sendirinya perasaan bahwa itu ibu tiri pasti hilang. Itu kan tergantung bagaimana sikap kami saja. Tadinya kan mereka berontak. Semua orang dalam posisi seperti itu, akan berontak karena cinta mereka pada ibunya. Seolah-olah kedudukan ibunya direbut oleh wanita lain. Itu harus kita perhitungkan.

 

Waktu Anda akan menikah lagi, anak-anak diajak berkonsultasi?

Iya dong. Mulanya mereka sulit menerima. Tapi saya bilang, saya kan sekarang sendirian. Jadi duda itu nggak enak. Di kamar sendirian. Bagaimana kalau serangan jantung? Umur kan sudah 60-an. Kalau janda kan lain, bisa  ditemani pembantu atau keponakan. Kalau saya, masak pembantu disuruh satu kamar sama saya. Belum yang mengurus ini dan itu, dipijit segala macam. Susah. Karena itu saya bisa mengerti lelaki yang ditinggal istri bisa cepat mencari penggantinya.

 

Wanita ideal buat Anda?

Punya kepribadian, rupanya lumayan molek, dan bisa dipegang, ha… ha… ha…

 

Anda suka hidup dikelilingi wanita ya?

Sebaliknya. Dulu, ratu-ratu kecantikan itu, kalau belum dapat sun dari saya,
katanya belum lengkap, ha… ha… Saya senang sih senang. Tapi itu salah satu kewajiban saya sebagai gubernur lho. Pemilihan miss-missan di zaman saya diributkan tidak berkepribadian Indonesia. Lalu apa bedanya dengan ratu-ratuan sekarang? Kita dulu bangga, gadis-gadis kita jadi ratu Asia. Malaysia, negara yang agamanya kuat, mengirimkan wakilnya sampai sekarang.

 

Anda senang wanita cantik ya? 

Semua lelaki pasti senang wanita cantik. Omong kosong kalau ada yang bilang nggak. Wanita pun menginginkan punya anak cantik. Tapi tidak lantas berarti semua wanita cantik, baik. Belum tentu semua yang cantik sempurna. Kita belum tahu apa isi kepalanya, isi hatinya. Tapi, begitu melihat wanita cantik secara fisik, pasti segera tertarik.

 

Anda setuju emansipasi?

Setuju dong. Itu memang pantas. Menurut agama Islam, tak ada perbedaan antara wanita dan pria. Cuma masing masing harus tahu akan kodratnya. Ya laki-laki itu kepala keluarga, wanita itu istri dan ibu anak-anak.

 

Kalau emansipasi seperti diperjuangkan Womens Lib di Barat?

Wah, nggak benar tuh. Itu menghilangkan kodrat wanita dari Allah. Kita punya tanggung jawab meneruskan keturunan kita. Jadi, dari segi ini, posisi wanita penting sekali. Ikut menentu­kan. Bahwa wanita ingin punya profesi, ingin punya prestasi, oke. Istri saya dulu kan dokter gigi. Dulu ada perjanjian, dia mau kawin dengan saya asal boleh terus bekerja. Saya pikir, kebetulan. Gaji kapten marinir waktu itu berapa sih, ha… ha… ha… Nah, kalau dia dapat gaji juga kan saya untung. Dalam hati saya malah bersyukur.

 

Pertama kali ketemu Bu Nani di mana?

Kami bertemu pertama kali di Surabaya. Waktu itu dia kuliah di FKG  Unair. Saya Komandan Kesatrian Wonokitri, Pusat Pendidikan Pasukan KKO, merangkap instruktur di AAL, AMN Laut sekarang.

 

Dari ruang tengah kami kembali ke ruang tamu. Di dinding ruangan tersebut, persis di atas kursi tamu, tergantung foto Bung Karno dan Bung Hatta.

 

soekarno-2 

Orang yang sebelumnya benci, begitu bertemu dan bergaul dengan Bung Karno, pasti berbalik mengaguminya. Soalnya kita dianggap sebagai manusia yang sama derajatnya. Kita tidak kikuk berhadapan dengan dia. Tidak ada rasa takut. Pokoknya bisa bebas. Caranya juga enak  gitu. Tidak harus resmi-resmian. Kalau kita ketemu di resepsi, dan dia merasa sudah lama nggak bertemu, dia datang menghampiri dan kasih tangan. “Apa kabar kamu?”

 

Anda hanya menggantung foto Bung Karno dan Bung Hatta.

Ya. Mereka Proklamator. Bapak Bangsa.

 

Yang Anda kagumi dari Bung Karno?

Dia berhasil menyatukan bangsa. Saya kagum, tapi saya tidak menutup mata, telinga dan perasaan. Dia juga punya kesalahan. Tapi, kalau dihitung-hitung lebih banyak jasanya ketimbang kesalahannya.

 

Semasa menjadi menteri atau gubernur, Anda pernah membantah Bung Karno?

Oh, pernah. Waktu saya menjadi menteri. Mertuanya punya keperluan dan saya disuruh membantunya. Setelah saya periksa, semua ketentuan  yang berkaitan dengan permohonan itu, saya bilang sama Bung Karno, menurut ketentuan, ternya­ta tidak boleh tuh? Bung Karno menjawab, ya sudahlah, kalau ketentuannya tidak membolehkan.

 

Bung Karno tidak marah?

Nggak tuh. Dia malah bilang, “Baik Ali. Baik.”

 

Bagaimana ceritanya sampai Anda dipilih Bung Karno sebagai gubernur DKI?

Menurut Pak Leimena (salah seorang Wakil Perdana Menteri di zaman Bung Karno—Red), yang waktu itu ikut dalam proses pembicaraan soal gubernur, ada empat nama yang diajukan. Semua nama ditolak oleh orang tua ini (tangannya menujuk ke foto Bung Karno di dinding). Kata Bung Karno, Jakarta membutuhkan seorang yang keras kepala, orang yang berani. Kemudian Pak Leimena nyeletuk, Oh, kalau begitu Bung membutuhkan orang seperti Ali Sadikin.” Bung Karno kontan setuju. “Panggil dia besok,” ujar Bung Karno. Prosesnya begitu saja.

 

Secara pribadi Anda akrab dengan Bung Karno?

Tidak begitu akrab. Kalau perlu saja baru saya bertemu Bung Karno. Saya tidak pernah jadi murid Bung Karno. Karena waktu revolusi saya ada di sekitar Pekalongan. Setelah pengakuan kedaulatan, saya di Surabaya. Kalau ada orang tanya apakah saya murid Bung Karno?  Tidak. Cuma, saya mengerti saja. Tahu jalan pikiran Bung Karno.

 

Apa kehebatan Bung Karno yang Anda rasakan?

Kemanusiaannya. Orang yang sebelumnya benci, begitu bertemu dan bergaul dengan Bung Karno, pasti berbalik mengaguminya. Soalnya kita dianggap sebagai manusia yang sama derajatnya. Kita tidak kikuk berhadapan dengan dia. Tidak ada rasa takut. Pokoknya bisa bebas. Caranya juga enak  gitu. Tidak harus resmi-resmian. Kalau kita ketemu di resepsi, dan dia merasa sudah lama nggak bertemu, dia datang menghampiri dan kasih tangan. “Apa kabar kamu?”

 

Bung Karno sendiri bilang Anda orang keras. Benarkah?

Nggak tahu.  Apa kelihatannya begitu? Kalau ngomong memang keras.  Tapi itu memang sifat saya. Orang mengira saya pemarah. Keras itu memang sifat saya. Lha, mau apa lagi, masak mau pura-pura?!

 

Apa pendapat Anda terhadap gagasan Emil Salim bahwa gubernur mestinya punya level yang sama dengan menteri?

Saya setuju. Dan itu memang sesuai dengan aturan. Perpanjangan tangan presiden di luar negeri adalah dubes, di daerah ya gubernur. Tanggung jawab gubernur itu kan langsung ke presiden. Bukan pada Mendagri. Saya setuju dengan Emil Salim. Memang gubernur bukan anggota kabi­net. Tapi dia harus selevel menteri. Dulu, waktu menjadi gubernur, kalau ada Kakanwil yang macam-macam, tidak mau nurut sama aturan gubernur, saya langsung telepon ke men­teri. Saya minta Kakanwil itu dipindahkan dari wilayah saya.

 

Kabarnya Anda dulu memang suka main telepon menteri. Konon Anda yang pertama kali berani menelpon Sultan Hamengkubuwono IX, Wakil Presiden RI waktu itu?

Oh, ya. Waktu itu hanya Presiden yang belum saya coba telepon untuk urusan urusan dinas, ha… ha…

 

Ali Sadikin melirik jam di pergelangan tangannya. Di luar, sinar matahari sore yang lembut menembus dari celah-celah pohon rindang di halaman depan. Kami pun pamit, setelah berjanji akan bertemu lagi untuk pemotretan Sabtu mendatang.

 

*) Wawancara ini dimuat di Majalah MATRA No. 53, Desember 1990

KONFLIK TANAH

hotman siahaan

Oleh Hotman M. Siahaan

Sosiolog di Universitas Airlangga, Surabaya

 

Sakdumuk bathuk, sanyari bumi. Barangkali eksistensi semangat kultural atas tanah sedemikian ini harus pupus dalam ingatan masyarakat, khususnya masyarakat Jawa yang merasa pernah memilikinya. Barangkali pupusnya semangat kultural itu juga menghapus sejarah panjang perjuangan hak atas tanah, yang terpateri dari abad ke abad di dalam kehidupan masyarakat, ketika fungsi pemersatu solidaritas itu telah bergeser ke arah fungsinya yang individual, mengukuhkan hak penguasaan pribadi.

 

Tapi, apapun rekayasa atas tanah di abad-abad yang lalu, sakdumuk bathuk sanyari bumi adalah kekuatan kultural maha dahsyat, pamungkas atas pengambil-alihan semena-mena hak atas tanah.

 

Konflik tanah adalah sejarah panjang dalam masyarakat. Bahkan ketika masa Tanam Paksa diberlakukan Van den Bosch di abad XVIII, konflik atas tanah telah menjadi picu era marginalisasi masyarakat, terutama ketika hak-hak komunitas harus dihapuskan dan diganti dengan penegasan hak pribadi demi kepentingan produktivitas tanah.

Tapi, apapun rekayasa atas tanah di abad-abad yang lalu, sakdumuk bathuk sanyari bumi adalah kekuatan kultural maha dahsyat, pamungkas atas pengambil-alihan semena-mena hak atas tanah. Kekuatan kultural semacam itu membahana, karena dia ditopang oleh kehadiran makna tanah di dalam masyarakat, pemilikannya yang komunal, fungsinya yang bersifat sosial, kultural bahkan religius.

 

agraria - stop perampasan tanah

Kekuatan kultural atas tanah dalam konsep komunal itu telah menjadi semacam asuransi sosial di dalam tatanan sosiologi subsistensi. Ketika seseorang yang berada di lapisan bawah dari piramida stratifikasi sosial tetap merasa aman dalam hidupnya karena adanya jaminan kekuatan kultural serta asuransi sosial dari komunitas, bahwa seorang kaya wajib melongok ke kiri dan ke kanan ketika dia mendapat rezekinya atas tanah.

 

Hak ulayat atas tanah dalam posisinya yang sedemikian itulah yang membentuk penguasaan tradisional atas tanah. Maka tersusunlah stratifikasi sosial yang dimulai dengan mereka pemilik tanah Yasan di puncak piramida pemilikan dan penguasaan, disusul di bawahnya dengan golongan Kuli Kendeng, berturut-turut di bawahnya lagi Kuli Kendo, Kuli Gundul, Magersari, dan Mandok Empok atau Indung Tiasar. Lapisan terakhir ini adalah mereka yang menjadi proletariat desa, tetapi yang mendapat perlindungan penuh dari para patron mereka di dalam hubungan kultural utang budi, sehingga hubungan tersebut Iebih pada hubungan yang nglaras daripada hubungan yang eksploitatif.

Kekuatan kultural atas tanah dalam konsep komunal itu telah menjadi semacam asuransi sosial di dalam tatanan sosiologi subsistensi. Ketika seseorang yang berada di lapisan bawah dari piramida stratifikasi sosial tetap merasa aman dalam hidupnya karena adanya jaminan kekuatan kultural serta asuransi sosial dari komunitas, bahwa seorang kaya wajib melongok ke kiri dan ke kanan ketika dia mendapat rezekinya atas tanah.

Tradisi itu terbentang sedemikian rupa, sehingga Clifford Geertz dengan sedikit agak nyeleneh mengatakan “itulah etika bagi rata kemelaratan,” Shared Poverty. Etika semacam itu lalu menciptakan sebuah dinamika sosial yang unik di atas dalam kehidupan masyarakat di pedesaan Jawa di abad yang lampau. Sebuah dinamika yang statis, semacam gerak jalan di tempat. Involusi, katanya. Konsep itu dianggap cukup mampu untuk menjelaskan, betapa kuatnya keyakinan masyarakat atas fungsi sosial tanah, bahwa meski mereka dinamis di dalam statika, tetapi fungsi kultural itu menjadi penyeimbang. Kekuatan yang mampu menciptakan keselarasan di dalam kehidupan masyarakat.

Tapi itulah riwayat masa lalu. Ketika tekanan-tekanan penduduk semakin menyengat dan cerobong-cerobong pabrik dalam era industrialisasi semakin membubung tinggi, tanah telah bergeser bak pendulum dari fungsinya yang bersifat sosial ke arah fungsinya sebagai komoditi. Dan rekayasa atas gerak pendulum sedemikian itu telah memupuskan segala kesadaran kultural tanah itu, terutama ketika industrialisasi telah identik dengan perluasan wilayah kota, pusat-pusat pertumbuhan, dan pergeseran fungsi tanah dari penghasil produksi subsisten ke arah penghasil komoditi komersial. Riwayat konflik atas tanah kini menjadi multidimensional.

 

Kampung-kampung kumuh di perkotaan menjadi ajang pertarungan antara kesadaran atas hak ulayat atas tanah dengan kepentingan para investor yang menginginkan tanah-tanah permukiman kumuh itu. Sialnya, pertumbuhan kota-kota kita yang unik itu mengakibatkan bahwa tempat-tempat kumuh, slums area dan sejenisnya, yang seringkali disebut dengan Shanty Towns adalah lokasi-lokasi yang paling strategis karena tempatnya selalu di pusat-pusat kota.

 

Barangkali masih etika bagi rata kemelaratan namanya, tapi dalam konteks yang sama sekali berbeda. Kalau di masa lampau etika itu adalah semacam asuransi sosial sehingga orang menjadi miskin bersama, kini barangkali etika itu telah bergeser posisinya ke arah konteks marginalisasi, terutama dari seluruh lapisan piramida sektor agraris tradisional itu.

Di mana-mana terjadi suksesi tanah-tanah subur menjadi kompleks real estate. Kampung-kampung kumuh di perkotaan menjadi ajang pertarungan antara kesadaran atas hak ulayat atas tanah dengan kepentingan para investor yang menginginkan tanah-tanah permukiman kumuh itu. Sialnya, pertumbuhan kota-kota kita yang unik itu mengakibatkan bahwa tempat-tempat kumuh, slums area dan sejenisnya, yang seringkali disebut dengan Shanty Towns adalah lokasi-lokasi yang paling strategis karena tempatnya selalu di pusat-pusat kota. Maka terjadilah proses peminggiran di dalam upaya demi peremajaan kota, demi metropolitanisasi kota.

Gejala yang sama juga muncul dalam konflik pengalihan tanah dari fungsinya yang tradisional subsisten, ke arah pengelolaan modern komersial. Pengalihan tanah-tanah tambak tradisional ke arah tambak-tambak modern, misalnya, adalah bukti bagaimana telah dihasilkannya distansi sosial yang semakin melebar antara mereka yang memiliki dengan mereka yang tidak memiliki tanah. Konflik kultural telah beralih menjadi semacam konflik kecemburuan sosial. Ketika panen di tambak-tambak udang di Jawa Timur, misalnya, bukan lagi cerita baru ketika penduduk desa, golongan yang disebut kaum Mburi, merasa berhak memperoleh asuransi sosial dari tanah yang di dalam kesadaran kultural mereka turun temurun adalah hak komunitas itu. Sedangkan bagi para pengusaha tambak yang mayoritas absentee itu, tidak merasa memiliki kewajiban kultural untuk mempertahankan tradisi pembagian rezeki ke kiri dan ke kanan. Berbagai konflik di saat panen udang di tambak-tambak modern, antara penduduk desa sekitar dengan pemilik tambak absentee itu, bukanlah sebuah cerita baru lagi dalam tahun-tahun terakhir ini, yang memperpanjang dan menyempurnakan indikator konflik tanah masa kini.

 

agraria - konflik tanah

 

Kini riwayat konflik atas tanah adalah konflik berkepanjangan yang belum mendapatkan penyelesaian yang tuntas. Konsep-konsep penyelesaian konflik itu sendiri masih bermakna memihak. Ketika istilah ganti rugi menjadi konsep utama pengalihan hak atas tanah, adakah itu bermakna keuntungan? Kerugian yang diganti bermakna keuntungan kah itu?

Barangkali, banyak hal yang harus dipahami di dalam riwayat konflik tanah masa kini. Keengganan banyak orang untuk membicarakan Undang-undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 itu misalnya, menjadi semacam bukti betapa rawannya soal tanah ini untuk dipermasalahkan secara sebenar-benarnya.

Cerita panjang tentang penggusuran, ganti rugi yang tidak memadai, telah menjadi cerita yang dari hari ke hari semakin banyak menghiasi halaman-halaman surat kabar, majalah-majalah. Cerita yang klasik tetapi terlalu aktual, yang telah terjadi berabad-abad yang lalu. Konflik dasarnya jelas berakar dari hak ulayat atas tanah. Ketika sistem Yasan masa lalu telah terganti posisinya menjadi Magersari karena migrasi desa kota, muncullah istilah baru dalam konteks penguasaan atas tanah. Pemukim liar. Sesungguhnya, dilihat dari rekayasa hak atas tanah, mereka tidak bisa menghindar dari kekalahan hak hukum atas tanah yang mereka diami itu. Satu-satunya kekuatan mereka hanyalah kesadaran atas hak ulayat dari kesadaran tatanan agraris berabad-abad, bahwa tempat yang mereka diami bahkan turun meturun itu telah dianggap sebagai tanah ulayat mereka. Atas dasar kesadaran kultural itulah mereka meminta harga ganti rugi yang layak.

Tapi apakah konsep harga yang layak itu? Cerita dan makna ganti rugi itu sendiri telah cukup berbicara, sejauh mana sesungguhnya penyelesaian konflik tanah telah mendapat tempat yang seadil-adilnya. Cerita itu akan semakin panjang di masa-masa mendatang ini, apalagi di atas segala bentuk pengalihan hak atas tanah itu konsep pembangunan telah menjadi acuan dasarnya. Barangkali itulah sebuah soal yang tidak mudah untuk diselesaikan di dalam realitas sosial pengalihan hak atas tanah ini.

Di Surabaya, sejumlah masyarakat yang menamakan dirinya Urip Society, adalah contoh aktual yang sedang menghadapi dilema semacam itu. Atas nama kepentingan umum dan peremajaan kota, demi metropolitanisasi kota, sekian belas ribu warga Oerip Sumoharjo kini bersiap menghadapi sebuah kemungkinan baru, ganti rugi dengan segala maknanya sebagaimana telah terbukti selama ini. Cerita Oerip Sumoharjo di Surabaya itu adalah cerita yang sama yang bisa kita temui di mana-mana.

Dengan makna yang sama pula, ketidakmampuan untuk menembus jaringan kesadaran akan rasa keadilan dan kesehatan untuk memahami makna tanah dalam konteks kultural di atas kesadaran makna tanah sebagai komoditi yang semakin mahal di bawah cengkeraman kepadatan penduduk.

Sampai kapan dan bagaimana riwayat konflik tanah ini akan berakhir?

 

*) Dimuat dalam Majalah Jakarta-Jakarta No. 222, 29 September-5 Oktober 1990

TANAH DAN PASAR MODAL DI DESA

Sayogyo

 

Oleh Sayogyo

Guru Besar Sosiologi Pedesaan IPB

 

Masalah penguasaan atas tanah, modal bagi pengusaha (petani dan bukan petani) terkait dengan peluang bekerja (buruh tani dan buruh lain). Karena itu, terkait dengan distribusi pendapatan. Pada 1978, menteri riset kala itu, Prof. Soemitro Djojohadikusumo, melaporkan tentang masalah tanah—hasil penulisan dan diskusi sebagian besar orang kampus.

Jika peta masalah agraria adalah jawaban  atas pertanyaan “masalah antara siapa”, waktu itu, tercatat: (a) Masalah antara sesama petani dan buruh tani di desa. (b) Antara petani dan bukan petani. (c) Antara petani dan perusahaan besar (perkebunan). (d) Antara petani dan proyek pemerintah. (e) Antara proyek pemerintah sendiri: peluang untuk HPH (industri kayu) dan transmigrasi  (lalu ada “hutan kesepakatan”).

Yang belum dicatat waktu itu: (f) masalah antara petani dan satuan desa/lembaga adat dan (g) antara pengusaha besar (HGU dan HPH) dan negara. Begitu pula, belum tarpetakan masalah hak tanah di perkotaan untuk pemukiman, lokasi industri, dan sarana perhubungan maupun masuknya pengusaha dari kota ke desa untuk real estate, industrial estate, dan lokasi pariwisata.

Tindak lanjut studi kilat 1978 itu berupa pembentukan Tim Pertanahan (Keppres No. 51/1979), diketuai Menneg PAN dengan anggota 19 orang, termasuk 12 dirjen, dan seorang wakil HKTI. Tapi, sejak itu tak ada beritanya.

Pelaksana utama dalam masalah agraria adalah Dirjen Agraria, yang waktu itu giat mendorong proyek Prona. Dan, tahun 1979, lahir UU tentang Pemerintah Desa. Ketika itu, menjadi jelas secara formal, “otonomi desa” (“desa” menurut patokan baru) tak punya wewenang dalam hal urusan tanah yang menyangkut kepentingan desa atau warganya. Ada perkecualian yaitu dalam hal desa di Jawa, yang menguasai tanah “kas desa” dan “bengkok”  karena UUPA tahun 1960 (atau peraturan pelaksanaannya) tidak atau belum mengaturnya.

Di daerah lain, dalam pelaksanaan Inpres Bantuan Desa (sejak Repelita I), umum terjadi desa sampai kehilangan hak penguasaan atas sumber­daya tanah dan air yang pernah menjadi sumber dana pendukung daya otonomi “mengatur rumahtang­ga” desa. Bersamaan dengan itu, pelaksanaan UU Pokok Kehutanan (1967) secara jelas membuktikan tindakan “pernyataan domain” oleh negara atas wilayah hutan alam di pulau-pulau besar kita. Pengusaha HPH diundang masuk demi devisa, dan petani peladang setempat digiring ke pemukiman baru proyek resettlement.

Sejak Repelita V ini, wewenang urusan agraria di pusat beralih ke Badan Pertanahan Nasional. Kabar tentang akan adanya BUMN untuk urusan sertifikasi tanah, ada yang menilainya sebagai “swastanisasi”. Alternatifnya adalah di satu pihak “otonomisasi” (mempertemukan Pemda kabupaten dan pemerintah desa) dan di lain pihak “partisipasi   rakyat yang meluas” lewat jalur usaha/ekonomi. Misalnya lewat koperasi (ya, KUD-lah) dan dan jalur pembinaan sosial: HKTI dan LSM.

Bagaimana mempertemukan “otonomi” kabupaten dan desa? Dalam arti formal, kamus Departemen Dalam Negeri, tak ada, tapi justru pemikiran ke arah sini untuk menunjuk pada tanggungjawab naasing-masing: sampai mana unsur “perwakilan” di dua tingkat itu (kabupaten dan desa) dapat bertemu, jika memang wakil-wakil rakyat. Dalam hal kasus Rarahan, pimpinan dan wakil rakyat desa sudah setuju memberi hak sewa pada suatu PT/untuk pengusaha. Tapi, masih ada sebagian rakyat yang merasa diperlakukan tak adil.

Bagaimana membuat pengusaha (petani dan lain-lain) di desa lebih menyadari kewajibannya dalam masalah tanah, modal bagi petani? Jawabannya: dengan persatuan! Dan, jika negara mementingkan pembinaan satuan koperasi primer bernama KUD, dalam proses pemandirian KUD tambahlah satu syarat lain: mampu ikut dalam pengambilan keputusan soal tanah. Sebaliknya, KUD menghindari tindakan menyalahi ketentuan yang berlaku. Di antara pengusaha real estate, REI pun mendapat tugas serupa!

Dalam hal fungsi HKTI dan LSM di desa, jelas tugas pembelaan sekaligus penyadaran tiap pihak yang terlibat. Komunikasi ke masyarakat luas dan peluang menggalang pengertian di luar desa bukan monopoli pemerintah/ kepala desa. Solidaritas di desa (antargolongan/lapisan) bersambung dengan solidaritas antar-desa, antar-kecamatan, menentukan solidaritas di kabupaten, jika urusan tanah sempat digarap bersama dengan baik: dalam kemajuan ekonomi sempat melakukan pemerataan dan menumbuhkan rasa keadilan.

Pasar Modal tak dapat berkembang lestari tanpa dasar moral para pihak yang terlibat. Di tanah, hal itu juga berlaku. Bahkan, kelembagaan sosial-budaya yang berkaitan lebih kompleks: organisasinya dalam membela kepentingan tiap pihak di situ tidak tergantung semata-mata dari hukum ekonomi.

 

*) Dimuat di Majalah EDITOR No. 15/III, 16 Desember 1989, dengan judul asli “Pasar Modal di Desa”

KESAKSIAN SUMITRO TENTANG PRABOWO

Mitro - Bio Crop Outer copy

 

Soeharto memendam prasangka buruk bahwa Prabowo bersama-sama Habibie sedang menggalang persekongkolan untuk menumbangkannya. Sebagaimana tradisi dalam riwayat raja-raja Mataram yang dikudeta oleh kalangan istana sendiri, maka “putra mahkota” Prabowo agaknya tengah mengatur siasat untuk mendongkel sang raja, Soeharto. Cerita-cerita semacam ini sudah beredar luas sedari awal tahun 1998 dan menjadi bahan spekulasi politik yang semakin panas di kalangan masyarakat. Menurut Sumitro, dalam hal ini Soeharto rupanya telah termakan isu yang diembuskan putra-putrinya—yang di hari-hari terakhir memiliki hubungan yang semakin buruk dengan Prabowo.

Cerita-cerita miring boleh jadi meluas dengan cepat, sebab diketahui bahwa di luar istana terdapat pula sebarisan perwira tinggi ABRI yang memandang dengan penuh perasaan cemburu terhadap karier Letjen Prabowo yang menanjak dengan pesat. “Kenaikan pangkat yang cepat dari anak saya itu sudah jelas mengundang ketidaksenangan bagi beberapa orang. Kondisi kecemburuan seperti ini sudah merupakan sifat umum dari manusia di manapun.[1]

Salah satunya yang tidak lagi menyembunyikan rasa bencinya terhadap Prabowo ialah Pangab Jenderal Wiranto. Bersama kelompoknya, niscaya Wiranto dalam posisi terus mengintai, dan bahkan mungkin sebagai pihak yang berusaha mengambil inisiatif. Ia tentu tak menyia-nyiakan kesempatan begitu melihat ada peluang agar dapat menghempaskan Prabowo. Wiranto di sekitar tanggal 21 Mei 1998 kabarnya mengeluh kepada mantan Presiden/Pangti Soeharto mengenai pergerakan Prabowo. Mendengar keluhan itu, Soeharto langsung “menginstruksikan” agar Prabowo segera dilepaskan dari pasukan. “Copot saja Prabowo dari Kostrad!” Wiranto, masih menurut sumber yang sangat dipercaya pula, konon sempat bertanya lagi apakah Prabowo harus dilempar ke teritorial, ke Irian Jaya, atau entah ke mana? “Ndak usah, kasih saja pendidikan. Bukankah keluarganya intelektual,” ser­gah Soeharto, tampaknya ia hendak menyindir keluarga Sumitro.

Malam hari sebelum pengumuman, Prabowo menelepon kepada ayahnya memberitahu bahwa ia akan disingkirkan. “Saya dikhianati,” kata Prabowo. Oleh siapa? “Papi nggak percaya kalau saya bilang, saya dikhianati oleh mertua. Dia bilang kepada Wiranto, singkirkan saja Prabowo dari pasukan,” tambah Prabowo.

Prabowo tentu saja sangat kecewa dengan perlakuan keluarga Cendana. Untuk membela diri, Prabowo menulis surat kepada Soeharto. Tapi, justru surat Prabowo itu dinilai tak pantas oleh keluarga Cendana.

Tanggal 25 Mei 1998: Letjen Prabowo Subianto resmi dicopot dari Pangkostrad, dan dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tak berapa lama, setelah pemeriksaan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), bahkan karier militer Prabowo diakhiri oleh Wiranto. Akhirnya, Prabowo memutuskan untuk memilih menjadi pengusaha di luar negeri, guna menyusun hidup yang baru. Sebelum berangkat, ia sempat melapor kepada Pangab Jenderal TNI Wiranto, dan kala itu Wiranto sempat berkomentar singkat, “Ya, sudah pergi saja ke luar, tak apa-apa. Jauhkan pikiran kamu dari Mahmil!”

 

prabowo007

Menyaksikan tragedi yang menimpa Prabowo, tentu saja sebagai orang tua, Sumitro menganggap itu sebagai cobaan yang berat dalam kehidupan. Tapi, itu tidak lantas membuat keluarga ini harus merasa terpukul apalagi terpuruk. Dengan suara tetap lantang dan tenang Sumitro berkata, “Prabowo mesti tetap tabah dan lebih kuat lagi. Masalahnya bukan ia dipukul, tapi bagaimana ia bisa bertahan. Saya bangga Prabowo tabah. Ujian buat saya dan isteri saya dalam kehidupan jauh lebih dari itu, habis dari menteri lalu tiba-tiba jatuh jadi buronan, ha..ha..ha!”

Kepada Prabowo, Sumitro cuma berujar singkat, “Begini, sekarang kamu dijadikan sasaran macam-macam. Jangan harapkan teman-teman kamu sendiri akan membantu. Orang yang berhutang budi terhadap kamu pun bakal meninggalkan kamu. Tapi, dalam keadaan segelap apa pun niscaya masih ada orang-orang baru yang akan membantu. Jadi harus tabah. Kedua, jangan merasa kasihan pada dirimu sendiri, jangan menjadi dendam, ini kehidupan sendiri, hadapilah!” kata Sumitro seraya mengingatkan bahwa Sumitro sudah beberapa kali mengalami hal serupa bahkan yang lebih buruk dari itu.

 

Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup.

 

… Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah?

 

Tindakan pertama ABRI segera setelah Soeharto lengser ialah berusaha mengungkap kasus penculikan para aktivis pro-demokrasi. Begitu Pangab Jenderal TNI Wiranto mengumumkan tujuh oknum anggota Kopassus sebagai tersangka kasus penculikan, banyak pihak memuji langkah tersebut, menilai bahwa ABRI tengah menuju perkembangan yang menggembirakan, karena sudah mulai transparan jika ada anggotanya terlibat dalam perkara besar.[2]

Wiranto lantas seakan-akan hendak memuaskan tuntutan masyarakat dengan membentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP), yang diketuai Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagyo H.S. DKP kemudian memeriksa Letnan Jenderal Prabowo Subianto, Mayor Jenderal Muchdi P.R. dan Kolonel Chairawan. Hasilnya, Prabowo Subianto diakhiri masa dinasnya (istilah lain dari diberhentikan dengan hormat) di ABRI. Sedangkan, Muchdi dan Chairawan dibebaskan dari semua tugas dan jabatan struktural di ABRI. Mereka terkena sanksi sehubungan dengan kasus penculikan yang dilakukan oleh Tim Mawar Kopassus, antara bulan Februari 1998 hingga Maret 1998. Tercatat belasan aktivis pro-demokrasi diculik, tiga di antaranya dapat meloloskan diri, yaitu Desmond Mahesa, Pius Lustrilanang, dan Nezar Patria.

Namun belakangan terbukti bahwa langkah Wiranto tersebut lebih bermakna politis—kalau tidak boleh dikatakan mengelabui publik—ketimbang kesungguhan institusi ABRI sendiri untuk mengungkap satu per satu kasus yang mengemuka di masyarakat, sebagai cermin kesungguhan ABRI untuk memperbaiki citra buruk dirinya. Kasus orang hilang sampai sekarang tidak terjawab tuntas. Padahal, Prabowo sudah mengakui perbuatannya. Di depan DKP, Prabowo mengungkapkan mengenai daftar sembilan aktivis yang harus diculik yang ia dapat dari atasannya, seraya mengatakan bahwa kesembilan orang itu menjadi tanggung jawabnya dan telah ia lepaskan serta semuanya masih hidup.[3] Bahkan, Haryanto Taslam kabarnya mengakui bahwa ia masih hidup karena Prabowo yang melepaskan.

Mengapa setelah DKP memeriksa Prabowo dan kawan-kawannya, pengusutan kasus penculikan lantas berhenti. Bukankah yang bersangkutan sudah bersedia dan menyatakan lebih senang bila kasusnya diselesaikan di mahkamah militer, sebagaimana keinginan masyarakat luas yang sangat berharap agar kasus ini dapat dituntaskan di mahkamah militer.[4] Dalam kamus tentara tentu saja mustahil ada operasi tanpa perintah atasan. Atau dengan kata lain, tidaklah mungkin seorang tentara berani mengambil inisiatif untuk melakukan operasi militer tanpa diperintah atasannya, apa pun pangkatnya. Berarti yang mesti ditelusuri lebih jauh ialah siapakah yang memberi perintah kepada Prabowo untuk menculik, KSAD-kah, Pangab atau Pangti-kah? Dengan mengikuti alur pertanyaan ini, maka tidak dilanjutkannya kasus Prabowo ke mahkamah militer adalah karena bila diungkap maka kemungkinan akan melibatkan banyak jenderal atau membongkar rahasia di Angkatan Darat sendiri.

 

Gedung_DPR_mei_1998

 

Di sini segera terlihat jelas muatan politis (baca: taktik dan tipu daya) dari langkah Wiranto. Pertama, ia berusaha merebut simpati publik dengan cara mengajukan sejumlah oknum Kopassus tadi dan bila perlu tidak segan-segan menjatuhi mereka hukuman.[5] Jadi, jatuhnya vonis hukuman buat anggota Tim Mawar seakan-akan hanya bermaksud menyenangkan publik. Tak terhindarkan muncul kesan bahwa ketujuh anggota Kopassus itu menjadi pihak yang dikorbankan. Penilaian ini didasarkan pada logika dalam kemiliteran bahwa tidak mungkin seorang berpangkat mayor dapat mengambil inisiatif sendiri atas suatu operasi.[6]

Kedua, dengan menangani lebih dahulu dan sesegera mungkin kasus penculikan yang melibatkan Prabowo, berarti terbuka luas kesempatan bagi Wiranto untuk menggeser Prabowo. Dan memang kelak, melalui temuan-temuan yang diperoleh DKP (Dewan Kehormatan Perwira), Wiranto punya alasan kuat untuk menamatkan karier Prabowo Subianto di milker. Ketika kemudian penyelidikan atas kasus ini seakan- akan terhenti, dengan tanpa melacak lebih lanjut ke tingkat yang lebih tinggi guna mencari tabu siapa yang memberi perintah kepada Prabowo, publik segera sadar bahwa pengungkapan kasus penculikan semata-mata mempunyai sasaran tunggal: yakni menggeser Prabowo.

 

“Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.”

 

Setelah berhasil menyingkirkan Prabowo, Jenderal TNI Wiranto kemudian dengan leluasa melakukan konsolidasi (baca: pergeseran-pergeseran personel) di dalam tubuh TNI. Langkah tersebut dinilai banyak kalangan sebagai upaya membersihkan tubuh ABRI dari pengaruh Prabowo.[7]Puncak upaya marginalisasi para perwira yang dekat dengan Prabowo ialah dilakukannya mutasi besar-besaran 100 perwira ABRI pada 4 Januari 1999. Dengan demikian, Jenderal Wiranto telah melakukan usaha-usaha serius dan sistematis guna menyingkirkan Prabowo dan kelompoknya, di mana upaya pengungkapan kasus penculikan aktivis sebagai entry point-nya.

“Saya rasa, keadilan terhadap perihal Prabowo Subianto terlihat kabur dan ngawur, karena seakan-akan segala tenaga menghujat terpusat pada Kopassus dan Prabowo Subianto. Mengapa segala sesuatu berada di pundaknya? Padahal, kita semua tahu banyak kesatuan lain dan perwira tinggi lain yang terlibat di situ.” kata Sumitro suatu waktu kepada wartawan.[8] Sumitro mengeluarkan uneg-unegnya karena menyaksikan bahwa isi pemberitaan dari kalangan media cetak dan elektronika sudah termakan black propaganda yang diembuskan oleh pihak tertentu. Kalangan media massa banyak mengembangkan opini dari sumber-sumber yang obyektivitasnya diragukan. Dengan demikian, harapan akan keadilan dan sense of fair treatment masih kurang.

Sumitro mengatakan, dirinya menghargai dan menghormati Prabowo Subianto sebagai ksatria, serta berani mengambil tanggung jawab jika dalam melaksanakan tugasnya ada kesalahan. “Namun, tak boleh lupa, ada atasannya. Bahwa kalau ada penyimpangan di dalam ABRI maka ada dua tingkat atasannya yang harus tahu.”

Ayah Prabowo juga mengemukakan keheranannya mengapa pada tanggal 14 Mei 1998, Pangab Jenderal TNI Wiranto tetap ngotot untuk memberangkatkan semua jenderal penting ke Malang guna menghadiri upacara peralihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Divisi I ke Divisi II, padahal sudah ada info bahwa bakal ada kerusuhan. Prabowo pun telah mengingatkan bahwa akan terjadi sesuatu, sehingga berpendapat agar Pangab dan jenderal-jenderal yang menjabat posisi-posisi strategis—seperti Kasad, Danjen Kopassus, dan juga dirinya (Pangkostrad)—agar tidak pergi ke Malang. Prabowo mengatakan apakah tidak sebaiknya ia berada di Jakarta untuk berjaga-jaga membantu Pangdam Mayjen Sjafrie Sjamsuddin. Namun, Wiranto tetap bersikeras bahwa semua harus berangkat meninggalkan Jakarta! Ini berarti mengorbankan keamanan Jakarta, untuk sebuah acara tak begitu penting di Malang, sebab penyerahan pasukan di Malang sebenarnya cukup dilakukan oleh Panglima Divisi! Padahal pada tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta Barat sudah terjadi kerusuhan. Keadaan di Jakarta dengan cepat memburuk akibat jatuhnya korban tertembaknya mahasiswa Trisakti.

 

mei 1998

 

Seorang sumber harian Berita Buana[9] menyebutkan bahwa Prabowo berani mengingatkan Wiranto—bahkan konon mengusulkan agar acara di Malang ditunda[10]— karena dirinya mendapat informasi dari Kedutaan AS bahwa akan terjadi gerakan sejuta massa di Jakarta.

Singkat cerita, dalam desain rekayasa itu (kalau memang benar itu ada), Mabes ABRI tetap pada rencana semula: acara di Malang jalan terus! Pangab akan tetap hadir, Pangkostrad hadir juga, KSAD juga turut ke sana. Padahal, dalam keterangannya kepada TGPF, Kepala BIA menegaskan bahwa karena peristiwa penembakan di Trisakti, semua pasukan harus siaga satu![11]

Mengenai hal ini, Sumitro menilai sikap Wiranto sangatlah janggal dan menduga keras tersembunyi maksud-maksud terselubung mengapa ia “mengungsikan” para pimpinan pasukan ke luar Jakarta. Mengapa hanya Sjafrie yang disisakan di Jakarta dengan jumlah pasukan sedikit? Apakah ini sudah didesain? Bagi Sumitro hal inilah yang harus diusut tuntas guna menyingkap misteri tebal di seputar kerusuhan 13-15 Mei 1998. [Sumitro menilai sungguh aneh rekomendasi yang dikemukakan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) agar pemerintah mengusut pertemuan berbagai tokoh tanggal 14 Mei 1998 di Makostrad].

Pertanyaan selanjutnya, kelompok manakah yang membuat rekayasa sehingga dengan sengaja menyebabkan jatuhnya martir pada peristiwa penembakan mahasiswa Trisakti, yang terbukti sangat berperanan dalam memanaskan gerakan massa?

Pagi hari tanggal 14 Mei 1998, rombongan jenderal melenggang ke Malang. Di saat yang sama kerusuhan sudah meletus di Jakarta! Dan, baru pukul 12.30 rombongan tiba di Jakarta, saat situasi sudah sangat terlambat, sudah banyak gedung yang dibakar massa, sebagian Jakarta sudah hangus! Ketika Jakarta benar-benar porak-poranda, masyarakat dibuat keheranan karena Ibu Kota seakan-akan lowong tanpa adanya penjagaan pasukan sama-sekali, sehingga kerusuhan dengan cepat meluas. Hasil rekayasa siapakah ini?

+++

“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi­bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro…

 

Presiden transisi B.J. Habibie di depan Forum Editor Asia-Jerman II di Istana Merdeka, tanggal 15 Februari 1999 mengatakan, bahwa sehari setelah Soeharto tumbang, Prabowo melakukan konsentrasi pasukan. “Pasukan di bawah komando seseorang, yang namanya tidak usah disembunyikan lagi, Jenderal Prabowo, sedang mengkonsentrasikan di beberapa tempat termasuk di rumah saya,” ucap Habibie.

Anehnya, keterangan Habibie itu langsung dibantah oleh Pangab Jenderal TNI Wiranto, dengan mengatakan bahwa keberadaan pasukan itu sesuai dengan prosedur tetap: mengamankan presiden dan wapres di saat genting. Padahal, dalam pernyataannya Habibie menyebutkan bahwa informasi tersebut bersumber dari Wiranto. Mantan Pangdam Jaya Syafrie Sjamsuddin, memastikan bahwa itu bukan pasukan Kostrad, melainkan pasukan Kopassus. Dalam briefing Pangab di Markas Komando Garnisun, 14 Mei 1998, Pangab memerintahkan kepada Pangkostrad Prabowo untuk mengamankan instalasi-instalasi vital. Dankoman (Komandan Korps Marinir) diperintahkan mengamankan konsulat dan kedubes, sedangkan Danjen Kopassus disuruh mengamankan RI-1 dan RI-2. Semua tugas itu di bawah kendali Pangkoops Jaya Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin.[12]

“Jelas sudah, dalam soal ini satu dari dua orang itu: Habi­bie atau Wiranto, pasti berdusta!” tegas Sumitro, seraya menambahkan ia tidak tahu apa maksud Habibie melontarkan isu semacam itu. Sumitro menceritakan pula bahwa sewaktu Habibie terpilih untuk memangku jabatan Wakil Presiden RI, Habibie secara khusus datang menemui Sumitro untuk mohon doa restunya agar ia dapat menjalankan tugas yang dipercayakan tersebut dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, Sumitro sangat kecewa atas pernyataan-pernyataan Habibie yang selalu mendiskreditkan Prabowo. Sumitro juga membantah isue bahwa Prabowo sempat memaksakan niat menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, bahkan Panglima ABRI.

“Itu cuma black propaganda yang dilancarkan oleh orang-orang yang membenci Prabowo. Anda sekarang sudah bisa menduga-duga siapa-siapa orang tersebut. Dan, terutama saya yakin dugaan Anda pasti tepat!” tutur Sumitro.

 

*) Dicuplik dari buku Aristides Katoppo, dkk., Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (Jakarta: Sinar Harapan, 2000), Bab 46, dengan judul asli “Soal Prabowo”.

 


[1] Wawancara Sumitro Djojohadikusumo dengan wartawan The Busi­ness Times, Singapura, edisi 15-16 Februari 1997.

[2] Simak misalnya komentar pengamat politik dan militer Indonesia Dr. Harold Crouch. Ia menyebut langkah Wiranto itu sebagai suatu tindakan yang luar biasa. Lihat, Merdeka, 16 Juli 1998. Pujian terlalu dini dilontarkan pula oleh Prof. Daniel S. Lev, lihat dalam Merdeka, 21 Juni 1998.

[3] Prabowo berkesaksian bahwa ia tidak mengetahui hal-ihwal penculik 12 orang lainnya yang hingga sekarang masih belum kembali. Dengan demikian, berarti ada pihak-pihak lain di luar Prabowo yang juga turut “bermain” dan hingga sekarang belum terungkap

[4] Dalam jajak pendapat yang diadakan oleh majalah Gatra bersama Laboratorium Ilmu Politik, FISIP UI, di tiga kota Jakarta, Dili, dan Banda Aceh pada bulan September 1998 terungkap bahwa hampir semua respoden yakni 97,6 persen menginginkan kasus tersebut dilanjutkan ke mahkamah militer. Lihat Gatra, 10 Oktober 1998.

[5] Tujuh anggota Tim Mawar akhirnya dijatuhi hukuman, mereka dipersalahkan karena “mengambil inisiatif sendiri” untuk mengadakan serangkaian tindak penculikan terhadap para aktivis mahasiswa. Demikian dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer. Tentu saja keterangan ini sungguh aneh dan sama sekali tak boleh dipercaya, mana mungkin dalam tradisi militer seorang berpangkat mayor dapat memimpin suatu operasi tanpa diketahui oleh atasannya? Seorang perwira tinggi ABRI ketika dikonfirmasikan ihwal ini, cuma berkomentar singkat, “Hukukam tersebut harus diterima. Itu memang risiko menjadi tentara!”

[6] Dalam dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer Kolonel H. Harom Widjaja, ide penculikan datang dari Mayor Bambang Kristiono, 38 tahun. Komandan Pleton 42 Kopassus itu menilai aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan para aktivis radikal sudah mengganggu stabilitas nasional. Mei 1997, Bambang membentuk satuan tugas Tim Mawar. Tim ini, lanjut dakwaan Oditur Militer, beroperasi sangat rahasia dan tertutup, menggunakan metode hitam dengan pos komando yang berdiri sendiri. Bambang lalu memerintahkan anak buahnya untuk “mengamankan” para aktivis yang dicurigai. Penculikan pertama dilakukan terhadap Desmond pada 3 Februari 1998. Lihat, Majalah D&R No. 20/XXX/28 Desember 1998.

[7] Para petinggi ABRI, termasuk Jenderal Wiranto, membantah adanya pertikaian elit politik di tubuh tentara, termasuk mengenai pengelompokan-pengelompokan yang membagi tentara, “ABRI Merah Putih” dan “ABRI Hijau”. Namun, isu mengenai adanya persaingan antara kedua kelompok ini bertium semakin santernya di luaran, dan isu itu banyak bersumber dari kalangan dalam ABRI sendiri.

[8] Warta Berita Antara, 26 Nopember 1998.

[9] Berita Buana, edisi 24 Februari 1999

[10] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.

[11] Forum Keadilan, No.17. 30 November 1998.

[12] Simak pula surat terbuka Letjen (Purn) Prabowo Subianto mengenai kejadian antara 12-22 Mei 1998 di Ibu Kota.

PSI DAN POLEMIK KEBUDAYAAN

GM 1

 

Oleh Goenawan Mohamad

Penyair; Pemimpin Redaksi Majalah TEMPO

 

Tak banyak orang seperti Takdir Alisjahbana. Dalam usia 78, dia bukan saja memastikan diri sebagai eminence grise, sang empu berambut putih, dalam kalangan kebudayaan Indonesia. Takdir, yang lama dikenal dalam buku pelajaran anak-anak sekolah sebagai pelopor kesusastraan modern Indonesia tahun 1930-an, juga ternyata masih tetap jadi tokoh sentral, di pentas perdebatan yang dimulainya ketika ia baru berusia 27 tahun dulu.

Dengan rambut yang seluruhnya sudah jadi uban, tapi dengan wajah bersih dan pikiran yang runtut, pemikir, penyair dan novelis itu pekan lalu masih tahan untuk tiap kali muncul dalam sebuah pertemuan tiga hari yang tampak istimewa di Jakarta. Ini pertemuan sastrawan yang secara periodik diselenggarakan di Taman Ismail Marzuki oleh Dewan Kesenian Jakarta, dan umumnya dihadiri sastrawan dari banyak kota di Indonesia. Tapi kali ini, temanya lain dari yang lain, bahkan layak dicatat: meninjau kembali apa yang disebut Polemik Kebudayaan, yang dimuat di pelbagai media Indonesia di antara tahun 1935 dan 1939.

Polemik itu berjangkit setelah Sutan Takdir Alisjahbana, waktu itu pemimpin majalah Poedjangga Baroe, menulis sebuah tulisan di berkala kebudayaan yang cuma beroplah sekitar 3.000 itu. Judulnya, Menuju Masyarakat dan Kebudayaan Baru. Dengan gaya retorika Takdir yang khas—terang, berapi-api, dan ditutup dengan kalimat yang berkibar seperti bendera perang tulisan itu mencoba membongkar apa sebenarnya yang disebut “Indonesia”.

 

STA Besar edit

 

Bagi Takdir, pengertian “Indonesia” berkaitan erat dengan semangat “keindonesiaan”, dan semangat itu “adalah ciptaan abad kedua puluh”. Zaman Diponegoro, Imam Bonjol, Teuku Umar, Borobudur, dan Hang Tuah belum mencerminkan semangat “keindonesiaan” itu. Bahkan, kata Takdir, buku Hang Tuah menurut pengertian sekarang “dapat diartikan anti Indonesia,” karena mengandung penghinaan terhadap satu bagian dari
lingkungan kepulauan ini.

Zaman Hang Tuah seperti itu, kata Takdir, adalah zaman “prae-Indonesia”. Dengan istilahnya yang mengejutkan, Takdir malah menyebutnya sebagai “zaman jahiliah keindonesiaan”. Maka, baginya, kemauan bersatu menjadi Indonesia tidaklah berurat-berakar di masa silam. Tapi pada harapan untuk sederajat dengan bangsa lain kelak di kemudian hari.

Orientasi ke masa depan itulah yang kemudian membawa Takdir ke kesimpulan lain: “sekarang ini tiba waktunya kita mengarahkan mata kita ke Barat”. Sebab, kata Takdir, “semangat keindonesiaan yang menghidupkan kembali masyarakat bangsa kita yang berabad-abad selaku mati ini, pada hakikatnya kita peroleh dari Barat”. Takdir menunjuk contohnya: lahirnya Budi Utomo. Bahkan perkataan “Indonesia” itu sendiri “kita peroleh dari bangsa Barat”.

Posisi Takdir yang seperti itu, dan caranya mengungkapkan yang polemis, memang segera menimbulkan reaksi. Yang pertama dari Penyair Sanusi Pane, seorang pengikut teosofi dan pengagum warisan kebudayaan India. Kemudian oleh Poerbatjaraka, ahli terkemuka kesusastraan Jawa. Dengan gembira Takdir, yang menyingkat namanya jadi “S.T.A.”, membalas. Bahkan ia juga menyerang orang lain. Khususnya mereka yang berbicara dalam kongres “Permusyawaratan Perguruan Indonesia” di tahun 1935. Di sini ia terutama dihadapi oleh tokoh pergerakan nasional, Dokter Sutomo, orang yang 20 tahun lebih tua.

Takdir memang orang termuda yang terlibat dalam pelbagai debat yang kemudian dikumpulkan dalam buku Polemik Kebudayaan oleh Achdiat Kartamihardja di tahun 1948 itu.

 

Orang di luarnya biasa menganggap PSI sebagai kelompok kecil politisi yang omong Belanda, pintar tapi congkak, gemar diskusi tapi tak bisa menggerakkan rakyat. Anehnya, ia tetap dipandang berat. Bahkan, setelah ternyata kalah dan jadi partai keeil dalam pemilu 1955, PSI sering dicap sebagai kekuatan “di belakang layar”. Tuduhan  seperti ini terus juga sampai Peristiwa 15 Januari 1974—hingga orang yang dicap “PSI” sering merasa seperti kena cap buruk.

 

Baik Penyair dan Kritikus Ajip Rosidi maupun Subagio Sastrowardoyo menilai bahwa dari segi pandangan sebenarnya STA tak istimewa. Ajip, dalam tulisannya di tahun 1982, menilai Takdir 50 tahun yang lalu itu hanya sebagai “seorang muda yang bersemangat, walaupun pandangannya masih terbatas”. Menurut Subagio, dalam sebuah makalah yang terlengkap yang meninjau kembali polemik itu pada pertemuan sastrawan pekan lalu itu, sebenarnya Takdir dalam debat itu “hanya menang dalam kefasihan berbahasa Indonesia dan kegigihan berargumentasi”. Tapi Subagio toh menganggap: Anehnya, justru ide-ide Takdir itulah yang “mencengkamkan pengaruhnya yang begitu mendalam” pada kehidupan generasi zaman revolusi dan dasawarsa pertama zaman merdeka.

 

kang ajip

 

Subagio misalnya mencatat bahwa ‘sikap budaya’ Takdir itu—dengan “tarikan emosional yang lebih kuat ke kebudayaan Barat”—tampak pada para sastrawan yang kemudian disebut “Angkatan ‘45”, dengan tokoh seperti Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rivai Apin. Bahkan juga pada Penyair Sitor Situmorang, meskipun kemudian tokoh ini dikenal sebagai orang nasionalis. Pikiran STA juga “akrab” dengan sikap tokoh politik yang terkenal, Sutan Sjahrir, pemimpin PSI (Partai Sosialis Indonesia). Subagio malah menunjukkan: sikap budaya seperti yang dibawakan Takdir erat kaitannya dengan partai itu.

Maka, orang pun rada heboh. PSI, yang dilarang oleh Presiden Soekarno di tahun 1960, sudah lama jadi kata yang tak begitu enak—meskipun di awal kemerdekaan pengaruhnya memang besar di kalangan intelektual Indonesia. Orang di luarnya biasa menganggap PSI sebagai kelompok kecil politisi yang omong Belanda, pintar tapi congkak, gemar diskusi tapi tak bisa menggerakkan rakyat. Anehnya, ia tetap dipandang berat. Bahkan, setelah ternyata kalah dan jadi partai keeil dalam pemilu 1955, PSI sering dicap sebagai kekuatan “di belakang layar”. Tuduhan seperti ini terus juga sampai Peristiwa 15 Januari 1974—hingga orang yang dicap “PSI” sering merasa seperti kena cap buruk.

Tak heran bila dalam pertemuan sastrawan itu ucapan Subagio ditanggapi ramai ketika ia menyebut beberapa nama sebagai budayawan yang “simpati batinnya amat dekat dengan PSI”. Misalnya Mochtar Lubis. “Bisa dicek ke Kopkamtib benarkah saya anggota PSI,” Mochtar membantah, setengah mengejek.

Mochtar Lubis, novelis dan wartawan yang dulu memimpin harian Indonesia Raya itu, memang bukan anggota PSI. Tapi agaknya yang dimaksud Subagio sebagai “PSI” bukanlah persis organisasinya, melainkan semacam “subkultur”, sikap dan pandangan tentang pelbagai soal kebudayaan dan kemasyarakatan, yang ada ditemukan di kalangan cendekiawan, khususnya di kota-kota besar Indonesia.

 

sikap budaya ala STA, yang memandang Barat dengan simpati, sama sekali tidak bergantung pada ada tidaknya PSI.

 

Toh Subagio sendiri tampak mempertajam kaitan politik itu. Menurut penyair dan kritikus ini, “daya hidup dan kekuatan” sikap budaya yang dirumuskan Takdir Alisjahbana “bertumpu” pada “daya hidup PSI sebagai partai politik.” Bukti: ketika PSI dibubarkan Presiden Soekarno karena dianggap terlibat dalam pemberontakan PRRI, tampak “pengaruh ide-ide budaya Takdir Alisjahbana” menyusut.

Sejak itu, kata Subagio, kecenderungan kalangan kebudayaan ialah “menggali nilai-nilai lama dalam kebudayaan tradisional”. Ini terutama tercermin dalam kalangan sastrawan yang dimaklumkan oleh Ajip Rosidi di tahun 1960. Dan Subagio mungkin bisa menambahkan. bahwa di tahun-tahun itu pula orang berseru “USDEK”, yang antara lain mengandung semboyan untuk memegang teguh “kepribadian” dan “kebudayaan nasional”.

Tampaknya memang suatu ide atau sikap budaya bisa hidup subur karena suatu tumpuan politik, tapi Subagio pun bisa dibantah dalam menyederhanakan soal ini. Sebab, bisa juga dibuktikan: sikap budaya ala STA, yang memandang Barat dengan simpati, sama sekali tidak bergantung pada ada tidaknya PSI.

Sikap itu umum terdapat di kalangan cendekiawan Asia. Sikap itu juga masih terasa pada generasi cendekiawan Indonesia sekarang, yang sangat jauh sentuhannya dengan dunia politlik tahun 50-an, bila mereka berbicara tentang hak asasi, pemerataan sosial, kebersihan pemerintahan, ekonomi, teknologi, pendidikan, seni desain.

Seperti terungkap dalam suara Takdir sendiri sejak tahun 1930-an dulu itu, banyak orang di Asia merasakan dengan akut ketertinggalannya dari Eropa dan Amerika Serikat, alias “Barat”. Bahkan tak jarang yang merasakan bahwa “Timur” yang dianggap menenteramkan ternyata tak kalah mencemaskan. Dalam makalahnya, Asrul Sani mengungkapkan kenyataan itu dengan tajam: ternyata, “Timur yang selalu diagungagungkan klni tampak dalam sosoknya yang paling kejam dan jahat”. Ia berbicara tentang masa setelah penjajahan Jepang, tapi ia juga bisa bicara tentang masa yang lain.

Mungkin itulah sebabnya tidak teramat aneh, bila sikap budaya ala Takdir bukan hak cipta STA seorang—dan akan ada terus, dengan atau sonder PSI. Di kutub lain kecemasan akan “Barat”, dan keinginan untuk mendapatkan jalan yang cocok buat diri bangsa sendiri, juga akan terus tampak, dengan atau sonder USDEK. Orang masih ingat bagaimana belum lama ini Gubernur Jawa Tengah Ismail merombak sebuah bangunan rumah sakit yang sudah memakai model pilar Yunani dengan bentuk joglo.

Dalam prosesnya yang nyata nanti, kedua sikap budaya itu (dan mungkin tak cuma kedua itu saja) akan ikut sama-sama bekerja. Sastrawan dan ahli ilmu sosial Umar Kayam melukiskan proses itu dalam makalahnya pekan lalu sebagai “proses yang penuh dengan suasana tarik tambang, konfrontasi, akan tetapi juga berbagai kompromi, saling mengisi”. Suatu mosaik yang terdiri dari berbagai unsur, suatu “proses yang akan lama”.

Polemik tahun 1930-an, seperti dikatakan Umar Kayam, tentu belum membayangkan  rumitnya praktek penjadian kebudayaan itu. Indonesia, sebagai wadah yang merdeka, yang semakin memungkinkan pelbagai unsur sosial-budaya untuk tampil, bahkan belum lahir. Di satu sisi, dunia “Barat” belum sedekat sekarang kehadirannya. Di sisi lain, dunia tradisi belum terbukti punya kekuatan bertahan dan lahir kembali seperti di hari ini. Tahun 1930-an tentu belum cukup punya bahan untuk melihat bahwa kebudayaan daerah, misalnya, ternyata dapat muncul dalam bentuk seperti sekarang—yang oleh seorang peserta dari daerah, Mursal Esten, disebut “budaya Minangkabau plus minus, budaya Sunda plus minus” dan seterusnya. Walaupun anak-anak menyanyi rock dan merayakan Valentine Day.

 

umar kayam1

 

50 tahun setelah tulisan Takdir Alisjahbana dalam Poedjangga Baroe, bahan tentu lebih cukup untuk tak sekadar mengulang sebuah polemik lama. Pertemuan sastrawan pekan lalu itu tampaknya akan jadi bahan bertolak ke sebuah pembicaraan, suatu hari kelak, dengan bahan-bahan baru, bukan sekadar gagasan garis besar dan omongan cemplang-cemplung.

 

*) Dimuat dalam Majalah TEMPO No. 5/XVI, 29 Maret 1986 dengan judul asli “50 Tahun Kemudian …”

SUARA EKONOM TUA

perdagangan dan industri 1985 34r035

 

Oleh Winarno Zain

Judul Buku: Perdagangan dan Industri dalam Pembangunan | Pengarang: Sumitro Djojohadikusumo | Penerbit: LP3ES, Jakarta, 1985, 133 halaman

 

Ketika ekonomi Indonesia memburuk pada 1982, Sumitro Djojohadikusumo sudah bukan menteri lagi. Ketika penerimaan pemerintah mulai menurun, dia merupakan orang pertama yang menganjurkan pemerintah menunda pembangunan beberapa proyek, terutama yang memerlukan komponen impor yang besar. Tapi, pemerintah, “demi mempertahankan momentum pembangunan”, berniat meneruskan pembangunan proyek-proyeknya seperti yang direncanakan. Baru ketika keadaan benar-benar buruk pada 1983, dan devaluasi harus dilakukan, pemerintah mengakui bahwa dia tak mampu meneruskan proyek-proyek tersebut. Pembangunan proyek-proyek besar ternyata harus dijadwalkan kembali—seperti dianjurkan Sumitro.

Ketika pembelian dolar mencapai puncaknya pada awal Maret ini, akibat adanya spekulasi tentang devaluasi, Sumitro, yang tak memegang satu jabatan pun di pemerintahan, bertemu dengan Presiden Soeharto. Seusai pertemuan itu, ia menegaskan bahwa devaluasi tak perlu. Sehari kemudian, arus pembelian dolar mereda, dan kursnya, yang sempat naik beberapa kali, turun kembali. Adakah ini menandakan bahwa Sumitro masih berfungsi lebih dari satu lembaga ekonomi?

Empat tulisannya yang terbaru, dua di antaranya bersumber dari ceramah yang diberikan di Universitas Indonesia dan Institut Pengembangan Manajemen Indonesia, keduanya di Jakarta, dikumpulkan dan diterbitkan dalam satu buku oleh LP3ES. Artikel pertama yang belum pernah diterbitkan, mengungkapkan pengamatan Sumitro tentang betapa masih menyesakkannya perdagangan luar negeri bagi negara berkembang. Bagi mereka, perdagangan luar negeri merupakan usaha yang sia-sia, sekalipun dibantu dengan beberapa cara dan teknik tersendiri. Preferensi yang ditawarkan negara industri sudah kehilangan arti karena, dalam praktiknya, pemberian preferensi diutamakan untuk kelompok mereka sendiri. Integrasi ekonomi ke dalam blok-blok perdagangan, seperti ASEAN, tak akan jalan, karena adanya perbedaan kepentingan di antara anggotanya. Sementara itu, kebijaksanaan perdagangan imbal-beli, suatu praktik yang makin meluas kini, dinilainya lebih mahal, tidak efisien, dan malah merugikan, karena sering menyaingi barang ekspor yang sama, yang dijual lewat saluran biasa.

 

prabowo003

 

Adalah Sumitro yang kurang setuju adanya dikotomi yang dipertentangkan antara “kebijaksanaan ekonomi terbuka” dan “kebijaksanaan ekonomi tertutup”, seperti dikemukakan beberapa ekonom. Kebijaksanaan ekonomi terbuka diasosiasikan dengan kebijaksanaan orientasi ekspor, sedangkan kebijaksanaan ekonomi tertutup dengan orientas industri substitusi Impor. Yang pertama dianggap sebagai mukjizat yang membereskan semua masalah, sedangkan yang kedua dianggap sebagai biang keladi semua masalah. Sumitro berpendapat bahwa negara yang kini melakukan kebijaksanaan ekonomi terbuka tadinya mungkin juga menempuh kedua kebijaksanaan itu dalam proses yang cukup lama.

Masalah proteksi industri dalam negeri masih terus menimbulkan pro dan kontra di antara para menteri. Masalah ini juga disorot secara khusus oleh Bank Dunia dalam laporannya tentang ekonomi Indonesia tahun lalu. Tak heran kalau Sumitro perlu membahas secara panjang lebar masalah ini. Tema yang dikemukakan memang tak berbeda dengan apa yang sering diperbincangkan. Proteksionisme di Indonesia sudah menjurus terlalu jauh, dan sudah ke tingkat yang cukup memanjakan beberapa industri.

Proteksi paling besar ternyata dinikmati oleh industri yang sudah mapan. Dan, beberapa distorsi yang diakibatkannya telah menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Sumitro mensinyalir bahwa para pejabat masih kurang mengerti beda antara proteksi nominal dan proteksi efektif. Dia menyarankan diadakannya lebih banyak diskusi di antara pejabat tentang masalah ini.

Sumitro juga menyesalkan argumen “kelebihan kapasitas” dan “pasaran sudah jenuh”, yang selalu dikemukakan asosiasi industri untuk memperoleh perlindungan dari impor. Sebuah pertanyaan mendasar, menurut Sumitro, harus dikemukakan: kejenuhan pasar ini terjadi pada tingkat harga berapa dan struktur biaya yang bagaimana? Yang terjadi kemudian adalah pembatasan kuantitatif impor beberapa jenis barang dilakukan tanpa pertimbangan ekonomi
yang jelas.

Sumitro, yang mengarang beberapa buku teks tentang Ekonomi Pembangunan, selalu melihat masalah kebijaksanaan ekonomi dalam kemampuannya untuk menciptakan penyesuaian struktural. Bagi Sumitro, pembangunan ekonomi tak lain adalah perombakan struktural. Karena itu, setiap kebijaksanaan, apakah dilakukan Indonesia di bidang perdagangan luar negerinya, ataukah dilakukan oleh IMF dan Bank Dunia dalam menyalurkan bantuan ke Dunia Ketiga, haruslah mengarah kepada tujuan ini. Kebijaksanaan yang mengarah pada penyesuaian struktural hanya bisa diformulasikan lewat sebuah strategi jangka panjang yang konsisten. Kebijaksanaan ekonomi di banyak negara dilihat Sumitro lebih banyak merupakan respons jangka pendek, tanpa strategi jangka panjang yang jelas.

Buku ini memang belum menjawab beberapa pertanyaan yang mengganggu akhir-akhir ini. Apakah APBN, kalau perlu, dilakukan dengan pembiayaan defisit? Bagaimana sebenarnya pemerintah memandang peranan sektor swasta? Apakah inisiatif untuk eksperimen dan dobrakan-dobrakan baru harus dikorbankan demi menjaga stabilitas moneter?

Membaca buku ini, lalu membandingkannya dengan apa yang sedang terjadi di sekitar kita sekarang, memang menimbulkan rasa khawatir. Jangan-jangan kumpulan tulisan Sumitro ini akan menjadi suara sia-sia seorang ekonom tua, yang berdiri di pinggir lapangan sambil menyaksikan para pemain beradu kekuatan. Barangkali dia juga gundah melihat kebijaksanaan ekonomi Indonesia tidak lagi menjadi monopoli para ekonom.

 

*) Dimuat di Majalah TEMPO No. 5/XVI, 29 Maret 1986